Senin, 27 Maret 2017

Ada Udang di Balik Survei?


Sabtu, 31 Desember 2016 | 13:22:58 WIB


ilustrasi
ilustrasi / Istimewa

BILA pemilihan kepala daerah digelar sekarang, pasangan calon mana yang menjadi pemenang? Ternyata ada dua pasangan calon yang akan menang, keduanya sama-sama mendapat suara terbanyak alias nomor satu. Lho, kok bisa? Percaya atau tidak itulah hasil survei. Hal ini tergambar dari hasil survei yang dilakukan masing-masing tim sukses pasangan calon, semuanya yakin menang dan mengklaim bahwa “jagoan” nya mendapat elektabilitas tertinggi.

Memang mendekati pelaksanaan Pilkada 15 Februari 2017 perang hasil survei masing-masing pasangan calon mulai mewarnai tahapan kampanye, dengan tujuan menanamkan citra positif kepada masyarakat bahwa kami lah pasangan yang paling dicintai dan akan dipilih pada saat hari pencoblosan nanti. Survei mempunyai pengaruh yang besar dalam kampanye politik, terutama untuk melihat favorit-tidaknya seorang pasangan calon.

Hasil survei seringkali dijadikan sebagai amunisi untuk perang urat syaraf. Tetapi juga bisa menjadi peluang bagi kandidat lain untuk menyusun strategi perlawanan “Polls have become widely used political weapons”.

Menurut Agus Trihartono dalam paper Controlling Pre-Election Poll and Quick Count in Contemporary Indonesia, ada dua efek survei yaitu: pertama bandwagon effect dimana survei bisa mempengaruhi pemilih. Maksudnya, calon pemilih akan merubah preferensi pilihannya dan juga pemilih mengambang (undicided voter) bisa jadi tergiring untuk memilih kandidat yang leading dari hasil survei pra pilkada.

Kedua underdog effect, adalah sebuah kekuatan yang berlawanan artinya terjadi ketika banyak orang justru memilih kandidat yang menurut survei bakal kalah. Mendapatkan hasil survei yang selalu tinggi memang membuat percaya diri tapi perlu juga diingat bagi para “dukun” politik untuk mengelola dua efek survei dengan baik sehingga membuat untung bukan malah buntung.

Dalam konteks komunikasi politik, survei menempati posisi penting untuk mengukur dan menganalisis pendapat umum masyarakat terhadap pasangan calon. Dewasa ini, survei sudah menjadi budaya demokrasi di Indonesia, bisa dikatakan tidak ada pemilukada yang luput dari bidikan lembaga survei. Banyak diantara mereka percaya hasil survei itu, tetapi banyak juga yang mengacuhkan terutama bila hasil survei tidak sesuai dengan perkiraan mereka.

Namun sering kali muncul pertanyaan bagi masyarakat awam, apakah benar hasil survei bisa akurat dan mewakili populasi masyarakat? Apakah metode yang digunakan cukup terpercaya dan ilmiah?

Survei adalah pekerjaan akademis dan dewasa ini ilmu sosial telah mengembangkan suatu metode riset yang disebut metode sampling. Ada beberapa metode dalam penarikan sampel tapi kebanyak menggunakan multistage random sampling dan dalam beberapa kali pilkada hasilnya tidak jauh berbeda dengan real count yang dilakukan oleh KPU.

Dari berbagai macam formula yang digunakan untuk menarik sampel, salah satu yang sering digunakan adalah yang dibuat Slovin dalam Sevilla (1984) dengan rumus:
n =      N
      1 + Ne2

Dimana n = adalah ukuran sampel, N = ukuran populasi dan e = persentase tingkat kesalahan yang diinginkan.

Misalnya di kabupaten Muaro Jambi populasi yang ingin di survei 9.000 orang sementara tingkat kesalahan yang diinginkan adalah 2%, maka sampel yang diperlukan untuk mewakili 9.000 orang adalah 1.957 orang. Meskipun secara umum hasil survei menunjukkan keakuratan,  namun tetap saja sering muncul rasa skeptis yang mencurigai bahwa bahwa hasil survei ini berupaya menggiring opini publik terhadap pasangan calon tertentu.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah survei dibutuhkan antara lain untuk keperluan; mengukur kekuatan kandidat di depan publik dan juga mengukur persepsi publik terhadap lawan politik, membantu kandidat mengetahui isu apa yang didukung oleh publik, menyusun strategi citra pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh publik dan juga menaikkan pamor kandidat apabila hasil survei banyak yang mendukungnya.

Pendapat umum atau issu public memegang peranan penting dalam kampanye. Para pasangan calon bisa memanfaatkan lembaga survei untuk mencari tahu program prioritas, isu harapan serta citra yang menjadi selera pemilih. Misalnya hasil survei menunjukkan prioritas program dan harapan masyarakat terhadap: (1). pemberantasan korupsi, (2). Stabilitas harga komiditas pertanian dan perkebunan, (3). Pelayana kesehatan murah, (4). Perbaikan infrastruktur jalan, dst. Hasil survei inilah yang diolah untuk merubah citra pasangan calon dan “menjual” nya ke masyarakat.

Selain untuk mengukur tingkat elektabilitas sendiri, survei juga biasa digunakan untuk mengukur persepsi publik terhadap lawan politik. Biasanya survei yang digunakan adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan 5 tahun yang telah dilakukan calon petahana. Hasil survei itulah yang diolah untuk menentukan strategi kampanye, peluru-peluru apa saja yang akan ditembakkan guna melemahkan citra lawan politiknya.

Untuk tiga Pilkada di Provinsi Jambi, penulis mengingatkan pada “dukun” politik pasangan calon bahwa margin of eror yang dipatok dan waktu survei sangat menentukan. Dengan sisa waktu kampanye yang masih satu bulan lebih semua masih sangat dinamis, meskipun hasil survei mengatakan bahwa tren kandidat mengalami kenaikan tapi perlu diingat bahwa untuk tetap melakukan survei di akhir-akhir hari coblosan.

Ada baiknya pengalaman pilkada DKI menjadi pelajaran, dimana lembaga survei secara berjamaah mengatakan bahwa pasangan Foke Nara lebih unggul dari Jokowi-Ahok di (H-10) dan pada saat hari H hasilnya jungkir balik. Artinya, apapun bisa terjadi pada periode tersebut, dalam jeda waktu itu opini masyarakat bisa saja berubah.

Tiada gading yang tak retak, lembaga survei pun bisa saja salah, namun yang penting “Ilmuwan dan peneliti boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Jujur dan otentik itu penting bagi lembaga survei”. (George Gallup)

*Penulis adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi


Penulis: Mochammad Farisi, SH., LL.M*
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments