Jumat, 24 November 2017

Menyoal Aksi Teror di Perbatasan Jambi-Sumbar


Senin, 13 November 2017 | 10:21:28 WIB


/

MASYARAKAT diperbatasan provinsi Jambi dan Sumatera Barat khususnya masyarakat Dharmasraya dihebohkan dengan diserangnya Mapolres Dharmasraya oleh pelaku teroris.

orang pelaku yang menyebabkan kebakaran Mapolres Dharmasraya telah dilumpuhkan setelah aksi adu tembak menggunakan senjata api dan panah.

Kedua teroris yang bukan berasal dari sumatera barat tersebut berhasil masuk kedalam mapolres melalui pintu belakang. Beberapa lembaga didaerah khususnya di Kabupaten Dharmasraya sudah berkonsolidasi dalam menangani kasus ini.
Kasus ini menjadi kasus teror pertama yang terjadi dikawasan perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, tepatnya perbatasan antara kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya (Jujuhan & Sungai Rumbai).

Kasus ini menyita perhatian berbagai pihak karena setelah dilakukan investigasi, ternyata salah satu pelaku teror merupakan seorang pria yang berasal dari kabupaten Bungo. Kapolres Dharmasraya, AKBP Roedy Yoelianto mengatakan bahwa ada anggotanya yang terkena luka saat berusaha menyelamatkan diri saat diserang menggunakan panah dan sangkur.

Aksi teror ini kembali menambah rentetan kasus teror kepada kepolisian di tanah air. Dari yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, kini giliran Polres Dharmasraya yang terkena aksi tidak manusiawi oleh teroris. Menurut Meriam Webster (1996), Teror yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti.

Intinya, pelaku teror hanya ingin membuat keadaan disekitar mereka menjadi mencekam atau masyarakat yang berada disekitar aksi teror merasa takut/terancam. Permasalahannya kemudian adalah, jika para teror kini sudah menyerang aparatur negara atau dalam hal ini Kepolisian, lalu kemudian siapa yang akan melindungi masyarakat dari aksi teror ? Kita tidak bisa menitik beratkan kasus ini hanya kepada pihak kepolisian saja. Semua stakeholder wajib turun tangan dalam menyikapi hal ini.

Senjata “Hukum”

Beberapa aparat kepolisian maupun TNI belum sepenuhnya mendapat ruang untuk “berimprovisasi” saat dihadapkan dengan aksi terorisme. Lemahnya Hukum yang mengatur tentang terorisme ini menjadi alasan fundamental mengapa hal tersebut bisa terjadi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme sampai saat ini menjadi polemik tersendiri. Disinyalir UU ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan kepada pihak berwajib untuk memberantas terorisme.

Dalam beberapa kesempatan, Jendral TNI Gatot Nurmanyto juga berkomentar demikian. Ia (Jendral TNI Gatot Nurmantyo) mengatakan bahwa bodoh jika menggunakan UU Anti Terorisme yang sekarang (UU No 13 Tahun 2003) dalam menangani kasus terorisme. Bahkan, presiden juga sudah mengambil sikap terkait kasus teror yang kini marak terjadi di tanah air. Minimnya keterlibatan TNI dalam menangani terorisme juga diusulkan oleh Presiden RI, Joko Widodo masuk dalam RUU Anti Terorisme. Hal ini kemudian masih dibahas oleh DPR RI sampai saat ini. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda akan diterbitkannya UU Anti Terorisme yang terbaru.

Undang-undang Anti Teror menjadi alat hukum para aparatur negara dalam memberantas terorisme. Harapannya, kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam UU ini mampu memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pihak berwajib dalam mengentaskan kasus terorisme yang kini selain menyerang masyarakat, juga menyerang aparatur negara itu sendiri.

Peningkatan Pengawasan & Kinerja
Adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal jika kita diberi kesempatan untuk berpendapat terkait dengan berita yang beredar bahwa pelaku aksi teror bisa masuk kedalam mapolres Dharmasraya melalui pintu belakang, tanpa ada hadangan adapun. Fokus penjagaan hanya berada pada pintu depan mapolres saja. Namun hendaknya ini bisa dijadikan pelajaran oleh semua pihak, kedepannya lebih meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, dan kinerja. Sebagai aparatur negara hendaknya pihak-pihak seperti TNI dan Polri mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan justru Blunder dan mengikis kepercayaan masyarakat melalui lemahnya pengawasan dan kinerja.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) Kabupaten Bungo, Ir.Indores juga berpendapat demikian. Dirinya menyayangkan bahwa ada masyarakat kabupaten bungo yang turut serta menjadi pelaku teror di mapolres Dharmasraya. Dirinya juga meminta peran aktif masyarakat dalam mengetahui informasi yang berkaitan dengan aksi maupun pelaku teror. Karena aksi teror tidak membahayakan sedikit nyawa.

Peningkatan Pengawasan dan Kinerja menjadi persoalan yang tidak kalah penting dalam menangani kasus terorisme, harapannya kasus ini menjadi pengalaman bagi seluruh elemen pemerintahan yang ada didaerah untuk meningkatkan fungsi perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Juga sebagai bentuk implementasi dari salah satu cita-cita nasional : Melindungi Segenap Bangsa  Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia.

Peningkatan Nilai Religiositas
Dalam aksi teror di mapolres Dharmasraya, ditemukan sepucuk surat yang berisikan pesan jihad yang diduga kuat dibawa oleh pelaku aksi teror. Surat yang berisikan pesan jihad yang diakhiri dengan kalimat : ‘Saudara Kalian Abu Azzam Al Khorbily, 21 Safar 1439 di Bumi Allah’ sudah diamankan oleh Polres Dharmasraya.

Penulis tidak menitik beratkan kasus ini pada satu agama, namun penulis yakin setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda dalam menyikapi aksi terorisme dan tidak ada satupun agama yang memberikan jalan untuk melakukan aksi terorisme karena aksi teror berarti membahayakan atau bahkan melenyapkan nyawa manusia lain. Peningkatan nilai religiositas bisa menjadi bagaimana kemudian benih-benih kebencian yang berujung pada aksi teror dapat diminimalisir dikemudian hari.

Persoalan terorisme menjadi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bencana ini bisa datang kapan dan dimana saja, tidak memandang waktu dan tempat dimana akan terjadi. Harapan penulis, semoga dengan kejadian yang terjadi di Mapolres Dharmasraya dapat menjadi pengalaman kita, khususnya para aparatur negara untuk lebih meningkatkan fungsi pegawasan dan perlindungan kepada masyarkat. Karena jika aparturnya saja sudah diserang, rasanya tidak begitu sulit untuk menyerang masyarkatnya yang menjadi sasaran utama dalam aksi teror. Semoga saja hal ini tidak terjadi. Semoga saja !

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, asal Kabupaten Bungo


Penulis: Daniel Estomihi Purba
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments