Senin, 21 Agustus 2017

Lelang Jabatan Ala Gubernur Zola


Senin, 01 Agustus 2016 | 12:01:00 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

Lelang jabatan adalah istilah baru dalam dinamika politik birokrasi di Indonesia, istilah ini mulai terdengar oleh masyarakat pada tahun 2013 lalu yang diawali oleh pemerintah daerah DKI Jakarta Joko Widodo.

Lelang jabatan di DKI Jakarta sebenarnya bukanlah hal baru, skema ini telah dilakukan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural. Namun hal tersebut belum banyak diketahui oleh publik. Istilah ini semakin menarik digunakan saat ini, tetapi pengertian sebenarnya adalah promosi terbuka (open promotion) bukan lelang jabatan. Terlepas dari berbagai tafsiran tentang skema tersebut, namun yang paling penting adalah bagaimana cara dan strategi pemerintah untuk membentuk sistem birokrasi yang dapat melayani publik dengan baik.

Promosi terbuka (open promotion) sebenarnya telah mempunyai regulasi sebagaimana terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan kepala daerah mempunyai wewenang untuk menentukan struktur organisasi pemerintahan daerah dan pengisian jabatannya. Jauh lebih spesifik diatur juga oleh UU No. 05 Tahun 2014 dan Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan tentang persyaratan pengisian jabatan bagi pejabat pemerintah.

Pandangan Ilmu Pemerintahan dan Ekspektasi Masyarakat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Jambi Fauzi Syam, mengatakan enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang itu yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Dirut RSUD Raden Mattaher, Direktur SDM RSUD Raden Mataher, Asisten II Setda Provinsi Jambi serta Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi. (red:Antarajambi.com) Lebih lanjut kepala BKD mengatakan pendaftaran ditutup selasa pukul 16.00 WIB, sebanyak 46 orang pelamar akan bersaing untuk mendapatkan jabatannya.

Pandangan ilmu pemerintahan terhadap lelang jabatan adalah sah-sah saja selagi tidak ada aturan yang dilanggar dan regulasi yang ada mengatur hal tersebut, UU No. 13 Tahun 2014 memberikan kepada pemerintah untuk merekrut dan mengatur pembantunya di jabatan tertentu. Gagasan atau terobasan ini hal baru dalam dunia birokrasi Indonesia, seharusnya pemerintah jauh terlebih dahulu memikirkan terobosan apa saja yang harus dibuat untuk memajukan organisasi pemerintahannya, setidaknya pemerintah harus menengok instansi swasta yang lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan organisasinya.

Kepala daerah adalah top manager dalam struktur organisasi birokrasi. Top manager mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola manajemennya sendiri demi tercapainya cita-cita bersama dalam organisasi, dalam hal wewenang tersebut atasan puncak berhak untuk merombak kepengurusan organisasi dan merekrut orang-orang yang mampu dan mempunyai kompetensi dibidangnya. Salah satu cara untuk mencari pembantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah dengan cara transparan dalam rekrutmen dan melibatkan masyarakat dalam memonitoringnya.

Jika dikaji, lelang jabatan (open promotion) sesungguhnya mempunyai dampak positif terhadap sistem tataran birokrasi Indonesia yang selama ini dipandang cenderung kinerjanya sedikit apatis sehingga jauh tertinggal jika dibandingkan dengan istansi-instansi swasta. Efek positif dengan adanya sistem tersebut antara lain adalah:

Yaitu adanya fit and proper test, maka diharapkan akan menciptakan persaingan positif dalam kinerja, sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang berkompeten pada saat mengemban amanah jabatan.

Yaitu akan dilihat bagaimana track record kinerja pejabat tersebut. Oleh karena itu penempatan pejabat yang bersih dan mumpuni pada saat menduduki suatu jabatan.

Yaitu terhindar dari pengisian pejabat yang merupakan “pesenan” dari pihak lain memiliki kepentingan dalam hal tugas dan wewenang dari jabatan tersebut.

Yaitu memberikan peluang yang sama bagi PNS yang ingin berkarier berdasarkan kinerja dan prestasi kerjanya.
Yaitu merupakan bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah, sehingga terciptanya clean and good governance.

Yaitu dapat menimalisir politik kasta yang selama ini menggerogoti birokrasi mulai terkikis karena penilaian pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi yang dimiliki.

Masyarakat Jambi sekarang melihat dan memonitoring kinerja pemerintah provinsi Jambi bahkan publik menagih janji-janji politik gubernur. Salah satu dari misi Zola adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif  serta berorientasi pelayanan publik.

Open promotion dipandang salah satu dari cara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan orientasi pelayanan publik. Memang tidak mudah gubernur Zola untuk menghilangkan budaya politik birokrasi yang selama ini dipandang cenderung ABS (asal bapak senang) dan mempunyai kinerja yang kurang, tetapi hal tersebut tidak begitu sulit jika pemerintah benar-benar mau berkerja keras dalam menata dan mengelola aparatnya.

Melaksanakan pekerjaan rumah pemerintah provinsi bukanlah hal yang mudah, akan tetapi Pemda harus dapat membangun sinergisitas antar lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal lelang jabatan, Zola harus berani menghilangkan ego sukuisme dan golongan tertentu jika menginginkan sistem yang akan dibangun dapat duduk dalam kepercayaan masyarakat.

Indonesia maupun provinsi Jambi pada biasanya tidak terlepas dari sistem monarki birokrasi menganut paham petunjuk dan petuah yang tua ataupun senior dianggap mempunyai pengaruh dalam organisasi pemerintahan ataupun organisasi partai politik, sehingga ucapan dan perkataannya dapat dijadikan sebuah referensi bagi kepala daerah. Publik berharap tidak adanya kongkalikong antara oknum pejabat yang ada, tidak adanya mahar yang disetorkan kepada orang tertentu, tidak adanya lobi sana-sini agar mulus dalam proses rekrutmen, tidak adanya kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

46 orang calon pejabat yang akan menduduki jabatan di struktural Pemda Jambi tersebut, dipilih dan diseleksi dengan salah satu cara mengacu kepada track record yang dimilikinya. Jika berbicara aturan administrasi kandidat yang sudah mendaftar tersebut dapat diyakini memenuhi kriteria regulasi misalkan jabatan eselon IIA dengan kepangkatan minimal 4B dan eselon IIB dengan kepangkatan minimal 4A.
Yang harus dikonsenkan team seleksi dan Pemda adalah membuat persyaratan diluar aturan administrasi atau disebut persyaratan khusus, regulasi tersebut harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang ada demi menunjang visi dan misi gubernur. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif  serta berorientasi pelayanan publik tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak sesulit menguras air dilautan. Yang menjadi ukuran bagi masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan birokrasi adalah simple dan mudahnya urusan administrasi birokrasi pelayanan umum, dan masyarakat dengan gampang mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok yang relatif murah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemda harus mencapai ekspektasi dan keinginan masyarakat. Janji politik diwaktu kampanye adalah patokan bagi masyarakat dalam semua ekspektasinya, terpilihnya Zola dalam percaturan politik Jambi 2015 adalah salah satunya dipengaruhi oleh besarnya harapan masyarakat Jambi untuk memajukan daerahnya.

Masyarakat Jambi menunggu dan menanti gebrakan kebijakan gubernur terpilih, lelang jabatan atau open promotion adalah salah satu dari harapan publik agar dapat mengkikis adat dan kebiasaan kakunya birokrasi Indonesia. Publik juga berharap dengan kepemimpinan gubernur yang baru dan muda dapat menelorkan ide-ide yang kreatif dan terbaru dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan.

Penulis adalah Direktur Kajian Studi Politik dan Pemerintahan (Kaspolpen-Jambi) dan Dosen Ilmu Pemerintahan IAIN STS Jambi


Penulis: Khairun Najib, S. Sos, M. Si,
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments