Minggu, 22 Januari 2017

Apa Kabar Daftar Pemilih


Rabu, 30 September 2015 | 21:17:19 WIB


Fahrul Rozi, S.Sos
Fahrul Rozi, S.Sos / Ist

Oleh : Fahrul Rozi, S.Sos)*
 
DAFTAR pemilih sepertinya memang menjadi isu seksi dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Daftar pemilih ini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding, dimana pada saat mendekati pelaksanaan hari pencoblosan, akan terindikasi banyak protes-protes dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih. Bahkan, ini bisa juga dijadikan senjata bagi pasangan calon yang merasa dirugikan dalam pemutakhiran daftar pemilih.
 
Disisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPu) sebagai penyelenggara diyakini sudah melakukan berbagai tahapan (proses) dalam pemutakhiran daftar pemilih. Dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dimana sudah jelas proses dalam penyusunan daftar pemilih dari awal hingga akhir.

Misalnya, mulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kemendagri ke KPU, penerimaan DP4, analisis, sinkronisasi DP4 dengan pemilih Pemilu terakhir, pengumuman DP4 dan hasil analisis DP4, penyampaian DP4, hasil analisis DP4, hasil sinkronisasi DP4 dengan pemilih pemilu terakhir ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
 
Berikutnya, proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta penyusunan dan penetapan DPS, dan pengumuman DPS serta tanggapan masyarakat. Tidak hanya itu, DPS juga dilakukan perbaikan hingga proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Benar, secara regulasi proses penyusunan daftar pemilih sudah diatur. Tapi tidak bisa dipungkiri dalam proses tersebut, hampir dipastikan adanya indikasi temuan tidak terdaftarnya masyarakat dalam daftar pemilih.
 
 
Partisipasi politik
 
Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Dalam buku Seri Demokrasi Elektoral Buku 9 terkait meningkatkan akurasi daftar pemilih : mengatur kembali sistem pemilih pemutakhiran daftar, dimana demokratis-tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi, biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.
 
Dari definisi demokrasi tersebut, terlihat bahwa partisipasi politik dan kompetisi politik merupakan syarat penting bagi tersedianya sistem politik yang bercorak demokrasi. Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Kita sepakat, pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).
 
Jika kita mengacu dari sudut pandang politik, tahun 2014 pantas kita renungi dengan rasa bangga dan syukur karena kita dapat melalui dengan baik tahun politik yang penuh tegangan dalam proses suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis. Memang ada riak-riak ketidaksepahaman dan perbedaan sudut pandang di antara para pelaku politik tentang berbagai isu dan topik, tapi perbedaan-perbedaan itu disalurkan dalam bentuk-bentuk yang masih wajar dan proporsional dalam kerangka hidup berdemokrasi.

Menurut hemat saya, dinamika politik di negeri ini sepanjang tahun 2014 memberi pendidikan politik yang sangat berharga bagi semua rakyat Indonesia. Kita dapat melihat tingginya animo masyarakat untuk berperan aktif menggunakan hak politiknya dan terlibat aktif mengawal pelaksanaan Pemilu yang lalu dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu terutama di Mahkamah Konstitusi.
 
Regulasi Daftar Pemilih
 
Terlepas dari sudut pandang yang kita gunakan dalam menilai kontroversi UU Pilkada, kita mesti jujur mengakui bahwa peristiwa tersebut telah mendorong masyarakat untuk ikut memikirkan secara lebih serius pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Rakyat telah menuangkan hasil pemikiran dan menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai media. Aspirasi itu semakin menguatkan keyakinan pemerintah bahwa demokrasi yang sedang berjalan saat ini selaras dengan kehendak rakyat.
 
Khusus untuk regulasi daftar pemilih, secara teori sudah disusun dan disajikan dengan baik. Tinggal bagaimana pihak menjalankan dan memahami aturan main tersebut. Secara teori dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pada pasal 56 hingga pasal 62 terkait hak memilih dan penyusunan daftar pemilih. Untuk tekhnisnya juga sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
 
Tidak hanya itu, dalam rangka untuk pengawasan, juga sudah diterbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Ini dalam rangka bahwa pelaksanaan prosedur administratif penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu diawasi agar hak warga Negara untuk memilih tidak terhalangi dan guna melindungi, menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.
 
Selain itu, bahwa mengenai hak memilih dan penyusunan daftar pemilih yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai payung hukum perlu untuk menyusun kerangka dan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan umum dalam melaksanakan pengawasan agar dapat menjamin terselenggaranya dan terbentuknya daftar pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel.
 
Sistem Sidalih dan Manual
 
Dalam proses rekapitulasi daftar pemilih pada Pilkada serentak tahun 2015 ini, tidak jauh beda dengan proses pelaksanaan Pemilu 2014 lalu. KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Fitur dan kegunaan Sidalih antara lain, terdapat fungsi pemutakhiran; analisis kegandaan dan akurasi data; monitoring daftar pemilih dan publikasi daftar pemilih. Memang terjadi perdebatan terkait dengan dua cara yang dilakukan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih tersebut.
 
Berdasarkan aturan main, KPU berkewajiban menggunakan sistem sidalih, disisi lain sistem manual tetap dilakukan akan tetapi ‘tidak’ diakomodir. Salah satu kasus dalam proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimana KPU Kota Jambi melegalkan hasil rekapitulasi sidalih, sementara proses hitungan manual tidak dilakukan. Alhasil, adanya perbedaan hitungan sistem sidalih dengan manual. Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) secara manual yang dilakukan PPK dimana jumlah daftar pilih Kota Jambi sebanyak 415.015. Jumlah tersebut berbeda dengan sistem rekapitulasi yang digunakan melalui Sidalih, dimana jumlah daftar pilih Kota Jambi sebanyak 416.329.
 
Pro kontra penggunaan sistem Sidalih ini tetap menjadi pembicaraan publik, terutama bagi lembaga pengawasan. Terkait dengan perbedaan tersebut, KPU Kota Jambi berasumsi dikarenakan sistim jaringan yang mengalami gangguan, sehingga berdampak pada proses penginputan daftar pemilih. Lantas pertanyaan demi pertanyaan muncul, salah satunya siapa yang bertanggung jawab dalam proses penginputan ketika masyarakat sudah dilakukan pencoklitan secara manual, tetapi tidak masuk dalam penginputan tersebut. Disisi lain, apakah dengan sistem jaringan yang mengalami gangguan tersebut harus dibiarkan begitu saja sambil menunggu jaringan bagus, bagaimana pada suatu daerah yang sama sekali tidak adanya jaringan, ini manurut saya yang perlu dipertimbangkan lagi.
 
Kasus Santri
 
Kota Jambi merupakan jumlah mata pilih yang terbesar se Provinsi Jambi. Lantas dalam proses pemutakhiran daftar pemilih ini tidak serta merta mengalami jalan yang mulus. Pasalnya, banyak pasang mata yang selalu melirik dalam setiap proses pemutakhiran daftar pemilih tersebut, tak terkecuali dari lembaga pengawasan, yakni Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas). Dalam proses ini, ternyata ada temuan yang kini masih dalam proses kajian Panwas Kota Jambi, yakni pengakomodiran santri di Pondok Pesantren Al Mubarok dan Sa’adatuddaren, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan.
 
Dari laporan yang diterima, dimana tercatat sebanyak 215 santri yang diakomodir dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Jambi dengan alasan telah dikeluarkannya surat keterangan domisili (SKD) dari pihak kelurahan, termasuk juga surat pernyataan santri untuk tidak memilih didaerah asal. Dari kasus tersebut, secara prosedural ini ada indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Pasalnya, pihak kelurahan mengeluarkan SKD tidak ada dasar, karena seharusnya minimal ada dasar pihak kelurahan untuk mengeluarkan SKD, yakni Kartu Keluarga (KK) asal santri. Dikeluarkannya SKD tersebut, juga dikhawatirkan banyak pihak menduga adanya indikasi mobilisasi massa, karena pengeluaran SKD tersebut pada tanggal yang sama, yakni 14 Agustus 2015.
 
Dalam penanganan kasus santri tersebut, Panwas Kota Jambi juga telah melakukan verifikasi faktual ke daerah asal santri, yakni di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muarojambi serta Kabupaten Tebo. Kegiatan ini dilakukan agar tidak adanya data ganda dalam penyusunan daftar pemilih tersebut. Dari hasil tersebut, ternyata benar apa yang menjadi kekhawatiran Panwas Kota Jambi, dimana santri yang dikeluarkan SKD tersebut, memiliki data ganda. Ini masih dalam kajian lembaga pengawasan agar proses data santri tidak ganda. Perlu diketahui, pada prinsipnya, Panwas Kota Jambi tidak bermaksud untuk melarang setiap warga Negara terdaftar dalam daftar pemilih yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undanan yang berlaku. Silahkan dimasukkan dalam daftar pemilih, asal dilakukan sesuai dengan prosedural. (*)

*Penulis adalah Ketua Panwas Kota Jambi


Penulis: Fahrul Rozi, S.Sos
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments