Tanggapi Pengaduan Masyarakat, Komisi I Gelar Hearing


Selasa 6 Februari 2018

JAMBI- Tidak terima atas pemecatan terhadap ketua RT nya oleh lurah, sejumlah warga RT 25 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan menggelar aksi protes.

Dan perwakilan warga mendatangi DPRD Kota Jambi untuk mengadukan pemecatan tersebut. Warga menilai ketua RT mereka masih layak menjadi pemimpin mereka, karena tidak melakukan kesalahan apapun.

"Masyarakat masih ingin dipimpin oleh Pak Zairi," kata Ketua Rukun Shalawat, RT 25, Agung Supriono, kemarin di DPRD Kota Jambi.Dikatakan Agung pemberhentian Zairi sebagai Ketua RT 25 bukan atas persetujuan masyarakat. Melainkan keputusan sepihak dari Kelurahan.

Mereka juga tidak mengetahui alasan Lurah memecat Zairi sebagai ketua RT 25. “Masyarakat masih menginginkan dia jadi ketua RT," katanya.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sudah melakukan rapat bersama dengan warga Kelurahan RT 25. Mereka masih sepakat bahwa Zairi menjabat sebagai ketua RT 25. Masyarakat sudah menandatangani nota kesepakatan menolak di copotnya Zairi sebagai Ketua RT. "Kami melakukan pemilihan ketua RT di tahun 2016 lalu secara demokrasi. Jadi kalau mau memberhentikan harus sesuai dengan Perda yang ada dan sepengetahuan masyarakat," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh warga RT 25 Arif Budiman. Menurutnya sejak diberhentikan kurang lebih seminggu yang lalu, banyak warga yang kesulitan dalam mengurus administrasi seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Selain itu juga masyarakat merasa kesulitan untuk mengadu ketika terjadi permasalahan seperti kematian, gangguan keamanan maupun lainnya. "Siapa nanti yang mau tanggung jawab kalau misalnya terjadi keributan atau hal-hal lain," katanya.

Menanggapi hal ini Anggota Komisi 1 DPRD Kota Jambi Supranoto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk melakukan mediasi.

Sehingga permasalahan tersebut tidak sampai berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dia mengatakan aturan tentang ketua RT sudah tertuang didalam Perda Nomor 9 tahun 2016.

Di mana pada pasal 13 ayat 2 sudah jelas dibunyikan bahwa pemberhentian ketua RT harus atas dasar kesepakatan musyawarah bersama dengan masyarakat. Pada ayat 1 juga diatur tentang pemberhentian ketua RT salah satunya adalah karena melanggar hukum. "Jadi ini nanti akan kita panggil kita akan mediasi supaya tidak terjadi Gejolak di tengah masyarakat," katanya.

Untuk diketahui berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh lurah Thehok Nomor 62 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa ketua RT 25 diberhentikan karena adanya Laporan masyarakat. Ketua RT tersebut dianggap sudah melanggar Perda Nomor 9 tahun 2016 dan perwal nomor 13 tahun 2017, karena tidak menjalankan pelayanan masyarakat dengan baik.

Sehingga atas laporan tersebut Lurah thehok mengambil tindakan dengan memberhentikan ketua RT 25. Di dalam surat tersebut juga sudah dijelaskan bahwa pihak kelurahan telah beberapa kali memanggil Zairi untuk dilakukan pembinaan, namun pihaknya tidak pernah mengindahkan hal tersebut. 

Penulis: Amril Hidayat

comments

Foto Lainnya