Jumat, 18 Agustus 2017

Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat Jika APBD Menumpuk di Bank


Kamis, 13 April 2017 | 13:41:56 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

JAMBI – Realisasi  APBN Provinsi Jambi hingga Maret 2017 baru berjalan 13,78 persen dari pagu 2017. Ini dijelaskan Tiarta, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi kemarin (11/4) di Forum Kajian Ekonomi  dan Keuangan  Regional Provinsi Jambi.

Dimana dari jumlah pagu sebesar Rp 5,6 triliun sampai Maret 2017 ini baru terealisasi Rp 785 miliar. “Alokasi belanja modal di Provinsi Jambi turun dibanding tahun sebelumnya. Sesuai instruksi oresiden untuk dilakukan refocusing program pada belanja yang memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, dari pagu sebesar Rp 5,6 triliun tersebut, realisasi dari belanja pegawai hingga Maret 2017 sebesar Rp 413 miliar, belanja barang sebesar Rp 190 miliar, belanja modal sebesar Rp 182 miliar.

Masih rendahnya serapan realisasi APBD Provinsi Jambi, kata Tiarta, salah satunya karena organisasi berubah-rubah, sehingga bendahara atau perangkat anggaran Pemda belum ada dan mempengaruhi realisasi.

DJPB menghimbau percepatan urusan administrasi yang seharusnya dilaksanakan diawal tahun agar penyerapan anggaran segera terlaksana (contoh anggaran untuk pertanian).

“Selama belum ada keputusan untuk pengelolaan anggaran, maka anggaran tidak  bisa ditarik, sehingga menghambat perekonomian,” sebutnya.

Ia menuturkan, untuk itu terdapat kebijakan dan tantangan pengelolaan fiscal daerah pada 2017 ini, diantaranya mendorong Pemda meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan APBD, layanan dasar publik serta ekonomi dan kesejahteraan.

Terkait dana APBD yang masih tersimpan diperbankan, ia menegaskan jika pola penyerapan APBD masih relatif sama setiap tahunnya. “Simpanan dana APBD di perbankan terus meningkat sampai pertengahan tahun, dan turun signifikan menjelang akhir tahun,” jelasnya.

Sementara itu, rekomendasi kebijakan pengelolaan fiscal daerah 2017 ini dari sisi penerimaan negara perlu adanya faktor ketidakpastian eksternal menyebabkan perencanana pendapatan negara harus lebih realistis dan kredibel.

Perlunya ruang penyesuaian belanja negara termasuk TKDD dimana Pagu DAU tidak final sehingga dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan pendapatan negara.

“Pemda harus menerapkan strategi pengelolaan APBD yang tepat dan dibarengi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Pemda harus lebih aktif dalam meningkatkan PAD yang jadi kewenangan daerah,” ungkapnya.

Masih menumpuknya dana APBD di perbankan, penerapan kebijakan reward and punishment melalui konversi DAU dan DBH ke surat berharga Negara bagi daerah yang eksekusi belanja daerahnya dilaksanakan tidak tepat waktu.

“Pemerintah perlu menerapkan cash planning yang akurat,” tegasnya. Agar penyerapan dan ketercapaian output melalui KPPN menjadi lebih efisien dan efektif, PPemda perlu melakukan koordinasi langsung dengan KPPN penyaluran DAK fisik dan dana desa, untuk memudahkan dalam proses penyaluran dana dimaksud. (cr1)


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments