Sabtu, 27 Mei 2017

Batanghari Masuk Nominasi 40 Besar


Rabu, 03 Mei 2017 | 11:00:40 WIB


Bupati Batanghari, Ir H Syahirsah SY saat menyampaikan materi
Bupati Batanghari, Ir H Syahirsah SY saat menyampaikan materi / Junaidi

MUARABULIAN - Bupati Batanghari, Ir H Syahirsah SY berkesempatan menyampaikan materi tentang inovasi pelayanan elektronik terkait model pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui sistem elektronik voting yang menggunakan KTP elektronik, KK dan akta berbasis NIK di Batanghari, Selasa (2/5), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Di hadapan tim penilai yang diketuai Dede Kristiadi dan anggota penilai Profesor Siti Zuhro, Kabupaten Batangahri melalui Bupati Batanghari Ir Syahirsyah SY yang didampingi Kadis PMD M Fadhil Arief, Kadis Dukcapil Ade Febriandio, Kadis Kominfo Sehan, Kabag Organisasi Amirudin mendapat penilaian luar biasa dari Kemenpan RB.

Pasalnya Kabupaten Batanghari berhasil masuk nominasi 40 Besar dari 1.073 kabupaten/kota yang mengikuti ajang tersebut. Pada prinsipnya mekanisme pemilihan kepala desa dengan cara elektronik atau e-voting ini tidak jauh beda dengan pencoblosan konvensional. Hanya saja kalau biasanya menggunakan media kertas maka sistem e-voting menggunakan perangkat komputer.

“Dampak dari menggunakan E-voting ini yakni adanya kepastian hukum dalam penetapan DPT pemilihan kepala desa,” ujar. Syahirsyah, dihadapan tim penilai.

Dengan demikian pemilihan kepala desa secara e-voting dapat meredam konflik antara calon yang menang dan calon yang kalah dan masyarakat yang mendukung kedua belah pihak secara ikhlas hati menerima keputusan hasil nantinya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Batangahri akan melakukan revisi peraturan bupati nomor 19 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan kepala desa berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan pemilih lebih dikhususkan dalam rangka penggunaan KTP elektronik dengan status perekaman siap cetak.

“Dalam rangka memenuhi kepastian hukum untuk masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pelaksaan pilkades,” ujarnya.

“Selain itu pada aspek kesiapan masyarakat penerapan secara e-voting ini dapat direplikasikan di daerah lain dan dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan pemilu, Pilpres, dan Pilkada dimasa yang akan datang,” kata Syahirsyah.


Penulis: Junaidi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments