Senin, 18 Desember 2017

BERANIKAH KPK MENARGETKAN KASUS SUAP, GRATIFIKASI DAN FEE DI RANAH DPR ?


Jumat, 29 September 2017 | 14:06:21 WIB


/

BANYAKNYA kepala daerah yang terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK, menambah deretan buruknya sistem birokrasi, lemahnya hukum di Indonesia dan besarnya kesempatan bagi pemegang jabatan untuk menyalahgunakan jabatannya.

Sejauh ini KPK dianggap berhasil dalam upayanya memberantas korupsi di negara kita, kasus korupsi tersebut tidak hanya fokus pada penyalahgunaan uang negara tetapi juga pada kasus gratifikasi dan fee yang diterima oleh pejabat tinggi negara ini.

Berbicara gratifikasi, entah mengapa rasanya hal ini begitu sensitif. Karena bukan sekedar menyuap, terkadang gratifikasi digunakan sebagai alat untuk mengucapkan terimakasih atas sesuatu hal yang telah dilakukan oleh pihak tertentu karena membantu pihak tertentu, namun kebanyakan “ucapan terimakasih” ini dilakukan untuk kepentingan pribadi. Belakangan banyak kepala daerah yang menjadi target KPK dalam OTT-nya untuk kasus suap, gratifikasi dan fee.

Dalam hal memberantas kasus gratifikasi dan fee ini, maka target yang lebih besar ada pada lahan anggota dewan. Mengingat setiap kegiatan yang menggunakan uang negara yang diajukan oleh kepala daerah harus lebih dahulu melalui persetujuan DPR.

Anggota dewan yang sejatinya mempunyai tugas mulia, yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka menyejahterakan rakyat, dalam hal ini dipelintir oleh oknum-oknumnya untuk memuaskan kepentingan pribadi. Kegiatan-kegiatan ataupun proyek pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat yang dianggarkan oleh kepala daerah disetujui oleh DPR.

Untuk mendapat persetujuan DPR ini tidak menutup kemungkinan besarnya kesempatan untuk menyuap agar pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut dapat terealisasi. Tidak juga menutup kemungkinan adanya gratifikasi yang dalam hal ini kita sebut “ucapan terimakasih” setelah kegiatan tersebut jalan. Dan sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk diterimanya fee yang mengalir ke rekening pribadi oknum anggota dewan tersebut atas usahanya menyetujui kegiatan atau proyek tersebut.

Sebaiknya KPK jangan hanya fokus pada Kepala Daerah saja, Sebab anggaran tidak akan turun jika tidak mendapat persetujuan anggota dewan. Jika dilihat dari kasus Setya Novanto, kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan masih sulit untuk dibuka. Berbagai macam kriminalisasi terhadap KPK pun seringkali terjadi. Maka dari itu, beranikah KPK menargetkan kasus suap, gratifikasi dan fee di ranah anggota dewan ?

*** Penulis adalah Karyawan Swasta dan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi UNJA


Penulis: RODHIYAH, SE
Editor:


TAGS:


comments