Senin, 21 Agustus 2017

Dirikan BUMDes, Berjalan Menuju Surga


Jumat, 07 Oktober 2016 | 14:55:19 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

DISKUSI dengan sahabat Tenaga Ahli Kabupaten Tanjungjabung Barat, Ferry ada sebuah keinginan yang kuat dari desa-desa di Tanjabar untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hanya saja sayangnya, mereka terkadang mengalami kebuntuan ide untuk membentuk BUMDes tersebut. Makanya disampaikan ke saya waktu itu, keinginan desa membuat BUMDes yang kegiatannya mengoperasikan jalan desa.

Dari jalan tersebut desa mendapat retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Desa (Perdes). Saat itu saya buru-buru meralat keinginan mereka, saya katakan jalan desa merupakan hak public, tidak bisa diatur layaknya bak jalan tol. Oleh karena itu, ide mengoperasikan jalan desa tersebut agar dialihkan untuk usaha yang lain.

Sebenarnya ada banyak jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes. Di antaranya usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan. Selain itu, ada juga usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes.

Sedangkan usaha lain yakni usaha perantara (brokering) melalui jasa pembayaran listrik dan pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, usaha bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) melalui usaha pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dan sumur bekas tambang. Kemudian ada usaha bisnis keuangan (financial business) melalui akses kredit dan peminjaman, serta usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha. Lalu,  dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.
 
Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes ini telah diatur dalam Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Didalam peraturan tersebut dikatakan, paling tidak ada empat tahapan pembentukan BUMDes. Pertama, musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Kedua, perumusan kesepakatan bersama BUMDes. Ketiga, pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan (draft) peraturan desa. Keempat, penerbitan peraturan desa. Keempat tahapan ini memang perlu dilalui untuk menghasilkan BUMDes yang tepat dan berdaya guna untuk kemakmuran masyarakat desa.
 
Penguatan Ekonomi Desa
Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Ini juga merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan melihat berbagai ragam jenis potensi desa. Lebih dari itu, diharapkan BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa mensupport Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan tujuan akhir dari semua itu yakni mencapai peningkatan kesejahteraan warga desa.
Apabila warga desa sejahtera, konsumsipun akan meningkat. Bila konsumsi meningkat, pengusaha akan meningkatkan produksinya. Bila produksi meningkat, pertumbuhan ekonomipun akan naik. Tentu program pemerintah berjalan dengan tuntas. Dibagian lain, sebagai pemeluk agama yang baik, bila warga desa sejahtera mereka akan focus beribadah. Disaat fikiran tenang, kehidupan nyaman, beribadah bukan lagi sebuah beban. Karenanya, dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rahman, kata fabiayyi aalaa’i Rabbikumaa tukadzdzibaan (maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan? Selalu berulang-ulang. Ini mengisyaratkan, ketika banyak nikmat telah kamu peroleh, mengapa kamu tidak bersyukur ?. Dengan bersyukur, jalan menuju surga akan terbuka semakin luas. Surga yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.


Penulis: Mohd Haramen SE ME Sy
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: Penulis adalah Tenaga Ahli Madya Kredit Mikro Kemendes RI di kantor KPW II Provinsi Jambi

TAGS:


comments