Rabu, 22 November 2017

Dewan Kritik Rangkap Jabatan di OPD Pemprov


Kamis, 18 Mei 2017 | 14:16:46 WIB


Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi / dok/metrojambi.com

JAMBI – Kekosongan jabatan yang terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi menuai kritik dari kalangan DPRD Provinsi Jambi. Dikhawatirkan, kinerja OPD tersebut tak akan maksimal.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi mengatakan, seharusnya pejabat yang memimpin organisasi jangan ada yang merangkap jabatan. Sebab jika merangkap, maka pejabat tersebut tak bisa fokus bekerja.

“Pikirannya pasti bercabang. Kita khawatir, serapan anggaran dalam pembangunan juga terganggu, akibat pejabatnya tidak fokus bekerja,” ujarnya.

Memang secara aturan, kata Chumaisi, hal ini sah-sah saja. Namun jika yang merangkap jabatan tidak mampu dan bukan kapasitasnya, maka dipastikan program Pemprov sulit dijalankan.

“Kita minta kebijakan rangkap jabatan itu distop. Apalagi, kini banyak pegawai yang tidak memiliki jabatan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Nasri Umar, menilai rangkap jabatan itu akan mengganggu jalanya roda pemerintahan. Ini tampak dari rendahnya serapan anggran pemerintah.

“Sekarang saja baru mencapai sekitar 11 persen dari anggran yang telah ditetapkan. Bahkan terbilang kecil di triwulan ke II ini,” paparnya.

Ia khawatir, jika dibiarkan terlalu lama maka bisa-bisa anggaran yang sudah ditetapkan tidak terpakai dan kembali menjadi Silpa.

Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, menyebut, jabatan ganda yang dijabat oleh beberapa pejabat saat ini diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan. “Tidak masalah, kan juga ada regulasi yang mengaturnya,” katanya.

Diakuinya, memang dengan jabtan yang dipegang oleh pelaksana tugas sedikit memiliki keraguan, namun ini tidak akan lama lagi akan berjalan karena pelantikan bupati akan segera berlangsung dan lelang jabatan juga sedang berjalan.

“Kan tidak lama lagi, tidak menjadi masalah juga sebenarnya karena juga tidak menyalahi aturan,” tambahnya.

Lalu Zoerman Manap, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi mengatakan, dengan jabatan jabatan ganda yang dipegang oleh pejabat tersebut karena mereka dianggap mampu, dan hal tersebut diperbolehkan dengan aturan yang ada.

“Ya bisa saja dilaksanakan, dan saat inipun telah berlangsung dan sebentar lagi juga akan berakhir, karena pelantikan pejabat di kabupaten yang sebentar lagi akan terlaksana,” katanya.

Seperti yang diketahui pejabat yang memiliki jabatan ganda yakni Erwan Malik, yang saat ini menjabatan sebagai Kepala Bapeda yang baru dilantik beberapa waktu lalu, dia juga menjabat sebagai Plt Sekda Provinsi Jambi dan Ketua Panitia Lelang Jabatan di Lingkungan Pemprov Jambi.

Lalu Arief Munandar, selain menjabat sebagai Kepala dinas Sosial dan Dupcapil Provinsi Jambi, dia juga menjabat Plt Bupati Sarolangun, Kailani yang jadi Pj Bupati Muarojambi dan kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Asisten III Pemprov yang jadi Pj Bupati Tebo, serta sekretaris di OPD yang merangkap Kadis.


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments