Rabu, 22 November 2017

MARAKNYA OTT TERHADAP PEMIMPIN DAERAH


Jumat, 10 November 2017 | 11:11:15 WIB


/

OTT adalah sebuah upaya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk memberantas  Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).maraknya kasus korupsi ini membuat kpk harus lebih bekerja keras untuk dapat menjalankan fungsinya secara nyata serta dapat menekan pertumbuhan korupsi  yang sedang terjadi khususnya tingkat daerah-daerah di indonesia yang pada umumnyadilakukan oleh kepala daerah.

Korupsi bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat luas ,bahkan korupsi sudah sangat lama menjadi musuh yang melekat dalam diri para pemimpin negeri ini seharusnya merekalah yang membuka nafas kehidupan yang baru ketika masyarakat berada dalam garis kemelaratan. Ironisnya jabatan yang dimiliki para penguasa yang kita lihat saat ini bukan lagi sebagai tanggung jawab untukmemperjuangkan hak-hak masyarakat yang dipimpinnya melainkan sebagai jembatan  untuk pencapain tujuan  pribadi .

Pilkada merupakan cara masyarakat memberikan keprcayaannya serta  amanah secara tidak langsung kepada  pemimpin yang memenangkan kursi kekuasaan  untuk memimpin daerah yang dipimpinnya kearah yang lebih baik sesuai dengan harapan rakyatnya dalam kurun waktu 5 tahun,namun dalam perjalanan masa jabatan yang telah sering kita jumpai kepala daerah akhir- akhir ini sering terjaring kasus korupsi yang berdampak buruk bagi masyarakat .

Pemimpin daerah adalah kepala pemerintah tingkat daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengurus segala bentuk pemerintahan di daerahnya masing- masing,untuk mewujudkan mimpi serta cita- cita masyarakatnya  pemerintah daerah tentunya  memerlukan yang namanya dana baik itu untuk keperluan APBD maupun untuk pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Dana yang dikelola pemerintah daerah harus transparan dan dapat dibuktikan perealisasiannya serta dalam proses penggunaannya  harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan bersama dengan pejabat lainnya. Selain daripada memperhatikan anggaran suatu daerah pemerintah daerah juga hendaknya bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD)agar dana yang dikeluarkan efektif dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semakin banyaknya pemimpin daerah yang terjaring OTT otomatis akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kapada para pemimpin diberbagai daerah masing- masing dan juga membuat kewaspadaan yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah yang lain yang belum terlibat.

Ditengah maraknya OTT tidak lepas dari peran penting dari lembaga komisi pemberantasan korupsi ( KPK )yang menjadi musuh utama dari para koruptor Negara ini,namun meskipun KPK adalah  musuh utama dari para pelaku korupsi masyarakat juga harus bijak dan ikut serta terlibat dalam menghadapi serta memberantas korupsi.

Korupsi yang dilakukan oleh pemimpin daerah akan menghambat kemajuan daerah yang dipimpin oleh pemimpin tersebut ,bukan hanya menghambat tetapi mengambil keuntungan untuk pribadi dan membuat  masyarakatnya hidup dalam penderitaan.

Kasus yang terjaring dalam OTT terhadap pemerintah daerah dapat juga berupa suap yang diterima oleh kepala daerah dari pihak- pihak tertentu demi kelancaran usaha atau tujuan pihak tersebut,dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak maka dalam hal ini kedua belah pihak akan  saling diuntungkan.

Pemerintah daerah yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi seharusnya di jatuhi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara ini ,agar kiranya menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi pemimpin lainnya yang sedang mengemban tugas kepemerintahannya  serta dapat mengurangi maraknya kejahatan korupsi maupun suap di tingkat daerah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera dan sesuai dengan cita-cita masyarakat luas.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Jambi


Penulis: Rio Natal Aritonang
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments