Sabtu, 16 Desember 2017

Dewan Tampung Aspirasi Warga Soal Gas 3 Kg


Rabu, 11 Oktober 2017 | 13:28:16 WIB


Warga yang menggelar aksi ditemui anggota DPRD Provinsi Jambi
Warga yang menggelar aksi ditemui anggota DPRD Provinsi Jambi / Anton

JAMBI – Sejumlah warga yang mengatasnamakan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) menggelar aksi di gedung DPRD Provinsi Jambi, kemarin. Kedatangan puluhan warga ini untuk meminta DPRD Provinsi Jambi mengatur regulasi penjualan gas 3 Kg di Jambi.

Salah satu peserta aksi mengatakan, peredaran gas elpiji 3 Kg di Kota Jambi tidak merata dan masih bertolak belakang dengan azas keadilan bagi konsumen. Pasalnya, distribusi gas yang dilakukan Pertamina sesuai hasil pendataan, namun faktanya tetap terjadi kelangkaan.

“Justru banyak yang mampu yang mencicipi gas 3 Kg ini. Sementara pemerintah tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya terjadilah kelangkaan itu,” ujar salah peserta aksi.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar DPRD Provinsi Jambi mengkaji ulang tentang regulasi gas 3 Kg di Kota Jambi ini. Kemudian, mereka juga meminta data distribusi yang dilakukan Hiswana Migas dibuka ke publik secara terang.

“Tutup pangkalan atau berikan pengurangan kuota di beberapa wilayah yang kami temukan terjadi penumpukan distribusi gas 3 Kg,” pinta para pendemo ini.

Kemudian, mereka meminta pemerintah membuat daerah percontohan di salah satu wilayah Kota Jambi untuk penerapan gas 3 Kg tepat sasaran. Lalu, pendemo juga meminta agen dan pangkalan nakal ditindak tegas. “Kita juga minta tarik semua tabung gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai SNI,” tuturnya.

Para pendemo ini ditemui oleh Anggota Komisi II, Poprianto. Kepada pendemo, ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan ini akan ditampung dan dicarikan solusinya. “Tapi perlu diketahui, bahwa kewenangan teknis dalam pendistribusian gas 3 Kg ini bukan berada di provinsi, namun ada di tingkat Kota Jambi,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap akan menindaklanjuti dengan memanggil para pihak terkait untuk mencari solusi masalah ini. “Akan kita cari waktunya, kita panggil Hiswana Migas dan instansi terkait. Tapi kewenangan kita hanya sebatas pengawasan,” pungkas Poprianto. 


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments