Jumat, 24 November 2017

PEMBUAT UNDANG-UNDANG YANG TIDAK TAAT HUKUM


Selasa, 14 November 2017 | 16:08:15 WIB


/

NEGARA kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara yang dimana kesatuannya memiliki ribuan suku ,bangsa ,ras dan bahasa yang tersebar di seluruh penjuru pulau Indonesia yang memiliki satu cita – cita yang terkandung dalam ideologi  pancasila.

Pancasila merupakan landasan dari segala bentuk hukum yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang kemudian di jabarkan dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu undang undang dasar 1945 (UUD 1945)  dan kemudian dijabarkan lagi menjadi undang-undang (UU).

Undang-undang(UU) merupakan rancagan yang dapat dibuat oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), presiden dan dewan perwakilan daerah (DPD) yang kemudin diajukan kepada lembaga majelis perwakilan rakyat (MPR).

Pembuatan undang – undang tentu bertujuan kearah yang lebih positif dimana kegunaan dari undang - undang itu sendiri merupakan suatu aturan atau hukum yang mengatur seluruh bangsa Indonesia termasuk para pejabat Negara pembuat undang – undang itu tersebut.

Hukum merupakan suatu aturan yang diterapkan di Negara Indonesia yang sifatnya tegas dan memaksa yang harus di taati oleh warga Negara Indonesia tanpa pandang bulu. Namun kenyataannya dinegara kita saat ini sering muncul istilah hukum “tumbul keatas dan tajam kebawah” ibarat seperti tombak yang tertancap ke tanah.

Hukum yang tidak sesuai dengan fungsi dasarnya membuat beberapa kalangan berpendapat bahwasannya hukum tidak lagi menjadi sebuah aturan yang mengikat dan memaksa melainkan sudah beralih fungsi dan menjadi alat yang berkuasa untuk mencapai suatu tujuan.

Penodaan atau pelanggaran hukum seharusnya tidak perlu dilakukan karena akan mendapatkan sanksi yang tegas dari para penegak hukum, namun itu hanya berlaku bagi masyarakat bawah saja berbeda dengan para petinggi Negara ini yang seolah olah hukum itu tidak berarti sama sekali.

Pembuat atau perancang undang - undang  seharusnya menjadi teladan bagi para pengguna hukum sehingga tercipta kehidupan bernegara yang taat akan hukum, namun ironisnya para pembuat undang – undang menjadi contoh buruk dalam menjalankan kehidupan berlandaskan hukum.

Dewasa ini banyak pejabat yang terjaring dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tim pemberantas korupsi (KPK) mereka adalah kalangan yang tidak lepas dari peran penting dari pembuat undang – undang.

Salah satu contoh yang terjadi adalah ketua  DPR RI yang terjerat kasus tersangka korupsi E-KTP yang  sering mangkir dari panggilan pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Ini merupakan suatu perbuatan yang tidak taat akan hukum yang berlaku di Negara ini padahal kita ketahui DPR merupakan salah satu aktor pembuat undang – undang.

Perbuatan yang salah seharusnya di tindak tegas oleh hukum bukan malah dilindungi dan dipertahankan agar menjadi suatu contoh kepada seluruh masyarakat bahwasannya Negara ini menjujung tinggi amanah pancasila yang telah dijabarkan pada undang – undang yang berwujud  dalam bentuk hukum.

Negara yang aman adalah suatu Negara yang tingkat tindak pelanggarannya terhadap hukum yang rendah, maka dari itu untuk mewujudkan suatu Negara yang aman maka di harapkan kepada para penegak hukum di Negara ini agar kiranya lebih tegas dalam menangani kasus pelanggaran hukum pada terkhusus pada pelanggar yang memiliki kekuasaan dalam Negara ini.
   
Harapan penulis kedepannya seluruh bangsa  Indonesia dari sabang sampai meraukebaik itu masyarakat kelas bawah ,menengah dan  kelas atas hendaknya taat akan hukum agar kiranya tercipta kehidupan yang damai, aman dan sejahtera terkhusus kepada para pembuat hukum Negara ini,  seharusnya merekalah orang yang pertama menjadikan hukum dinegara ini menjadi Negara hukum yang adil tanpa memandang orang yang melanggar hukum tersebut.
    
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi


Penulis: Rio Natal Aritonang
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments