Jumat, 24 November 2017

Selain Setnov, Orang-orang Ini Juga Menang Praperadilan Atas KPK


Jumat, 29 September 2017 | 20:40:06 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

MAJELIS Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar, secara mengejutkan mengabulkan gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto, Jumat (29/9). Alhasil, status tersangka yang disandang Ketua DPR RI tersebut akhirnya dicabut.

Dalam putusannya, Cepi menyatakan penetapan Setnov -panggilan akrab Novanto- sebagai tersangka korupsi e-KTP tidak sah. Karena itu, sprindik KPK yang menjerat setnov sebagai tersangka kasus e-KTP harus dibatalkan.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menyatakan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tidak sah,” ujar Cepi saat membacakan putusan.

Vonis ini tentu membuat public menjadi bertanya-tanya. Namun, yang perlu diketahui selin Setnov, sebenarnya KPK sudah beberapa kali kalah dalam sidang gugatan prapradilan. Sedikitnya KPK sudah lima kali kalah dalam gugatan praperadilan.

Pertama, masih segar dalam ingatan kita ketika KPK menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan kepada Mabes Polri yang menjerat Wakil Kapolri Irjen Pol Budi Gunawan. Usai penetapan tersangka oleh KPK, Budi Gunawan mengajukan prapradilan, dan KPK kalah dalam gugatan ini.

Kedua, kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999 di KPK yang menyeret mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo).

Di hari ulang tahun Hadi Poernomo, KPK menetapkan status tersangka kepada mantan Kepala BPK itu. Namun, Hadi Poernomo tak menerima begitu saja, ia lantas mengajukan gugatan prapradilan dan KPK lagi-lagi kalah, sehingga status tersangkanya dicopot.

Ketiga, tindak pidana korupsi dalam proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013 dengan terdakwa mantan wali kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Sama dengan kasus lainnya, tersangka juga mengajukan Prapradilan, dan KPK dinyatakan kalah.

Keempat, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007 yang menjerat Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome. Lagi-lagi KPK kalah ketika tersangka mengajukan gugatan prapradilan.
Lalu kelima, KPK juga kalah dalam praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Putusan praperadilan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun dalam kasus ini, PN setempat mengalihkan kembali penanganan penyelidikan dan penyidikan kasus ini ke Kejari Nganjuk.

Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Desember tahun lalu. Dia adalah Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018. Ia terjerat kasus di lima proyek yang terjadi pada 2009.

Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan Jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Taufiqurrahman disangkakan dua pasal, yaitu pasal penyalahgunaan wewenang dan pasal penerimaan gratifikasi. Ia dinyatakan turut serta dalam proyek pemborongan dalam lima proyek tersebut. Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments