Senin, 16 Juli 2018

Kemendagri Minta Pejabat yang Maju Pilkada Segera Mundur


Senin, 08 Januari 2018 | 20:20:48 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah segera membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya.
 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta, Senin menyatakan surat pernyataan mundur tersebut nantinya digunakan Kemendagri untuk menghitung dan mempersiapkan jumlah penjabat pengganti selama ASN yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta dan mengikuti tahapan pelaksanaan pilkada.
 
"Waktu pengusulannya masih satu bulan sebelum penetapan, jadi seharusnya hari-hari ini sudah diproses (surat pernyataan pengunduran diri). Jadi, jangan sampai ngomongnya mundur, tapi tidak terpilih dan kembali lagi jadi pejabat," kata Soemarsono di sela-sela memberikan pengarahan pada Rapat Teknis Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Gedung Kemendagri.
 
Terhadap pejabat yang harus mundur karena mencalonkan diri di Pilkada 2018, Kemendagri memperhitungkan dampaknya, yakni antara lain mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi penjabat (Pj), penjabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh).
 
Meskipun pengunduran diri tersebut berlaku setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon pasangan daerah, surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tersebut perlu segera dibuat guna menentukan penjabat pengganti.
 
"Jumlah (ASN yang mencalonkan diri di pilkada) belum bisa disebutkan, tetapi perkiraan saya di pilkada ini lebih banyak daripada di (pilkada) sebelumnya," kata Soemarsono.
 
Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan surat pengunduran diri wajib diserahkan pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah ke KPU daerah dan tidak dapat ditarik kembali.
 
Setelah penetapan calon kepala daerah, pejabat bersangkutan wajib menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dari instansinya maksimal lima hari setelah hari penetapan. Kemudian H+60 setelah penetapan peserta pilkada, pejabat bersangkutan wajib menyerahkan SK pemberhentian kepada KPU.
 
"Ketiga dokumen itu harus ada, dan pada prinsipnya orang-orang yang menurut undang-undang harus mundur, ya harus mundur, tidak dapat ditarik kembali," kata Hasyim.
 
Pejabat daerah yang harus mundur karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada adalah seluruh ASN dan anggota DPR, baik tingkat kabupaten-kota dan provinsi.
 
Sementara untuk bupati dan wali kota yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur di provinsi yang sama, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.
 
"Itu bisa kembali sebagai kepala daerah kabupaten-kota, apabila tidak terpilih sebagai gubernur atau wakil gubernur di daerah yang sama," ujar Soemarsono.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments