Jumat, 24 November 2017

Pilkada Serentak 2018: Jangan Terjebak Janji politik


Rabu, 08 November 2017 | 14:03:43 WIB


/

TIDAK terasa Pilkada serentak tahun 2018 akan tiba. Tentunya pasangan calon akan semakin aktif dalam menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat untuk bisa menduduki kursi kepemimpinan di masing –masing daerah.

Dan pastinya masyarakat akan dipenuhi janji-janji politik. Janji-janji tersebut kerap kali dijadikan alat oleh kandidat untuk merebut simpati dari rakyat.

Pengertian pilkada serentak ini adalah suatu proses pemilihan Kepala Daerah (baik itu di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak / dalam waktu yang bersamaan.

Pilkada serentak ini merupakan suatu momen penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan pilkada serentak berangkat dari evaluasi pilkada sebelumnya.

Sebelum tahun 2005 ,kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD), dan sejak tahun 2005 tepatnya di bulan Juni , rakyat sudah memilih langsung kepala daerahnya, dan pada tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah – daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir pada tahun 2015.

Menurut Titi Anggraini (aktivis serta pengamat pemilu dan demokrasi),  ada tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak, yakni menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif, memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya dan menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan pemerintahan yang efektif.

Pilkada serentak 2018 adalah suatu momentum penting untuk membuktikan sejauh mana kedewasaan masyarakat kita dalam menerima kekalahan saat jagoannya tidak menang. Selain itu juga sejauh mana para pendukung yang berhasil bisa melakukan rekonsiliasi kepada yang kalah. Saling merangkul, dan kemudian bekerja sama untuk membangun daerah ke arah yang lebih maju.

Persiapan pelaksanaan pilkada serentak  dilaksanakan oleh penyelengara pemilu yaitu KPU dan KPU. Segala macam regulasi disiapkan untuk mengawal proses pilkada serentak tersebut agar bisa berjalan dengan demokratis, sebagai derivasi dari undang- undang tentang pemerintahan daerah dan Pilkada. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi yang bersifat lokal, dengan bertujuan untuk memperkuat legitimasi secara konsisten.

Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap Pilkada. Harapannya itu agar terjadi suatu change (perubahan). Masyarakat berharap adanya kesejahteraan rakyat, seperti halnya pemerataan pembangunan dan penurunan tingkat kemiskinan (poor). Masyarakat juga menginginkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (public service), dan daya saing (competitiveness) daerah seperti halnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), daya saing produksi, fasilitas, dll. Masyarakat berharap di dalam pilkada ini supaya ada sebuah improve (peningkatan).

Pada 26 Juni 2018 merupakan momentum yang didengung-dengungkan  sebagai salah satu pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Berbagai jargon politik dari setiap pasangan calon kepala daerah akan mewarnai masa- masa kampanye hingga hari pencoblosan nantinya.

Uniknya yang menarik dari pilkada serentak ini adalah para calon berlomba–lomba mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat, menunjukkan citra yang baik tentang dirinya, dan tidak lain tujuannya adalah untuk mengenalkan sebuah track record yang dimilikinya kepada publik. Tujuannya supaya masyarakat bersimpati  dan mau mencoblosnya pada hari pemilihan nanti.

Si calon kepala daerah ini berlomba-lomba untuk mempublikasikan jargon-jargon dan slogan politiknya, visi misi dan program–programnya yang mana semua itu hanyalah aksesoris politik atau janji-janji indah yang belum tentu menjadi kenyataan ketika ia terpilih.

Ya, menjelang Pilkada calon pemimpin pandai merayu, pintar menarik simpati rakyat dan jago memberi harapan, alhasil rakyat terpesona lalu terperangkap dalam jebakan kata yang dipoles dengan kemampuan mengumbar janji. Tetapi, akankah janji-janji itu akan diwujudkan???
Eitss tunggu dulu!

Itu hanyalah janji-janji politik yang mana janji itu selalu berada diantara harapan dan kenyataan. Pada akhirnya, apa yang menjadi kenyataan selalu bertolak belakang dengan harapan. Setiap manusia dapat membuat janji ,tetapi hanya sedikit manusia yang mampu untuk menepati janjinya itu. Dimana  Janji janji politik ini  adalah janji-janji yang suci yang mengikat dirinya dengan rakyat dan rakyat selalu berharap akan realisasi  janji tersebut. Seharusnya lebih baik lah si calon jangan membuat janji-janji manis itu kepada rakyat daripada memberikan harapan palsu (PHP).” Sakitnya tuh disitu” di hati rakyat.

Nah supaya kita tidak terjebak dengan janji politik sang calon, ada baiknya kita mengikuti debat terbuka dari pasangan calon. Tentunya, dalam debat terbuka tersebut, pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi serta janji – janji politiknya kepada publik. Nah disinilah kesempatan kita bertanya kepada pasangan calon tersebut.

Dengan pertanyaan kita 5W +1H (what, why, who, where , when, how) atau (apa, mengapa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana). Seperti contohnya, kita menanyakan  apa prioritas dari pasangan calon untuk membuat visi –misi tersebut, serta apa prioritasnya dalam memberikan janji politik tersebut, baru yang kedua, mengapa pasangan calon memilih program–program tersebut dalam visi dan misinya, siapa yang akan melakukan program yang dibuat tersebut (apakah pasangan calon tersebuat yang langsung bergerak atau yang lain ), dari mana sumber biayanya , berapa lama program–program yang dijanjikan itu terselesaikan., dan bagaimana pasangan calon tersebut merealisasikan visi–misi serta janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat, dll.  

Nah jawaban atas pertanyaan yang kita sampaikan tersebut  sudah bisa  kita jadikan tolok ukur untuk memilih pasangan calon mana yang pantas untuk memimpin kita nantinya .

Buat para calon pemimpin harus sadar bahwa Pilkada bukanlah momentum untuk mendapatkan kekuasaan semata. Melainkan salah satu cara yang tepat untuk mendekatkan diri kita kepada rakyat, saat yang tepat untuk merakit ide-ide, dan cara yang tepat untuk mendesain cara.
Sehingga mampu untuk merealisasikan visi dan misinya jika terpilih nanti, dan menjadi seorang pemimpin daerah itu harus punya keberanian atas nama rakyat, serta punya tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah dan wewenang.

Menjadi seorang pemimpin daerah itu juga harus visioner, kuat dan transformatif. Bagaimanapun juga dia akan mendorong masyarakat dan segenap elemen di daerah untuk semakin merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai suatu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan berharap kepada kandidat, supaya menyusun langkah yang strategis berdasarkan kemampuan (kapasitas) yang ada agar masyarakat tidak terjebak dengan janji janji politik, dan meminta kepada masyarakat pemilih nantinya agar memilih sesuai dengan kata hati  (nuraninya), bukan suruhan dengan imbalan itu dan ini.

Pilkada serentak 2018 nanti hendaknya menjadi kesempatan kepada seluruh  masyarakat untuk memilih pemimpin yang berhati melayani, pemimpin yang berkualitas dan bijaksana, dan dia juga mampu  menjembatani keinginan kita bersama, yaitu keinginan yang revolusioner dimana perubahan akan terlihat dalam segala aspek kehidupan, bukan pemimpin yang arrogan (mementingkan kepentingan golongannya). Semoga Pilkada serentak tahun 2018 menghasilkan pemimpin pemimpin yang bersih ,berkualitas dan bijaksana.

Mari bersama dan bersatu. Sukseskan Pilkada Serentak tahun 2018.

Salam dari Penulis.

Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Politik Universitas Jambi


Penulis: Risna Sepriani Sijabat
Editor:


TAGS:


comments