Sabtu, 21 Oktober 2017

Watak Demagog Kepala Daerah


Sabtu, 22 April 2017 | 13:52:08 WIB


/

OTONOMI daerah yang dianut pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasan daerah-daerah untuk berekspresi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep otonomi daerah sudah diperkenalkan pertamakalinya  dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Kemudian seiring  berjalannya waktu maka konsep otonomi daerah telah beberapa kali di perbaharui. Hingga terakhir keluarnya undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang pemerintah daerah.

Pada masa orde baru, pemerintahan bersifat sentralistik dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1974. Undang-undang tersebut bernuansa sentralistik. Alhasil, belum adanya pemimpin dan sosok kepemimpinan yang dibutuhkan berdasarkan apirasi masyarakat.

Melihat kondisi yang demikian, pada era pemerintahan Presiden Bj Habibie,  konsep pemerintah daerah diperbaharui. Yakni dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Ini kemudian dalam perjalanannya dikeluarkan lagi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, kemudian undang-undang nomor 32 tahun 2014. Dan terakhir Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang pemerintahan daerah.  undang-undang tersebut memberikan keleluasan pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal yang menjadikan perbedaan dengan undang-undang sebelumnya ialah dimana asas desentralisasi diterapkan.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya, dalam hal ini  pemerintah daerah
lebih bisa berekpresi dalam menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan keadaan-keadaan dan potensi setiap daerah. Dengan adanya hal semacam ini, tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah.

Misalkan dalam hal partisipasi masyarakat dalam hal politik, yakni memilih dan dipilih. Maksudnya ialah masyarakat di daerah diberi kesempatan untuk memilih kepala daerahnya masing-masing sesui dengan keinginan. Dan masyarakat di daerah juga memiliki kesempatan  untuk menjadi kepala daerah. Perjalanan panjang UU Otonomi daerah tersebut telah memberikan berbagai konsekuensi. Mari kita lihat perjalanan panjangnya ?

Tahun 2004 merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Dimana masa itu pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Dan masyarakat diberi hak dalam hal politik, yakni berhak untuk memilih dan dipilih. Karena sebelumnya kepala daerah hanya dipilih oleh anggota DPRD setempat melalui mekanisme musyawarah.

Berbagai macam problema yang terjadi dalam dinamika para kepala daerah. Kkarena konsep demagog yang kita takutkan ketika pemilihan langsung dilaksanakan mulai terbukti. Istilah demagog merupakan seorang pemimpin yang bersifat buruk dalam kepemimpinannya. Pemimpin demagog biasanya ditandai dengan pandai beragitasi dan menghasut rakyat agar simpati kepadanya. Namun sikap asli dari pemimpin demagog tersebut mementingkan kepentingan pribadi dan mencapai titik kepuasannya.

Istilah diatas, kalau kita hubungkan dengan para kepala daerah di Indonesia, rata-rata sudah terjadi dan berkembang pesat. Mengingat para kaum kapitalis sudah menguasai dalam hal politik. Hal ini ditandai dengan perbuatan-perbuatan para kepala daerah. Misalkan  korupsi dan lain sebagainya. Terhitung dua tahun terakhir 10 kepala daerah terjerat kasus korupsi (read:baca). Inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis. Sehingga penulis berani mengatakan bahwasanya para demagog mulai berkembang di setiap daerah.

Kondisi diatas membuktikan bahwa dinamika kepala daerah di Indonesia bejalan tidak baik karena dibumbui dengan munculnya kepala daerah yang demagog. Problem ini tentunya membuat negeri ini gaduh, lantas apa penyebab hal semacam ini sangat mudah berkembang di Indonesia ? menurut penulis, ada dua penyebab utama sehingga para demagog itu muncul, yakni sistem dan moral.

Sistem maksudnya disini ialah dimana sistem dalam hal jembatan penghubung seseorang atau perahu seseorang untuk menjadi kepala daerah, yakni sistem rekrutmen dan memebentuk kader terbaik dalam sebuah partai. Dengan mengoptimalkan hal ini tentunya akan berdampak baik karena sistem yang baik. Kemudian dalam hal moral, maksudnya disini ialah etika dan perilaku individu. Untuk mencapai hal demikian tentunya pemerintah mempunyai tanggungjawab besar dalam hal memeperbaiki kebobrokan moral bangsa. Terlepas dari individu itu sendiri.

Ketika keduanya diterpakan dan dipaparkan dengan masif, maka setiap orang di Indonesia akan terhindar dari istilah pemimpin demagog.
-------------------
Penulis adalah Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Jambi dan BPH Ikatan Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh Jambi (IMKS-JAMBI)


Penulis: Wahyu Hidayat
Editor:


TAGS:


comments