Jumat, 24 November 2017

Kenaikan UMP Sebagai Peningkatan Produktivitas Kerja


Jumat, 03 November 2017 | 11:30:08 WIB


/

PEKERJA buruh, khususnya yang berdomisili di provinsi Jambi sepertinya akan mendapat angin segar diawal tahun 2018. Pemerintah provinsi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) sudah melakukan sosialisasi terkait dengan kenaikan UMP untuk tahun 2018.

Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli juga sudah menyetujui kenaikan UMP tersebut sebesar 9,19 persen. Artinya, wacana akan kenaikan UMP ini sepertinya akan  terealisasikan ditahun 2018. Kenaikan UMP ini diharapkan mampu untuk mendorong produktifitas kerja para pekerja buruh maupun pekerja perusahaan sebagai output dari kenaikan UMP itu sendiri.

Namun, ditengah kondisi perekonomian yang kini semakin sulit, mampukah para pekerja meningkatkan produktifitas kinerjanya sementara kenaikan UMP terkadang tidak selaras dengan kenaikan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari ?

UMP atau Upah Minimum Provinsi merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebutlah Upah Minimum Provinsi.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 3 provinsi yang menempati 3 peringkat UMP tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp.3.648.035, kemudian Surabaya dengan nilai Rp.3.500.000, dan yang terakhir yaitu Sulawesi utara sebesar Rp.2.824.286 perbulan.

Untuk provinsi jambi sendiri, UMP naik sebesar 9,19 persen. Dari Rp.2.063.000 menjadi Rp.2.243.000, atau naik sekitar Rp.180.000 perbulan. Kenaikan ini tentu disambut baik oleh seluruh pekerja buruh, industri, maupun pekerja lainnya yang bergantung pada perusahaan. Namun jika kita melihat kondisi yang terjadi dilapangan, apakah relevan antara kenaikan UMP dengan kenaikan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari para pekerja buruh, pekerja industri, dan lain-lain ?

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan nilai UMP ini yaitu untuk meningkatkan tingkat produktivitas kerja masyarakat yang berprofesi diluar pegawai negeri. Menurut data yang dihimpun dari BPS, di Indonesia sendiri, jumlah pekerja yang ada di Indonesia berada pada kisaran 118,2 juta jiwa. Sudah mencapai kurang lebih 46% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Jika keseluruhan pekerja tersebut dapat meratakan produktifitas kerjanya diatas rata-rata, maka akan banyak keuntungan yang didapat. Baik keuntungan kepada sipekerja tersebut, perusahaan, maupun kepada negara (melalui pajak).

Namun yang menjadi permasalahan saat ini yaitu jumlah kenaikan UMP terkadang tidak sesuai dengan kenaikan jumlah kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi menarik karena disatu sisi pekerja dituntut untuk meningkatkan produktifitas kerja namun disisi lain tingkat kenaikan UMP tidak sesuai dengan yang diharapkan pekerja pada umumnya.

Disini penulis rasa perlu adanya sikap kebijaksanaan dari para pekerja itu sendiri dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan keluarga. Para pekerja buruh misalnya dapat menggunakan fasilitas/program pemerintah untuk meminimalisir biaya pengeluaran seperti menggunakan Kartu Indonesia Pintar atau dengan bergabung dengan BPJS yang sudah disubsidi pemerintah. Dengan hal ini maka biaya pendidikan dan kesehatan dapat diminimalisir dan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan dapat dialokasikan ke kebutuhan yang lain atau ditabung.

Kemudian dari pemerintah sendiri, sepertinya kurang sah saja jika kenaikan UMP ini dilakukan tanpa mensosialisasikan terlebih dahulu tentang kenaikan jumlah UMP. Bukan hanya sosialisasi terkait dengan kenaikan jumlahnya, namun mensosialisasikan juga langkah bijak dan cermat dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan keluarga. Agar pemerintah tidak terkesan lepas tangan setelah memberikan kenaikan UMP kepada masyarakat/pekerja.

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang seperti ini yang seyogiyanya perlu dioptimalkan dalam membantu proses peningkatan produktifitas kinerja masyarakat. Tidak hanya sebatas kenaikan UMP semata. Karena apa gunanya jika UMP naik, namun kenaikan UMP tersebut justru tidak ada memberikan efek apapun kepada masyarakat, khususnya para pekerja buruh maupun industri jika tidak dibekali dengan sosialisasi yang jelas terkait sikap bijak dalam mengelola kenaikan UMP.

Harapan penulis, semoga dengan dinaikkannya nilai UMP provinsi Jambi dapat meningkatkan kinerja para pekerja buruh dan industri maupun pelaku usaha lainnya. Karena produktivitas kerja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang nantinya akan mudah-mudahan membawa pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Semoga kita semua dapat memaksimalkan potensi yang ada melalui peningkatan UMP khususnya masyarakat provinsi Jambi. Selamat bekerja. Kerja,  kerja,  kerja.

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Jambi, asal Kabupaten Bungo


Penulis: Daniel Estomihi Purba
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments