Senin, 11 Desember 2017

Menyoal Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat


Sabtu, 22 April 2017 | 13:40:24 WIB


/

SALAH satu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah ialah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lahir sebagai perubahan konsep dewan perwakilan menjadi sistem bikameral atau sistem perwakilan dua kamar.

Lembaga yang keanggotaannya dipilih sebagai representasi bagi setiap provinsi di Indonesia ini telah ada sejak tanggal 1 Oktober 2004 dan dapat dikatakan sebagai produk reformasi. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk dengan harapan mampu menjadi perwujudan keterwakilan aspirasi masyarakat di daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Selain itu, agar upaya demokratisasi di daerah lebih mudah terealisasikan seperti dalam hal pemerataan pembangunan dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya disintegrasi bagi daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat.

Namun, sulit rasanya bagi DPD untuk berupaya mewujudkan harapan-harapan tersebut. Hal itu dikarenakan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan fungsinya. Baik itu dalam fungsi legislasi, penganggaran,maupun pengawasan.

Sesuai yang termuat dalam pasal 22D ayat (1) UUD 1945 bahwa,” Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Dalam pasal tersebut, keberadaan dan ruang gerak Dewan Perwakilan Daerah terindifikasi  sangat minim, seperti pada fungsi legislasi, DPD hanya dapat mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tetapi tidak memiliki kewenangan untuk ikut dalam pengambilan keputusan.

Selain itu DPD juga hanya menjadi Dewan Perimbangan tatkala dalam fungsi pengawasan hanya dapat memberikan masukan kepada DPR untuk ditindak lanjutin tanpa ada ketentuan khusus bagi DPD meminta keterangan kepada pejabat negara. Inilah kendala paling signifikan yang dihadapi oleh DPD. Padahal masyarakat menaruh harapan serta keinginan besar kepada DPD sebagai alternatif untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi mereka dengan tujuan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keterbatasan wewenang ini pun berpengaruh terhadap eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di mata publik. Sebagai lembaga negara yang memiliki legitimasi tinggi seharusnya diberikan fungsi, peran, dan wewenang yangf setara dengan lembaga-lembaga perwakilan lainnya. Sebab tidak sedikit masyarakat Indonesia yang akhirnya selalu mempertanyakan kinerja DPD dalam memperjuangkan kepentingan bagi daerah-daerah yang terwakili oleh lembaga ini. Belum lagi kekisruhan yang terjadi saat rapat paripurna beberapa hari lalu.

Efeknya semakin memperparah stigma negatif masyarakat Indonesia terhadap eksistensi DPD yang dinilai hanya memperebutkan kekuasaan dan melupakan amanat yang seharusnya diperjuangan. Bahkan banyak muncul pernyataan yang menginginkan agar Dewan Perwakilan Daerah segera dibubarkan. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius mengatakan,” Dengan situasi DPD yang seperti ini, saya kira ini lonceng kematian untuk lembaga ini”.

Terlepas dari segala kontroversi terhadap eksistensi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidaklah bijak rasanya menurut penulis apabila langsung mengambil keputusan untuk membubarkan DPD. Sebab, apabila dilihat dari prespektif teoritis, tujuan awal dibentuknya DPD ialah agar terciptanya sistem pengawasan dan keseimbangan ( checks and balances ) dalam lembaga lesgislatif itu sendiri. Checks and balances merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Dengan adanya sistem ini, kekuasaan akan lebih terkontrol  dan tidak ada yang melampaui batasannya. Selain itu, dari segi politis, keberadaan DPD dimaksudkan untuk mempererat hubungan pusat dan daerah yang nantinya akan berdampak pada pengokohan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain mempertanyakan tentang eksistensinya, efektivitas DPD juga menjadi persoalan publik. Meskipun merupakan lembaga perwakilan yang sejajar dengan DPR, namun DPD dalam pelaksanaan fungsinya sangat minim dan dinilai hanya sebagai pelengkap badan perwakilan saja. Padahal kedudukan DPD sebagai perwakilan daerah justru bertujuan untuk mengikutsertakan daerah yang diwakilkannya dalam urusan politik dan penyelenggaraan negara.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan ini maka perlu rasanya dilakukan upaya penguatan bagi DPD baik dari internal maupun eksternal. Penguatan internal misalnya anggota DPD senantiasa mematuhi Peraturan Dewan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk menjaga kredibilitas serta citra sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kemudian melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Penguatan eksternal yakni dengan menerapkan sistem bikameral yang memiliki kewenangan relatif berimbang antara kedua kamar di lembaga perwakilan rakyat secara konsisten. Sehingga mekanisme checks and balances akan berjalan lebih baik. Begitupula kinerja DPD menjadi semakin produktif dan bukan hanya sebagai komplementer dari DPR saja. Terakhir, masyarakat di daerah akan benar-benar merasa terwakilkan di parlemen nasional sehingga nuansa demokrasi lebih tercipta.

* Penulis adalah Mahasiswi Fisipol Unja


Penulis: Afdini Rizka Fahlia
Editor:


TAGS:


comments