Senin, 18 Desember 2017

Pasca OTT KPK Bupati Kerinci Keluarkan Surat Edaran, Ini Isinya...


Kamis, 07 Desember 2017 | 16:30:58 WIB


Bupati Kerinci, Adirozal
Bupati Kerinci, Adirozal / Istimewa

KERINCI – Operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengesahan RAPBD 2018 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Pemprov Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi belum lama, ternyata mendapat perhatian serius dari Bupati Kerinci Adirozal. Menyikapi adanya OTT KPK tersebut, Adirozal langsung mengeluarkan surat edaran (SE) bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bidang (kabid), Camat, dan kepala desa.

Dalam surat edaran Bupati Kerinci dengan nomor 700/804/Itkab-2017 tentang Tertib Admistrasi dan Tertib Asas Hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 28 September 2017, nomor 180/4/SJ, berkaitan dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap penyelenggara pemerintah daerah oleh KPK dan aparat penegak hukum, untuk meminta kepada saudara, agar mengingat kembali jajaran bawahan saudara untuk melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya, kepada kepala OPD, kabid, camat, dan kepala desa, untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya percepatan pelayanan publik sesuai dengan standar Oprasional Prosedur (SOP), kemudian apabila ada oknum yang mengatasnamakan Bupati Kerinci memintas sumbangan kepada OPD, baik berbentuk barang maupun uang untuk tidak dilayani, khusus kepala desa untuk melaksanakan kegiatan dana desa untuk mengakuti mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan fungsi dan tugas masing pihak yang telah ditentukan dan Camat diminta meningkatkan perannya terhadap kepala desa dalam wilayah masing-masing dalam mengawasi ADD dan DD.

Sebelumnya, Adirozal mengatakan bahwa selama ini pihaknya bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kerinci belum pernah membahas Perda dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan membayar. "Alhamdulilah selama saya bersama dewan di Kerinci ini belum pernah pembahasan Perda maupun APBD membayar, belum pernah dilakukan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa KPK sudah telah pernah turun ke kabupaten Kerinci. Namun,  pihaknya tidak mengetahui apa yang diperiksa oleh KPK di Sakti Alam Kerinci. "Agustus dahulu sudah ada KPK yang datang ke kerinci sangat sudah ingatkan hati-hati, tapi saya juga tidak tahu Kerinci apa ke Kota Sungaipenuh," bebernya.

Selain itu, Adirozal mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Kabupaten Kerinci untuk menggunakan anggaran sesuai dengan aturan SOP. "Kita sudah ingat OPD untuk berhati-hati dalam persoalan anggaran. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, sama-sama kita doakan," pungkasnya.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments