Selasa, 26 Juni 2018


Benarkah MK Legalkan Zina dan LGBT?


Minggu, 24 Desember 2017 | 10:30:16 WIB


/

BELAKANGAN ini banyak beredar berita tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang intinya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atas gugatan Nomor 46/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan yang dikeluarkan MK pada 14 Desember kemarin menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, serta munculnya isu-isu yang menuding MK melegalkan zina dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) karena tidak mengabulkan permohonan para pemohon.

Padahal tidak dapat semudah itu untuk menyimpulkan bahwa MK melegalkan zina dan LGBT terkait penolakan MK untuk mengabulkan judicial review atau pengujian materiil atas Pasal 284 tentang perzinahan, yang konteksnya dalam ikatan pernikahan dimohonkan untuk diperluas menjadi konteks di luar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan, yang konteksnya terbatas laki-laki terhadap perempuan, ingin diperluas menjadi laki-laki terhadap laki-laki ataupun perempuan terhadap laki-laki, dan Pasal 292 tentang percabulan anak sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa ingin dihilangkan batasan umurnya.

Permohonan yang diajukan oleh para pemohon untuk mengubah cakupan makna dan bunyi pasal tersebut sebenarnya bagus untuk memperbarui hukum pidana di Indonesia. Namun petitum (permohonan yang diminta untuk dikabulkan) tidak memiliki dasar yang jelas dan terlalu luas sehingga di luar kewenangan MK yang pada hakikatnya sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution).

Masih ada hal lain berkaitan dengan kewenangan MK yang secara yuridis tidak dapat disalahkan karena mengeluarkan putusan untuk menolak permohonan para pemohon.

Pertama, salah satu wewenang MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan bukan untuk menciptakan suatu rumusan norma baru yang menjadi wewenang legislator di Indonesia.

MK bisa saja membatalkan suatu UU yang terbukti bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak ada kewenangan MK yang memberi kuasa MK untuk membentuk rumusan norma hukum yang baru seperti kewenangan yang dimiliki oleh DPR.

Hal ini dikenal dengan negative legislator (penghapus/pembatal norma), sedangkan isi permohonan yang diajukan para pemohon dapat mengubah MK dari negative legislator menjadi positive legislator (pembuat norma).

Kedua, tentang vis a vis hakim MK (5 vs 4, dimana pada putusan kemarin 5 hakim MK tidak setuju dan 4 hakim MK setuju) hal ini wajar-wajar saja terjadi mengingat masing-masing hakim MK memiliki pendirian yang independen dan imparsial serta tidak menutup terjadinya perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar hakim.

Kedua, tidak ada satupun kata-kata yang menyatakan bahwa MK melegalkan zina dan LGBT dalam amar putusannya. MK menolak karena pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Ketiga, MK tidak bisa semudah itu mengubah rumusan norma hukum pidana mengingat perumusan norma hukum pidana itu harus dibuat oleh pembentuk Undang-Undang sebagai produk hukum yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana.

Jika MK mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon terkait revisi Pasal 284, 285 dan 292 KUHP maka MK sudah bertindak sebagai pembentuk Undang-Undang hukum pidana dan bahkan mengubah substansi dari pasal-pasal tersebut. Hal ini jelas akan membuat MK bertindak jauh dari kewenangannya jika seandainya kemarin putusannya diterima.

Tidak hanya perluasan makna saja yang berubah tetapi juga pelaku perbuatan, sifat melawan hukum dan alasan penghapus pidananya turut berubah. Sebagai solusi, pemohon masih dapat memperjuangkan permohonannya kepada badan legislatif untuk dipertimbangkan.

Putusan MK yang menolak mengabulkan permohonan pemohon bukan akhir dari segalanya karena setiap lembaga negara memiliki kompetensinya masing-masing. Lebih tepatnya jika revisi Pasal 284, 285 dan 292 ini ditangani oleh lembaga legislatif yang memang berwenang melakukannya baik dengan revisi maupun dengan membentuk Undang-Undang khusus sebagai tindak pidana diluar KUHP.

Keempat, terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 284, 285 dan 292 KUHP di masyarakat bukan berarti pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun karena terjadinya kekosongan hukum.

Sesuai dengan asas legalitas yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” yang artinya tidak ada tindak pidana jika belum ada Undang-Undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu.

Oleh karena itu seseorang yang melakukan kejahatan yang tidak diatur di dalam hukum pidana tidak dapat dihukum sampai ada Undang-Undang yang mengaturnya. Alasan MK sudah bijak dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum pidana, terlebih lagi memang perumusan suatu norma hukum pidana merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.

Kelima, hukum pidana sebagai senjata terakhir (ultimum remidium) bukanlah satu-satunya instrumen hukum yang bertanggungjawab menghentikan kejahatan di masyarakat. Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat masih dapat ditanggulangi dengan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan maupun melalui gerakan-gerakan sosial dan masyarakat sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat dan mengurangi terjadinya pelanggaran hukum.

Putusan MK ini juga sudah menjelaskan bahwa bukan berarti dengan terjadinya perzinaan antara pria dan wanita maka pasal-pasal ini bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan berkenaan dengan LGBT memang sampai sekarang tidak ada hukum yang mengaturnya di Indonesia, maka kembali lagi ke asas legalitas hukum pidana. Oleh karena itu, kesimpulannya MK tidak melegalkan zina dan LGBT yang terjadi di Indonesia.

*) Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi


Penulis: Monalisa
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments