Sabtu, 18 November 2017

Mantan Bendahara Setda Provinsi Ditahan, Headline Koran Metro Jambi, Edisi Kamis 20 April 2017

Kasus Mark Up Gaji di Setda Provinsi Jambi

Kamis, 20 April 2017 | 09:32:43 WIB


/

JAMBI–Mulyadi, mantan bendahara pembantu di Sekretariat Daerah (Setda), langsung ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Rabu (19/04) kemarin.

Oknum PNS di Setda ini ditahan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus markup gaji golongan III di Setda Provinsi Jambi sejak tahun 2013-2016 sebesar Rp 5 miliar lebih.

Sebelum ditahan, Mulyadi sempat menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB. Usai diperiksa, sekitar pukul 14.45 WIB, dia langsung ditahan.

Kasi Penkum Kejati Jambi, Dedy Susanto mengatakan, Mulyadi ditahan dan ditipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muarabulian untuk 20 hari ke depan.

“Dia ditetapkan sebagai tersangka hari ini, tanggal 19 April. Oleh penyidik dia langsung ditahan,” ungkap Dedy, di ruang kerjanya kepada wartawan.

Penahanan Mulyadi ini, kata Dedy, sesuai surat perintah penahanan dengan nomor Print-11/N-5/Fd.1/0/2017. “Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan,” ujar Dedy lagi.

Dijelaskan Dedy, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani serangkai pemeriksaan oleh penyidik Kejati Jambi.
Dari hasil pemeriksaan itu, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan dianggap orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus dugaan mark up gaji pegawai golongan III di Setda Provinsi Jambi.

Dalam kasus itu, tersangka diduga telah melakukan melakukan tindak pidana korupsi kelebihan pembayaran pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar 10 persen atau senilai lebih dari Rp440 juta oleh pihak Pemerintah Provinsi Jambi Kepada PT Taspen (Persero) Cabang Jambi periode tahun 2013-2016.

Kemudian kelebihan pembayaran gaji pokok pegawai pada periode yang sama sebesar lebih dari Rp 4,6 miliar. “Kerugian negaranya sekitar Rp 5,1 miliar,” sebut Dedy.

Atas perbuatannya itu, Mulyadi dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP. (ria)


Penulis:
Editor:


TAGS:


comments