Sabtu, 27 Mei 2017

BI Larang Uang Kertas Asing Lintas Negara


Jumat, 19 Mei 2017 | 10:46:42 WIB


ilustrasi
ilustrasi / Istimewa

JAMBI- Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, V Carlusa menyampaikan bahwa BI telah menerbitkan ketentuan mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA ) ke dalam dan keluar daerah pabean Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 19/7/pbi/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Dengan diterbitkannya PBI ini, maka pembawaan UKA keluar dan masuk daerah pabean Indonesia dengan jumlah nilai paling sedikit setara dengan Rp.1 miliar hanya boleh dilakukan oleh badan berizin. Yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI untuk melakukan pembawaan UKA .

"Disamping badan berizin, perusahaan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di BI dapat melakukan pembawaan UKA lintas batas, namun hanya sebatas penerima perintah dari badan berizin,” Jelasnya melalui rilis resmi BI pada Metro Jambi.

Penerbitan PBI tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas pembawaan UKA lintas batas yang belum diimbangi oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai bagi otoritas moneter, khususnya mengenai under yang transaksi pembawaan UKA.
Selain itu sebelum tersedia instrumen untuk mengawasi aktivitas pembawaan UKA yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia.

"Pengaturan lalu lintas pembawaan UKA ini nantinya dapat menjadi instrumen yang memonitor sekaligus mengendalikan lalu lintas pembawaan UKA, sehingga diharapakan dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian nilai tukar,” jelasnya.

Ketentuan ini juga berkaitan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucuian uang dan peraturan pemerintah no 99 tahun 2016 tentang pembawaan uang tunai yang dikeluarkan oleh pusat pelaporan dan analisi transaksi keuangan.

Kedua pengaturan yang dikeluarkan oleh BI dan PPATK akan saling menguatkan dalam mengatur pembawaan UKA lintas batas negara.
Dalam implementasinya pengenaan sanksi akan diberikan bagi pihak-pihk yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI.

Begitu pula dengan sanksi yang dikenakan adalah berupa pencegahan terhadap seluruh jumlah UKA yang dibawa sesuai aturan teknis pabean Indonesia.

PBI ini mulai berlaku sejak 5 Maret 2018, namun pengenalan sanksi pelanggaran baru akan diberlakukan pada tanggal 7 Mei 2018 (2 bulan setelah berlakunya PBI).

Lebih lanjut kata dia, pemberian tenggang waktu pemberlakuan PBI tersebut antara lain guna memperkuat aspek sosialisasi kepada masyarakat sebelum sanksi PBI diberlakukan secara efektif, serta pemberian waktu bagi bank dan penyelenggara kupva bukan bank yang memenuhi persyaratan untuk mengurus permohonan sebagai Bank dan berizin kepada BI.


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments