Sabtu, 21 Oktober 2017

Urgensi Pengelolaan Dana Kampanye Dalam Pemilukada Serentak yang Transparan


Rabu, 09 November 2016 | 13:55:38 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

KAMPANYE pemilihan serentak tahun  2017 sesuai dengan tahapan dan jadwal digelar mulai tanggal  28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Ini adalah momentum dimana partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya kepada masyarakat di daerah mereka melaksanakan Pilkada.

Tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dalam masa kampanye tersebut. KPU telah menetapkan jenis-jenis kampanye yang pada umumnya dapat dibagi dua, yakni pertama kampanye yang dilakukan oleh partai politik, pasangan calon serta tim kampanye, dan yang kedua kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU adalah a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. Sementara Kampanye yang dilakukan oleh partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye, adalah a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum kepala daerah serentak 2017 di 101 daerah kian mendekat dalam hal ini pelaksanaan kampanye. Tentu partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye sudah melakukan penggalangan dana dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Dari jenis kampanye yang dilakukan oleh partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dalam rentang waktu yang cukup panjang yakni epektifnya 107 hari tersebut tentu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh partai Politik, pasangan calon, dan tim kampanye.

Harus dipahami bahwa semangat baru dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahannya yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 yang baru ini terkait dana kampanye sudah mulai mendapatkan porsi lebih besar. Kemudian dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahannya menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang dana kampanye, ada tiga isu penting soal dana kampanye yang muncul yakni, pertama yang berkaitan dengan pembatasan dana kampanye dan kedua terkait pelaporannya dan yang ketiga adalah sanksi.

Tiga isu pokok tersebut sangat penting dalam mengontrol proses penggunaan dan penggalangan dana kampanye dari para kandidat agar bisa dikendalikan. Bahwa dana kampanye tersebut harus bersumber dari pasangan calon, partai politik dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Besaran Dana Kampanye

Dalam perubahan PKPU tentang dana kampanye tersebut sangat jelas disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. Sedangkan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum sudah menegaskan agar para kandidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu transparan dalam memberikan data mengenai dana yang akan digunakan pada saat kampanye. Tidak boleh menyebut yang tidak jelas misalnya seperti dulu ada 'hamba Allah' menyumbang sekian ratus juta pada saat kampanye Pilpres 2014.

Kemudian dana kampanye yang  berasal dari suami atau istri atau keluarga pasangan calon, suami atau  istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota partai politik, atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan. Kemudian Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

Bahwa dana kampanye yang berasal dari partai politik, gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye. Kemudian bahwa dana kampanye yang bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik, dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

Pengelolaan Dana Kampanye

Dalam mengelola kampanye Pilkada serentak ini KPU Provinsi dan kabupaten/kota menetapkan  pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Bahwa semangat undang-undang mengatur sebagian dana kampanye ditanggung penyelenggara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kampanye dalam Pemilukada serentak ini adalah kesetaraan dan berkeadilan, agar terciptanya persaingan yang adil antar calon. Jadi tidak ada pasangan calon yang kelihatannya hura-hura dan punya banyak uang.

Dalam melaksankan kegiatan kampanye tersebut, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan wajib membuka rekening khusus dana kampanye pada bank umum. Rekening khusus dana kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik tersebut dibuka pada bank umum oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

Rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut dibuka atas nama pasangan calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon. Pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.

Kemudian agar pelaksanaan kampanye tersebut bisa sesuai dengan aturan yang berlaku,  maka KPU setempat wajib memastikan bahwa dana kampanye tersebut wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Pelaporan Dana Kampanye tersebut  menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan, dan sumbangan yang yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan.

Dalam mengelola dana kampanye tersebut, partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon harus menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU setempat. Salinan rekening khusus dana kampanye tersebut menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK. LADK dimaksud adalah pembukuan yang memuat informasi: a. Rekening khusus dana kampanye; b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Pembukuan LADK tersebut dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan pasangan calon. KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP kabupaten/kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK tersebut pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Setelah LADK disampaikan kepada KPU setempat, maka pada tahapan berikutnya kewajiban partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). LPSDK ini adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Pasangan calon menyampaikan LPSDK ini kepada KPU sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian setempat mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK tersebut. Agar pengelolaan dana kampanye ini betul-betul transparan maka tahap berikutnya partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU setempat paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

LPPDK ini menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas. Kemudian untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye tersebut, maka KPU setempat menyerahkannya kepada KAP yang sudah ditunjuk oleh KPU.

Kerja-kerja transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan dalam mengelola dana kampanye ini agar apa yang menjadi tujuan pengaturan yang sedemikian rupa itu bisa tercapai dengan baik. Bahwa yang harus diketahui pelaporan ini didesain untuk melihat evolusi penggunaan dana peserta pilkada, mulai dari modal awal, sumbangan, hingga posisi neraca keuangan pendapatan dan belanja kampanye.

Tujuan dari audit yang dilakukan oleh KPU itu adalah  untuk menilai kepatuhan peserta pemilukada terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang dana kampanye, karena pasangan calon tidak boleh membelanjakan uang melebihi plafon yang biaya kampanye ditetapkan KPU daerah. Sementara itu Keluaran audit kepatuhan tersebut adalah berupa opini patuh atau tidak patuh.

Sanksi Pembatalan

Bahwa pelaporan dana kampanye ini sangat bergantung pada tingkat kejujuran para peserta pilkada terhadap pemilu, karenanya kejujuran peserta  pilkada sangat dituntut. Untuk memastikan ketaatan ini pula, KPU mempercepat tenggat waktu pelaporan dana kampanye dari tiga hari setelah pemungutan suara menjadi tiga hari sebelum pemungutan suara.

Karena sesuai dengan ketentuan pasal 52 PKPU Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang yang melanggar dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon. KPU daerah bisa membatalkan kepesertaan pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye.



Penulis: *Penulis adalah Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments