Rabu, 18 Juli 2018

Golkar yang Semakin Hilang Arah


Rabu, 13 Desember 2017 | 13:36:58 WIB


/

IBARAT terombang-ambing di tengah lautan, itulah kalimat yang bisa menggambarkan keadaan Partai Golkar sekarang ini. Kasus korupsi yang menimpa ketua umum Partai Golkar Setya Novanto menimbulkan gejolak luar biasa di lingkungan internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Seluruh lapisan Partai Golkar di daerah sampai pusat merasakan dampak luar biasa besar dari kasus korupsi Setya Novanto.

Persiapan Golkar untuk mengarungi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 menjadi terganggu karena elektabilitas Golkar menurun drastis dari berbagai survei yang dilakukan.

Golkar merupakan partai pemegang kursi terbanyak kedua di parlemen. Apa yang terjadi pada Partai Golkar sekarang tentunya menjadi keuntungan bagi lawan politik mereka.  Betapa tidak, ini terlihat dari elektabilitas Golkar yang dilampaui partai-partai lain yang memanfaatkan situasi kegaduhan yang terjadi di internal partai tersebut.

Melihat kondisi partai yang semakin kacau, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I dan II Golkar  telah mengusulkan agar diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub ) untuk memilih ketua umum baru dan mengevaluasi keadaan internal partai kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kabarnya DPP pun telah menyetujui usulan tersebut.

Setelah  Setya Novanto resmi mengundurkan diri dari kursi ketua umum,  desakan untuk pelaksanaan Munaslub semakin kencang terdengar. Terlepas bagaimana proses pergantian itu akan dilakukan, posisi memimpin partai sebesar Golkar tentunya menjadi hal yang sangat diminati di kalangan internal partai.

Di sisi lain, Setya Novanto telah mengundurkan diri secara sepihak menunjuk  Azis Syamsudin sebagai ketua DPR.  Ini tentu menimbulkan polemik baru karena fraksi Golkar di DPR menolak pengangkatan Azis.

Penunjukkan Azis dianggap tidak melalui prosedural di Partai Golkar. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan dualisme baru dimana ada pihak-pihak yang anti Novanto dan simpatisan Novanto berebut kursi yang kosong.  Apalagi jabatan yang kosong adalah jabatan strategis yaitu ketua DPR RI.

Polemik yang terjadi pada Partai Golkar seakan merepsentasikan kondisi Golkar selama ini yang dianggap menjauh dari aspirasi masyarakat sehingga dalam Pilkada lebih banyak kalah dari pada menang. Lihat saja dalam Pilkada Jakarta 2017, Golkar yang mendukung Ahok dengan partai besar lainnya seperti PDIP, PKB, PPP, serta Nasdem dan Hanura kalah dengan Gerindra, PAN dan PKS yang mengusung Anies.

Belum lagi masalah Pilkada Jawa barat. Partai Golkar secara ironi meninggalkan kader mereka Dedi Mulyadi demi mendukung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak tahun 2018 yang akan datang.

Sebelum Munaslub digelar sudah terdengar nama-nama yang akan maju menjadi ketua umum Golkar diantaranya adalah Airlangga Hartanto, Titiek Soeharto dan Idrus Marham.  Nama Airlangga Hartanto digadang- gadangkan menjadi Ketua umum Golkar karena telah mendapatkan dukungan dari sebagian besar anggota dari DPD I dan II Golkar.

Wajar saja banyak nama elit-elit Golkar yang ingin menjadi ketua umum mengingat sejarah dan hegemoni Golkar di kancah perpolitikan nasional yang tidak perlu diragukan lagi.  Golkar sebagai partai besar dapat menjadi penentu keputusan di parlemen dan lihat saja bagaimana partai lain berlomba-lomba untuk dapat berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pilkada atau pun Pilpres.

Golkar sebagai partai besar dapat disikapi dengan dua cara oleh lawan politiknya dilemahkan atau dirangkul. Presiden Jokowi pastinya menaruh perhatian khusus kepada calon ketua umum Golkar yang baru.  Jangan sampai ketua umum yang baru nantinya memiliki sikap politik yang berbeda dari pendahulunya yang merupakan pendukung utama pemerintah dan Presiden Jokowi yang mana hal ini tentunya tidak akan disukai oleh koalisi pendukung jokowi untuk Pilpres 2019 yang akan datang.

Siapapun ketua umum Golkar yang terpilih nantinya dipastikan memikul tugas dan beban yang amat berat yaitu mengembalikan marwah dan martabat Golkar sebagai partai besar dan disegani di negera ini. Belum lagi tugas mengembalikan elektabilitas Golkar yang terus mengalami penurunan di masa kepemimpinan Setya Novanto.

Ketua umum terpilih nantinya juga harus mampu mengembalikan persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan partai yang saat ini terlihat berjalan sendiri-sendiri tanpa nakhoda yang jelas dan handal. Tentunya, kepercayaan publik menjadi hal terpenting yang harus direbut kembali oleh Partai Golkar jika hal ini tidak bisa dilakukan maka besar kemungkinan pada Pilkada dan Pilpres yang akan datang Golkar hanya akan menjadi partai penggembira saja.

Melihat kondisi Partai Golkar sekarang, besar harapan penulis bahwa Golkar dapat sesegera mungkin menyelesaikan konflik internal yang mereka alami.  Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada partai yang tersandung banyak masalah terutama korupsi yang pastinya banyak menarik perhatian masyarakat.

Golkar harus secepatnya bangkit dan kembali menunjukkan marwah dan martabat mereka sebagai partai besar di Indonesia dan akhirnya dapat berkontribusi bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan rakyat di negeri ini.


Penulis adalah Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Deki R Abdillah
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments