Rabu, 26 April 2017

Usia 45 Tahun, Siap Jadi Kepala Daerah


Rabu, 31 Agustus 2016 | 11:07:06 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

MESKIPUN menurut Undang-Undang Pilkada syarat usia minimal untuk dapat menjadi kepala daerah bupati/walikota adalah 25 tahun, tetapi seandainya saat ini (di usia penulis baru masuk tiga puluh tahun) tiba-tiba ada seseorang atau sekelompok orang yang mendukung penulis untuk maju menjadi kepala daerah, penulis lebih memilih untuk diberikan kesempatan berkarir dulu menjadi Lurah di wilayah kota selama dua tahun, kemudian menjadi Kepala Desa di daerah marginal/terpencil selama dua tahun.

Hal tersebut bertujuan untuk merasakan menjadi ujung tombak pembangunan di wilayah administrasi pemerintahan yang terkecil serta untuk memahami berbagai permasalah sosial dan perbedaan dinamika pembangunan di daerah perkotaan dan daerah marginal. Setelah kenyang pengalaman menjadi Lurah dan Kepala Desa, kemudian naik menjadi Camat selama 2 tahun untuk belajar menguasai teritorial yang lebih luas dan memimpin para Lurah/Kepala Desa.

Selain menjalankan tupoksi rutin sebagai camat, tantangan terbesar adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparat di kecamatan, kelurahan dan desa untuk aktif melakukan inovasi-inovasi pembangungan serta mempunyai mindset melayani masyarakat.

Setelah berpengalaman di wilayah, baru menjadi Kepala Bagian Pemerintahan yang memimpin dan mengkoordinasikan seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk menata sistem birokrasi pemerintahan yang handal yang tepat sasaran dalam pembangunan.

Setelah berpengalaman mengatur manajemen pemerintahan selanjutnya menambah pengalaman selama lebih kurang sepuluh tahun dengan memimpin Badan/Kantor/SKPD seperti; Dinas Pekerjaaan Umum, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan puncaknya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda). Dan saat usia  penulis lebih kurang 45 tahun, penulis siap dan on fire untuk menjadi Kepala Daerah.

Menurut penulis, begitulah idealnya seorang yang ingin menapak diri menjadi Kepala Daerah, bukan hanya mengikuti syahwat kekuasaan tetapi benar-benar menguasai kondisi umum wilayah daerah dengan berbagai bentuk permasalahan, hambatan dan tantangan serta mampu merumuskan sendiri visi dan misi dengan jelas.

Jangan sampai visi dan misi hanya dibuatkan oleh tim sukses, akibatnya ketika menjadi penguasa daerah tidak menghayati visi dan misi yang dibuat. Dan parahnya setelah pelantikan, ibarat kapal mesin sudah dinyalakan, namum kapal tidak kunjung berangkat, karena bingung tidak menguasai peta dan arah pembangunan.

Penulis teringat dengan filosofi Jawa: alon-alon waton kelakon. Semula  beranggapan negatif terhadap filosofi ini, penulis beranggapan lambat. Ternyata makna sesungguhnya adalah jika ingin menggapai kekuasaan lalui mekanismenya, ojo kesusu serta cukupkan wawasan dan pengalaman. Wawasan masih bisa kita dapatkan dengan belajar. Tapi pengalaman tidak cukup dengan belajar dan membaca.

Pantaslah ada adagium Barat yang mengatakan “Experience is the best teacher”, maknanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Kalau hanya belajar belum tentu dapat guru yang terbaik. Jika yang dibaca atau guru yang mengajar tidak baik, maka yang jeleklah yang akan dipraktekkan.
Namun jika pengalaman kita dapatkan, tentu kesalahan yang pernah terjadi tidak akan kita ulangi. Keledai tidak akan masuk lobang yang sama untuk kedua kalinya. Jika dalam pengalaman kita berhasil menggapai prestasi atau hasil yang baik, maka pengalaman ini akan kita lanjutkan. Tapi jika kita tidak punya pengalaman, maka kita akan terombang ambing diatas pusaran kekuasaan yang kita tidak mengetahui mana kawan mana lawan.

Dalam buku Filsafat Administrasi (Siagian, 2005) dikemukakan bahwa untuk jabatan top manager dituntut mempunyai pengalaman (managerial skill) dengan kapasitas 75 persen, dan kapasitas wawasan (technical skill) 25 persen. Untuk middle manager, perbandingan penguasaan managerial skill dan technical skill (sama-sama 50 persen), sedangkan untuk level lower manager pengalaman cukup 25 persen, dan lebih dituntut memiliki wawasan 75 persen.

Dari analogi ini, jika ada calon atau kepala daerah yang hanya memiliki pengalaman 25 persen, berarti level pengalamannya sebenarnya baru selevel camat. Oleh sebab itu, betul juga teori penjenjangan jabatan yang telah dibuat masa Orde Baru. Seseorang untuk menuju jabatan puncak, ia harus melalui mekanisme Adum (administrasi Umum) untuk level lower manager, Adumla (Administrasi Umum Lanjutan untuk jabatan level middle manager.

Selanjutnya untuk pimpinan kepala dinas, disyaratkan memiliki sertifikat Sepama. Sebelum dipromosikan untuk jabatan Kepala Daerah disyaratkan mengikuti dan mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Kalau sekarang hanya formalitas, setelah terpilih menjadi Kepala Daerah, baru diberikan orientasi Lemhanas dan tidak ada kriteria lulus dan tidak lulus. Kadang kepala daerahpun mengikuti tidak fokus dan mengabaikan keseriusan.

Meskipun diberbagai daerah kabupaten/kota lain ada juga bupati/wali kota yang tidak berlatar belakang birokrat (misalnya pengusaha, akademisi, dll) sukses memimpin daerah, bila diperhatikan wakilnya pasti mempunyai pengalaman di birokrasi. Untuk itu penulis tetap berkeyakinan bahwa untuk menjadi kepala daerah yang sukses calon kepala daerah harus mempunyai pengalaman memimpin dari bawah, benar-benar memahami berbagai persoalan masyarakatnya sehingga mempunyai visi misi dan program yang jelas untuk menyelesaikannya.


Penulis: *)Penulis adalah dosen Fisipol Unja
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments