Selasa, 12 Desember 2017

Di Batanghari Baru 20 Desa Miliki BUMDes


Sabtu, 12 Agustus 2017 | 10:51:53 WIB


ilustrasi
ilustrasi / Istimewa

MUARABULIAN  - Meningkatnya jumlah Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, membuat aparatur pemerintahan desa harus kerja lebih ekstra.

Pasalnya, jumlah ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Batanghari jumlahnya mencapai Rp 78.876.899.007. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yakni Rp 87.861.899.000.

Sayangnya dengan semakin meningkatnya jumlah pagu anggaran, justru membuat pemerintahan desa kebingungan untuk mengelola dana yang cukup besar tersebut.

Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor yang juga sebagai pembina seluruh desa di Batanghari mengatakan, dari 110 desa, hanya 20 desa yang baru melaksankan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Belum tercapainya desa yang mengelola BUMDes ini terkait kurangnya kemampuan aparatur desa itu sendiri. "Kemampuan aparatur desa saya kira belum semuanya mumpuni. Butuh pelatihan atau bintek yang lebih banyak soal pengelolaan BUMDes tersebut," ujar Kepala PMD Batanghari, M Fadhil Arief, Jumat (11/8).

Fadhil optimis kedepannya, 110 desa di Kabupaten Batanghari semuanya memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes. "Saya berharap kedepannya semua desa di Batanghari memiliki BUMDes. Kami juga berharap penyerapan dana desa cepat teralisasi, dan yang terpenting lagi jangan takut dalam pengelolaan dana desa tersebut sepanjang berdiri di atas aturan," ucap Fadhil.

Soal gaji bagi tenaga kerja untuk pengelolaan BUMDes tersebut, dirinya menjelaskan bisa diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU). "Tapi soal gaji ini, dimusyawarahkan dulu, jika sudah sepakat dibuatkan peraturan desanya atau Perdes," kata Fadhil lagi.


Penulis: Junaidi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments