Jumat, 24 November 2017

Polemik Penghafal Kitab Suci Masuk PTN Tanpa Tes


Rabu, 08 November 2017 | 14:14:53 WIB


/

BELUM lama ini Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak usul Dekan Fakultas Ekonomi untuk menyediakan jalur khusus masuk UGM bagi para calon mahasiswa yang berprestasi dalam bidang seni baca dan hafalan Quran. Dalam usulan tersebut memang tidak tegas disebut Quran, tapi dipakai istilah kitab suci. Tapi publik tahu yang dimaksud.

UGM mempunyai sikap yang berbeda dengan universitas lain. Ambil contoh UNS yang telah lama menerapkan jenis seleksi seperti ini.

Universitas seperti UNS, Undip dan Unpad menganggap bahwa menghafal Qur'an sebagai sebuah prestasi yang layak dihargai seperti prestasi pada bidang olahraga contohnya. Namun permasalahannya, yang diterima masuk bukan calon mahasiswa yang juara MTQ tingkat nasional atau lomba menghafal Qur'an lainnya.

Jadi tidak bisa dibandingkan begitu saja, karena di bidang olahraga yang diterima masuk adalah calon mahasiswa yang telah menjadi juara dalam kompetisi resmi.

Memang menghafal Qur'an sudah menjadi bagian dari kegiatan di sekolah-sekolah negeri baik negeri pun sekolah swasta. Apalagi dalam lingkungan pesantren dimana banyak pesantren yang memang khusus dijadikan tempat untuk mencetak penghapal-penghafal Qur'an yang handal. Dari sudut pandang agama Islam, ini baik saja.

Meski kita tidak boleh lupa pada sejarah bahwa tradisi menghafal itu tidak bisa lepas dari tidak kuatnya budaya tulis di Arab pada masa turunnya Quran, Islam memang memberi penghargaan khusus kepada para penghafal.

Tapi sekarang mari kita berbicara bahwa apakah relevan jika PTN menerima calon mahasiswanya hanya dari satu kemampuan atau prestasi? Jika PTN yang dimaksud adalah UIN/IAIN mungkin saja. Namun jika perguruan tinggi umum rasanya kita tidak bisa menemukan korelasi yang benar-benar mengapa penghafal kitab suci bisa diterima masuk PTN tanpa tes terlebih PTN tersebut berstatus favorit nasional.

Lalu apa hubungannya dengan PTN kita? Tidak ada. Semata karena penguasa kampus menginginkannya. Mereka juga menyadari bahwa ada masalah dalam keputusan ini. Untuk menetralisasinya, kemudian mereka menambahkan bahwa orang-orang yang berprestasi dalam bidang serupa pada agama lain juga berhak.

Adakah tradisi menghafal kitab pada agama lain? Mereka sendiri tidak tahu. Usulan ini malah menambah kekonyolan pada kebijakan tersebut.

Jangan sampai ini hanya menjadi permainan golongan tertentu saja, mumpung saya jadi pejabat kampus, mumpung kelompok kami yang berkuasa maka kami harus mengambil keuntungan, sebenarnya bukan terkait hal ini saja juga terkati dengan berbagai bidang yang lain.

Bagi mereka yang telah menjalankan regulasi ini terlihat seperti sedang memperjuangkan agama islam, memperjuangkan umat islam. Tapi coba perhatikan dengan benar, apakah islam mengajarkan untuk bertindak tidak adil? Jawabannya tentu saja tidak.

Oleh karena itu jangan jangan perlakukan orang lain dengan cara yang apabila cara tersebut dilakukan kepada kita kita tidak akan menyukainya.

Bagaimana reaksi kita bila melihat umat lain diberi keistimewaan khusus? Maka kita akan menyebutnya sebagai diskrimimasi. Maka sama hal nya ketika kita membatasi hak umat lain dengan memberi keistimewaan kepada golongan kita.

Ketika kita melakukan hal tersebut maka kita sesungguhnya telah melakukan diskriminasi terhadap hak umat lain. Sederhana saja, ketika kita tidak suka didiskrimimasi maka jangan mendiskriminasikan orang lain.

Apakah sesungguhnya keistimewaan itu pantas diterima oleh golongan mayoritas saja? Jawabanya lagi-lagi adalah tidak. Semua warga negara sama kedudukannya, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, tidak ada pembedaan apapun dan ini adalah harga mati yang harus kita ikuti terlebih menyangkut hal-hal vital seperti pendidikan ini.

Perguruan tinggi adalah tempat dimana insan-insan terbaik bangsa belajar dalam persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang atribut yang dibawa, baik itu golongan atau isu SARA lainnya.

Pada akhirnya penulis berharap, bahwa jangan ada diskriminasi yang terjadi diperguruan tinggi, berikanlah penghargaan yang sesuai dan berimbang antara yang satu dan yang lain tanpa mengisitimewakan golongan mayoritas saja, karena kita adalah satu Indonesia.

*) Penulis adalah Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Deki R Abdillah
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments