Senin, 18 Desember 2017

Problema Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

(Uji Kematangan Demokrasi Indonesia)

Rabu, 04 Oktober 2017 | 10:47:14 WIB


/

INDONESIA adalah negara demokrasi yang sedang mencari bentuk, makanya Undang-Undang Pemilu (include  pemilukada) selalu saja  ada  perubahan. 

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, walaupun masih dianggap dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat  dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Salah satu syarat yang mendasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of law adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum merupakan pengejewantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum  rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan dalam struktur pemerintahan, untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (2), dinayatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pemilu telah berulang kali dilangsungkan, sebagai pesta demokrasi Pancasila Rakyat Indonesia. Baik sewaktu orde lama, orde baru dan masa reformasi sampai sekarang. Setiap kali pemilu akan dilangsungkan, hampir setiap kali  pula ada perubahan, walaupun perubahan tersebut dilandasi untuk perbaikan sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Sebagai contoh pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan cara pemilihan tidak langsung. Kelemahannya adalah anggota legislative rentan terhadap korupsi, sehingga jika pemilihan kepala Daerah terpaksa harus dikarantinakan. Akibat ini system Pemilihan kepala daerah setelah reformasi juga mengalami perubahan, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh legislative, namun dipilih langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan secara langsung ini juga dianggap mempunyai kelemahan karena hampir setiap tahun di Indonesia sering terjadi pemilu.

Ada pemilihan legislative, pemilihan anggota DPD, Presiden, DPRD, Gubernur, Walikota atau Bupati. Tentu dianggap sebagai pemborosan dalam penerapan demokrasi. Akhirnya diakomodir pemilukada serentak, karena dianggap lebih efisien dalam pembiayaan. Pemilu secara serentak juga menimbulkan persoalan-persoalan baru. Singkat kata penyempurnaan akan terus berproses. Ada adagium yang mengatakan bahwa dianggap sempurna dimasa sekarang, belum tentu sempurna dimasa yang akan datang.

Untuk pemilu serentak 2019, sejarah perkembangan demokrasi Indonesia akan memasuki babak baru, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) harus serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktekkan selama ini.

Sebagai landasan hukum pelaksanaannya baru saja ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, yakni UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Undang-Undang ini merupakan penyatuan dan penyederhanaan  dari tiga regulasi terkait pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20O8 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyelenggaraan pileg dan pilpres secara serentak, salah satunya merupakan perbaikan dan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh mayoritas rakyat, sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan, kecuali karena alasan pelanggaran hukum yang secara limitatif telah ditentukan. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).

Selain itu, pemilu serentak dapat dipandang sebagai upaya penyederhanaan pola kepartaian yang dibutuhkan sistem presidensial. Karena gabungan kerjasama antarpartai politik yang terbentuk, baik yang menang maupun yang kalah dalam persaingan pemilu cenderung menjadi permanen dan berkelanjutan, walau ada kemungkinan kecil partai yang berubah "mitra-koalisi" di tengah perjalanan. Partai-partai besar cenderung bertahan dan mapan pada posisinya. Sementara partai-partai kecil yang tidak punya calon presiden hebat akan berkurang dengan sendirinya.

Konsekuensi jika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017  diterapkan, maka akan terjadi  penyederhanaan partai dalam membentuk koalisi dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui peningkatan ambang batas 'presidential threshold', yaitu 20 % dari jumlah kursi dan 25 % dari jumlah perolehan suara, juga dinaikkannya ambang batas  ‘parlementry treshold’ menjadi 4 %, serta perubahan sistem konversi suara kepada sainte light  merupakan suatu proses menguji kekuatan partai politik untuk bertarung memperebutkan kursi, baik di DPR mapun di DPRD. Secara teori bisa merupakan penyederhanaan partai dan keputusan demi keadilan dalam pembagian kursi, namun proses ini akan menaikkan tensi pertarungan politik di lapangan. 

Tidak ada yang dapat memastikan  kekuatan partai akan berpengaruh significant terhadap tingkat keterpilihan anggota legislatif, maupun Presiden. Partai yang dianggap besar selama ini bisa saja tergeserkan dengan partai kecil,  partai kecilpun bisa tergeser oleh partai baru.  Dalam redaksi lain, dapat  penulis kemukakan partai besar, partai kecil dan baru akan    diuji dalam kompetisi pesta demokrasi 2019 nanti.

Pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan pelaksanaan pemilu yang kelima di era reformasi, tentu diharap ajang pesta demokrasi ini bukan ujicoba dalam perbaikan sistem demokrasi. Supaya pelaksanaan demokrasi ini tidak merupakan langkah mundur dalam kenyataan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, tentu diharapkan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai garda terdepan sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan profesional dan akuntabel, selain mendapatkan dukungan dari lembaga pemeritah lainnya juga tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pemilu nanti.

Memang pemilu serentak memerlukan modifikasi pada sistem pemilunya, terutama pemilihan legislatif. Dengan itikad sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan pemilu itu sendiri. Tanpa perubahan sistem, Pemilu 2019 bisa lebih buruk kualitasnya dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Tanpa penyempurnaan sistem, Pemilu 2019 bisa menjadi ajang lebih maraknya praktek politik uang, gagal mewujudkan sistem presidensial yang dicita-citakan, dan ujungnya akan mendistorsi pelaksanaan amanah konstitusi dalam implementasi kedaulatan rakyat. Perubahan apapun dalam system Pemilu  yang dilakukan, tujuan utama yang harus kita pahami adalah bahwa Pemilu merupakan ajang untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu kematangan demokrasi perlu terus dimantapkan.  
----------------------

Penulis 1) adalah Ketua  Unja Kampus Sarolangun dan 2) adalah  Dosen Tetap Prodi Manajemen Pemerintahan Unja Kampus Sarolangun


Penulis: H. Navarin Karim1)/Maradis, MA2)
Editor:


TAGS:


comments