Senin, 11 Desember 2017

Tim Pencatatan Aset Diberi Tenggat Hingga Oktober


Jumat, 16 Juni 2017 | 11:42:07 WIB


Bupati Tanjabbarat H Safrial MS
Bupati Tanjabbarat H Safrial MS / Muammar Solihin

KUALA TUNGKAL - Usai diserahterimakannya LHP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dengan predikat disclaimer opinion, Bupati Tanjabbarat H Safrial MS langsung menyiapkan langkah strategis.

Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan. Selanjutnya dibentuk tim kecil untuk buru aset atau pencatatan aset milik Pemkab Tanjabbar.

Disclaimer opinion merupakan opini terendah dari empat jenis opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Tanjabbar tahun 2016.

Tim yang terdiri dari Inspektorat Daerah (Irda), Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan instansi lain yang terkait ini diberi limit waktu hingga akhir Oktober 2017 untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah.
Safrial menjelaskan, pembentukan tim tersebut dilakukan sebagai upaya menginventarisasi aset milik Pemkab Tanjabbar yang sampai saat ini belum terdata secara akuntabel.

"Dalam pengamanan aset, saya membentuk tim kecil yang diketuai 3 staf ahli untuk melakukan inventarisasi aset ke setiap OPD yang dibawahinya," tegas Safrial saat memimpin rapat tindak lanjut hasil LHP BPK RI Perwakilan Jambi.

Secara global Safrial mengatakan, sampai saat ini, masih ada sekitar Rp 271 miliar lebih aset yang tidak terinventaris dengan benar di 6 SKPD/0PD.

Selain itu masih ada asset bernilai nol yang kerugiannya mencapai Rp 60 miliar yang belum diyakini statusnya.

Untuk Dinas PU, pada tahun 2016, terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih Rp 572,99 juta. Demikian pula kelebihan bayar jasa
kontruksi yang nilainya hampir Rp 195,71 juta di 4 SKPD, dan masih banyak lagi di dinas PU.

Selain itu hasil temuan-temuan sebelumnya masih banyak yang belum ditindaklanjuti. Pembentukan tim ini juga untuk melihat kewajiban yang telah dilakukan para pengembang.

"Jadi pembentukan tim ini menjadi parameter kinerja saudara agar seluruh temuan-temuan BPK sudah bisa dituntaskan per 30 Juni 2017," tegas Safrial.

Menurut Safrial, disclaimer opinion BPK untuk Tanjabbar merupakan dampak dari ketidakberesan pengelolaan aset daerah.

Itu sebabnya, BPK tidak bisa melakukan prosedur pemeriksaan untuk meyakinkan kewajaran belanja serta belum dapat meyakini kewajaran nilai aset tetap Pemkab Tanjabbar.

Dikatakannya, tim kecil ini tugasnya adalah untuk mengkoordinir tiap-tiap SKPD atau OPD dibawahnya. Tim kecil ini juga nantinya akan turun ke seluruh OPD, yang mengelola keuangan dan aset yang harus dipertanggungjawabkan.

"Tim kecil ini akan turun ke seluruh OPD, untuk mengetahui sistem pengelolan dan pelaporan pertanggungjawabannya dalam mengelola keuangan dan aset yang dikelola setiap OPD. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan kemudian juga dalam pelaporannya, akan ketahuan, dan secepatnya akan diperbaiki dan dibantu tim kecil tersebut," jelas Bupati.

Menurutnya, sudah diketahui bersama bahwa Tanjabbar dua kali berturut-turut, mendapat opini disclaimer dari BPK. Padahal kata Safrial, BPK sendiri sudah memberi peringatan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai laporan keuangan dan aset, tetapi nyatanya laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang dilakukan seluruh OPD, tidak mendapat tanggapan dari BPK.

"Berdasarkan LHP BPK itu, memang sepertinya setiap OPD belum memahami tentang sistem pembuatan laporan pertanggungjawaban yang akan diaudit BPK, ya jadinya seperti ini, kita dua kali berturut-turut mendapat opini disclaimer itu dari BPK. Dengan adanya tim kecil ini, semuanya akan bisa teratasi semuanya," katanya.

Dengan langkah strategis yang merupakan bagian dari rencana aksi ini diharapkan mampu memperbaiki seluruh kesalahan dalam pelaporan keuangan dan aset selama ini.

"Mudah-mudahan saja nanti tim kecil bisa membantu kita, agar kita tidak mendapat opini disclaimer BPK yang ketiga kalinya," pungkas Imas.
Dalam rekomendasinya, BPK meminta bupati untuk segera menginventarisasi keberadaan dan kelengkapan seluruh aset tetap dan memutakhirkan pencatatan barang milik daerah.

Sementara kepala BPKAD, Rajiun Sitohang mengatakan berhasil tidaknya pembentukan tim ini barometernya yakni hasil laporan keuangan pemkab tahun 2017. Iapun menekankan kepada kepala OPD menyusun laporan keuangan dan aset dengan sebaik-baiknya apalagi ini sudah perintah langsung bupati.

Mengenai apakah nantinya akan terkejar bulan Oktober penyelesaian aset ia pun menargetkan masalah aset ini selesai sesuai jadwal.
"Kita tetap optimis apalagi sudah ada perjanjian kepala OPD bersedia mundur jika masalah ini tidak selesai," pungkasnya.


Penulis: Muammar Solihin
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments