Jumat, 20 Oktober 2017

Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Ternyata Masih Tahap DED


Rabu, 19 April 2017 | 11:53:43 WIB


Diskusi bersama kemenhub
Diskusi bersama kemenhub / Anton

JAMBI - Pembangunan rel Kereta Api (KA) Trans Sumatera rute Palembang-Jambi-Pekanbaru ternyata masih dalam tahap Detail Enginering Design (DED). Padahal, proyek ini sudah didengungkan pemerintah pusat sejak 2015 lalu.

Dalam rencana pembangunan rel KA Trans Sumatera ini, panjang rel Palembang-Jambi diperkirakan mencapai 216 Km. Semula ditargetkan pembangunan relnya akan rampung 2019 nanti, dan dapat dioperasikan 2021.

Proyek ini sepenuhnya didanai pusat, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunannya. Namun Pemprov Jambi pernah menggarkan Rp 500 juta di 2016 lalu untuk Studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) atau rencana kerja pengadaan tanah.

Dalam rencana awal, KA Trans Sumatera itu ditujukkan untuk angkutan barang jasa dan orang. Dana keseluruhan untuk KA Trans Sumatera itu diperkirakan mencapai Rp 22 triliun untuk 2.000 Km, sementara dengan ruas rel Pelembang-Jambi yang mencapai 216 Km diperkirakan memakan dana Rp 2 triliun.

Namun menurut Staf Ahli Kementerian Perhubungan Bidang Hukum Reformasi dan Birokrasi, Umar Aris, yang bertemu dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola, Selasa (18/4), saat ini rencana KA Trans Sumatera itu masih dalam tahap proses DED. Sehingga, pembangunannya masih memakan waktu yang cukup panjang.

“Belum sampai ke anggaran, belum ada kepastian angka karena masih dalam tahap DED. Banyak tahapan yang perlu kita lalui, sabarlah dan dalam proses,” ujarnya.

Prosesnya, kata dia, harus membuat DED dulu. Kemudian, studi amdal, izin trase atau rute yang dianggap aman. “Kalau sudah trase nanti tinggal tarok (pasang) rel saja," jelas Umar.

Sebelumnya, kata Umar, jika pembangunan RA Trans Sumatera ini dalam tahap negosisasi pembebasan lahan. Bahkan, dalam catatan koran ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pernah menyebut pembebasan lahan itu tinggal menunggu pembayaran ganti rugi.

Pemprov Jambi, 2016 lalu mengaku telah memiliki pradesain untuk pembangunan jalur kereta api dari batas Sumsel hingga Kota Jambi, dan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim dari Pemprov Jambi, lahan yang bakal digunakan untuk pembangunan jalur kereta api berada di tanah milik warga.

Namun kemudian, Bappeda menyebut trak RA Trans Sumatera itu baru akan ditentukan tahun ini. Nanti akan dimulai pembangunan dari Palembang ke arah Jambi. Tapi jalurnya baru dari Palembang sampai ke Sebapo.

Setelah penentuan trek selesai, selanjutnya akan dimulai pembebesan lahan pada 2018 mendatang. Kemudian baru dimulai pembangunannya pada 2019-2021.

Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola dalam pertemuan dengan staf Kementerian Perhubungan, mengatakan RA Trans Sumatera ini menjadi harapan besar masyarakat Provinsi Jambi. Dirinya berjanji akan memfasilitasi kemudahan untuk pembebasan lahan.

“Kita menyambut baik rencana pembangunan rel kereta api ini. Kita juga sudah siap untuk membantu pembebasan lahan pembangunan traknya,” ujarnya.

Pelabuhan dan Bandara Depati Parbo Juga Dibahas

Di bagian lain, dalam pertemuan itu Zola dan staf ahli Kemenhub juga membahas pembangunan pelabuhan dan Bandara Kerinci.
Gubernur berharap, Kementerian Perhubungan mendukung pembangunan di Provinsi Jambi, mulai dari Pelabuhan Muara Sabak hingga bandara tersebut.

“Untuk pelabuhan Muara Sabak, terkait lahan sudah tidak ada masalah dan milik Pelindo tinggal beberapa titik yang dinormalisasi agar kapal besar bisa masuk," jelas Zola.

$Ia menyatakan, Pelabuhan Muara Sabak yang terletak di Kabupaten Tanjungjabung Timur itu diharapkan mampu memperkuat serta mendukung aktivitas perekonomian yang terkoneksi dengan pelabuhan Talang Duku Jambi.

"Jalannya juga sudah dibangun, tinggal sedikit lagi dan perlu ada peningkatan. Jalan itu jalan nasional sekarang sedang dalam proses pembangunan dengan anggaran Rp 150 miliar, mungkin tidak bisa selesai semua dan akan kita perjuangkan mencapai 300 miliar nanti," papar Zola.

Jalan darat menuju Pelabuhan Muara Sabak memang hanya bisa dilalui angkutan dengan kapasistas di bawah 8 ton. Karena itu, perlu ditingkatkan lagi agar kendaraan berat bisa melintas.

Sementara untuk jembatan timbang juga berfungsi untuk mengontrol tonase yang melintasi jalan di Provinsi Jambi, juga sudah diserahkan ke Kemenhub. Diharapkan jembatan timbang ini berfungsi dan dapat mengontrol beban kendaraan yang melintas.

Lalu untuk Bandara Depati Parbo Kerinci, Zola menyebut, pembebasan lahan seluas 30 hektare langsung dari APBD Provinsi Jambi dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci akan dilakukan. "Saya sudah minta bupati inventarisir lahan yang akan dibebaskan," kata Zola.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kemenhub, Umar Aris mengatakan, secara teknis pembangunan Pelabuhan Muara Sabak tidak ada kendala, namun adanya trayek atau lalu lintas kapal akan disesuaikan dengan pihak terkait atau asosiasi angkutan laut dan sungai
.
"Konektifi lancar dan efisensi yang menjadi penekanan pak Menteri," kata Umar.


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments