Jumat, 24 November 2017

Demokrasi Tak Pernah Janjikan Perpecahan


Selasa, 14 November 2017 | 09:52:11 WIB


/

DEMOKRASI adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Menurut Abrahan Lincoln Demokrasi merupakan the government from, by, and for the people (sistem pemerintahaan yang berazaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Maksudnya adalah segala seuatu yang berhubungan dalam pemerintahan seperti pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik dan pelayanan publik (public service) harus diputuskan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat (umum).

Makna umum dari sistem demokrasi  adalah bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sungguh luar biasa jika hal tersebut memang benar-benar terjadi pada pemerintahan Indonesia, dimana rakyat yang menentukan arah kebijakan suatu pemerintahan.
Teori selalu berbeda dengan kenyataan. Begitupula yang terjadi dengan pemerintahan Indonesia. Kedaulatan rakyat hanya terlihat jika akan ada pemilihan baik itu Pilpres, Pileg dan Pilkada. Hanya pada saat inilah kedaulatan rakyat terlihat karena masyarakat berpartisipasi langsung dalam pemilihan.

Jika menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan publik kekuasaan rakyat kerap kali tidak terlihat akibatnya pelayanan publik (public service) yang dikeluarkan oleh birokrasi-birokrasi pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Indonesia telah mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menyusun suatu sistem pemerintahan dimana kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta pembangunan gagagsan atau notion building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktator.

Sistem demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem demokrasi ini diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Ada empat pilar demokrasi, yang pertama pemilihan umum, kedua adanya kebebasan, ketiga toleransi antar umat, dan yang terakhir adanya penegakan hukum. Keempat pilar tersebut harus benar-benar diterapkan supaya dapat mewujudkan negara yang demokratis.

Tetapi pada kenyataan, demokrasi di Indonesia kini sudah tercederai. Terlihat dari begitu banyak fenomena sosial dan politik yang terjadi karena kebebasan tanpa batas dari sistem demokrasi ini. Demokrasi memang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia, tapi bukan berarti kebebasan tersebut tidak memiliki batasan.

Demokrasi bertujuan menciptakan keadilan tetapi yang muncul adalah konflik sosial karena perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, Korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terus meningkat, kemiskinan masyarakat meningkat, pendidikan yang tidak merata dan tidak adanya kesetaraan di depan hukum (equality before of the law).

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semua itu terjadi karena sistem yang kita anut karena terlalu memberikan kebebasan terhadap warga negara, maka sempat beredar ungkapan yang menyatakan demokrasi Indonesia yang kebablasan.
Banyak juga masyarakat yang membandingkan demokrasi Indonesia dengan demokrasi Amerika Serikat (AS). Negara AS menganut sistem demokrasi liberal yang bertujuan supaya manusia tidak dianggap alat belaka. Melainkan manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki tujuan sendiri.

Negara AS merupakan negara yang maju dan dikenal sebagai negara yang berhasil menerapkan sistem demokrasi di dunia. Semua rakyat di
negara tersebut sejahtera baik di bidang ekonomi maupun pendidikan.

Permasalahannya adalah kenapa Indonesia belum mampu maju? Kenapa kemiskinan masyarakat di Indonesia terus meningkat?

Kenapa pendidikan di Indonesia masih saja timpang atau tidak merata? Kenapa hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas?

Kenapa konflik sosial kerap terjadi di Indonesia? Apa yang salah dengan Negara Indonesia? Apa yang salah dengan demokrasi Indonesia?

Itu kemungkinan beberapa pertanyaan yang muncul ketika melihat kemajuan dari Negara AS yang berhasil menerapkan sistem demokrasi sedangakan di Indonesia masih pada tahap prosedural, padahal sama-sama menganut sistem demokrasi. Bedanya hanya Negara AS menganut sistem demokrasi liberal dan Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila.

  Permasalahannya bukan terletak pada sistem demokrasi yang kita anut, demokrasi kita begitu mengharapkan sesuatu yang baik terhadap bangsa Indonesia. Demokrasi bertujuan menciptakan keadilan bagi bangsa Indonesia, demokrasi mengharapkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera (welfare state) di Indonesia, dimana ini merupakan tujuan umum dari sistem demokrasi, demokrasi tidak menjanjikan suatu perpecahan melainkan persatuan untuk indonesia seperti yang tercantum pada sila ketiga pancasila yang mana sila ketiga merupakan sila yang mencakup semua sila tersebut yakni untuk persatuan Indonesia.

Semua konflik atau masalah yang terjadi di Indonesia bukan salah sistem demokrasi yang kita anut. Tetapi yang menjalankan roda pemerintahan inilah yang harus disalahkan dan masyarakat yang menganggap remeh demokrasi, yang tidak peduli akan hak dan kewajibannya sebagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Beberapa oknum yang punya jabatan politik terkadang salah menggunakan wewenangnya. Dia hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan golongan sehingga kepentingan umum terkesampingkan dan akibatnya korupsi merajalela, akibatnya masyarakat tidak percaya lagi kepada pemimpin dan menimbulkan tingginya golput ketika adanya pemilu. Masyarakat juga banyak yang belum memahami makna dari demokrasi, demokrasi mengajarkan kita untuk bertoleransi tetapi intoleransilah yang kita terapkan sehingga konflik sosial karena masalah SARA kerap terjadi.

Seharusnya pemerintah dan masyarakat berkaca dari fenomena-fenomena negatif yang terjadi di Indonesia saat ini, tanamkan jiwa kenegarawanan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan , masyarakat  harus introspeksi diri kenapa masalah SARA menjadi sebuah permasalahan besar dan berprinsip bahwa toleransilah obat penawarnya. Mengetahui kesalahan adalah cara untuk perbaikan kedepannya, itulah langkah awal agar Negara Indonesia mampu menjadi negara yang demokratis.

* ) Penulis adalah Mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Program Studi Ilmu Politik

 


Penulis: Chartika Yanti Tindaon
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments