Minggu, 25 Juni 2017

Reshuffle Pejabat Harus Melalui Pansel


Senin, 25 Januari 2016 | 10:07:02 WIB


Kepala BKD Provinsi Jambi, Fauzi Syam
Kepala BKD Provinsi Jambi, Fauzi Syam / Hendro

JAMBI - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014, kedepannya pengisian pejabat eselon I dan II harus melalui panitia seleksi (Pansel).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Fauzi Syam, mengatakan komposisi Pansel terdiri yakni 55 persen dari eksternal dan 45 persen internal. Pansel itu bisa berjumlah 5, 7, atau 9 orang.

“Misalnya kalau dia 5 orang, 2 dari internal dan 3 dari eksternal,” ujarnya.

Eksternal atau sistem yang dimaksud, bisa dari pusat, akademisi, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Nantinya, setiap pejabat yang akan mencalonkan diri harus melalui seleksi Pansel, dan tiga calon terpilih diusulkan ke gubernur.

Metodenya, jelas Fauzi, ada dua, yakni seleksi internal dan seleksi terbuka. Untuk seleksi internal bisa dilakukan jika melakukan rotasi, misalnya dari Kepala Dinas Perkebunan akan dipindah ke Kehutanan. Sistem ini cukup melalui seleksi administrasi dan wawancara.

Namun untuk seleksi terbuka, sistemnya lebih selektif. Dalam sistem ini bisa diikuti pejabat dari luar daerah, seperti kabupaten/kota. Tahapannya, akan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi yang menyangkut manajerial dan bidang, uji rekam jejak, dan aturan lainnya.

“Nanti tiga nama terpilih diusulkan ke gubernur. Dan Pansel harus berkoordinasi dengan Komisi ASN,” jelasnya.

Di daerah, sistem ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mutasi promosi jabatan dan ada yang mutasi setara. “Kedua seleksi ini dalam aturan hanya digunakan untuk mengisi kursi jabatan yang kosong. Kalau yang tidak kosong saya belum tahu persis bagaimana caranya,” ujar Fauzi.

Sistem mana yang akan dijalankan saat mengisi jabatan? Fauzi mengatakan tergantung kepala daerah yang memilih. Kemudian, setiap pejabat yang akan mengikuti seleksi bisa mengikuti beberapa seleksi jabatan.

“Aturan ini sudah harus dijalankan daerah, sebab jika tidak Komisi ASN bisa membatalkan seleksi tersebut. Tapi Peraturan Pemerintah (PP) nya memang belum keluar hingga hari ini,” pungkasnya.


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments