Senin, 18 Desember 2017

Ta'aruf Politik Pasangan Calon Pilkada


Minggu, 24 September 2017 | 22:05:19 WIB


/

PILKADA langsung merupakan desentralisasi politik yang bertujuan menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu penentu keberhasilan pemerintah daerah adalah adanya hubungan baik (harmonisasi) antara kepala daerah dengan wakil kepala daerahnya. Dalam konteks pemilukada, pola kepemimpinan satu paket ini harmonisasinya harus dimulai dari proses pencalonan.

Sampai saat ini, perangkat hukum yang mengatur masalah pemerintahan daerah masih memposisikan jabatan wakil kepala daerah hanya sebatas “ban serep” atau pelengkap bagi jabatan kepala daerah. Tugas wakil kepala daerah hanya sebatas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

Sejak reformasi, wakil kepala daerah dicalonkan berpasangan dengan kepala daerah. Hal ini membuat praktik baru bahwa calon wakil kepala daerah (cawakada) mempunyai fungsi tidak hanya membantu dalam hal pemerintahan (bila menang), tapi sebelum itu lebih berfungsi politis, yaitu memperluas basis dukungan calon kepala daerah (cakada).

Cawakada daerah biasanya berfungsi melengkapi atau menutupi kelemahan cakada, misalnya cawakada biasa berasal dari wilayah yang tidak sama dengan cakada, cawakada bersala dari etnis/suku yang berbeda dengan cakada, secara profesi bila cakada dari pebisnis maka cawakada biasanya diambil dari birokrat murni, dsb. Intinya peran cawakada lebih pada memperluas basis dukungan bagi politik cakada, kesamaan ideologi dan visi misi biasanya menjadi “nomor sepatu”.

Tidak kuatnya hubungan emosional, kedekatan ideologi, dan kesamaan visi misi dalam membangun inilah yang membuat mudah retaknya hubungan kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Bahkan tidak perlu menunggu sampai dua atau tiga tahun masa kepemimpinan, baru beberapa bulan setelah pelantikan saja terkadang sudah terlihat bibit-bibit perceraian, biasanya akibat tidak “sepaham” menempatkan orang-orang yang duduk dalam kabinet SKPD.

Di banyak daerah, biasanya konflik mulai saat pengisian jabatan struktural dipemerintahan. Masing-masing berpacu menempatkan orang-orangnya pada pos strategis dan “basah” karena pilkada langsung membutuhkan ongkos politik yang mahal. Tim sukses perlu diakomodir untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, membayar belanja politik sebelumnya dan menyiapkan belanja politik tahap berikutnya.

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan yang mendapat alokasi anggaran besar sering menjadi ajang rebutan pengaruh. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sering bersaing untuk menempatkan mantan tim sukses, famili, orang dekat dan kaum kerabat diposisi pengambil kebijakan. Tujuannya jelas ingin menguasai dan mengendalikan semua proyek di instansi tersebut.

Perlu diingat, bahwa sejak dilantik wakil kepala daerah merupakan pembantu bahkan subordinate dari kepala daerah. Wakil kepala daerah tidak memiliki kewenangan tetap dan hanya bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tugas dan wewenang wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah baru mempunyai kewenangan yang setara dengan kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Melihat aturan di atas, selama kepala daerah masih seger waras maka tugas wakil kepala daerah lebih fokus pada kegiatan yang sifatnya koordinatif, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring serta tugas-tugas lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sekda ataupun SKPD. Kalaupun ada tugas-tugas lain yang terkait dengan pengambilan kebijakan biasanya karena ada kesepakatan atau bergaining antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah maupun partai politik pengusung pasangan calon diawal pencalonan.

Terbatasnya tugas dan wewenang wakil kepala daerah ini harus dipahami oleh kandidat yang akan maju sebagai cawakada. Dari awal proses penjajakan pasangan calon, kandidat cawakada dan partai pengusung harus sadar bahwa nantinya wakil kepala daerah hanya sebagai pembantu, segala gerak langkah dalam pemerintahan sebatas tugas dan kewajiban yang diberikan kepala daerah dan harus bertanggung jawab terhadap kepala daerah.

Apabila hal di atas tidak dipahami atau tidak ada kesepakatan di awal maka akan menimbulkan ketidakharmonisan. Pembagian “kue” atau peran kekuasaan ini sangat menentukan jalannya roda pemerintahan lima tahun, apabila tidak seimbang akan menjadi pematik kecemburuan dan menimbulkan aroma persaingan, gesekan, rebutan pengaruh dan rivalitas yang berujung pada konflik yang ujungnya di akhir jabatan masing-masing sama-sama mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Wakil kepala daerah sebagai pembantu sering merasa menjadi “ban serep”. Arahannya tidak didengar meski itu baik dan lagi tidak mempunyai kewenangan eksekutorial. SKPD tetap berorientasi pada kepala daerah, karena kepala daerah yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan atau pemberhentian pada jabatan yang tentunya bisa menebar ancaman bagi semua SKPD.

Ketidak harmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini juga terjadi di Provinsi Jambi. sebagai contoh pada saat pilkada serentak tahun 2015 terjadi rivalitas yang sengit atara Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo yang sama-sama maju merebut BH 1 KZ. Pada pilkada serentak 2017 juga aroma sakit hati begitu kentara saat debat antar pasangan calon yang nota bene pernah satu perahu menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tebo yaitu Sukandar dan Hamdi.

Dalam Pilkada Kabupaten Bungo, kebetulan saya hadir sebagai tim ahli debat sekaligus moderator dan pada pilkada Kabupaten Tebo hadir hadir sebagai pengamat. Pada saat debat publik berlangsung sangat terasa ketidakseimbangan peran dalam menjalankan pemerintahan periode sebelumnya, sering muncul bahasa-bahasa bahwa wakil kepala daerah tidak dilibatkan dalam berbagai kebijakan pembangunan, tidak diberikan banyak peran dalam pemerintahan, sering dicurigai dan lain sebagainya.

Pada pilkada serentak jilid III, khususnya di Pilwako Jambi, disharmonisasi juga terjadi. Saya menamakan “disharmonisasi semu”. Artinya sebenarnya disharmonisasi sudah terjadi cukup lama bukan menjelang Pilwako saja tapi sudah terjadi pada dua tahun masa kepemimpinan. Kesemuan ini memang tidak mudah ditangkap kasat mata oleh pihak luar padahal didalamnya terdapat ketidakcocokan. Saya berfikir karena wakil wali kota masih sangat memegang budaya Jawa maka cenderung ewuh pakewuh meskipun sebenarnya sudah merasakan ketidakharmonisan, baru satu tahun menjelang pilwako aroma kompetisi berebut menjadi orang nomor satu di Tanah Pilih Pesako Betuah sangat terasa.

Disharmonisasi ini sangat merusak tujuan pemerintahan, kinerja pemda terganggu karena merasuk dalam diri birokrasi, aparat pemerintah daerah kebingungan karena dua pimpinan mereka saling berebut pengaruh. Kepala SKPD, Camat, hingga Lurah kewalahan karena harus melayani kepentingan kedua pimpinan yang tidak sejalan. Birokrasi pun terbelah menjadi dua kubu dan mulai timbul sakwa sangka saling curiga. Kondisi ini tentu berpengaruh kepada pelayanan publik di daerah.

Kembali pada tujuan Pilkada langsung yaitu menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib terjaga. Saya menyarankan pada Pilkada 2018 ini sedari awal pencalonan, masing-masing kandidat beserta parpol pengusung harus melakukan Ta’aruf Politik, benar-benar saling mengenal karakter masing-masing, memahami tugas dan wewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mempunyai visi misi yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu Insya Allah pada saat menjabat akan selalu harmonis dan efisiensi serta efektifitas pemerintahan akan terwujud.

*) Penulis adalah Dosen Fisipol Unja, Sekretaris Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Jambi


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments