Sabtu, 24 Februari 2018

Memahami Fenomena Impor Beras Sebelum Beras Diimpor


Senin, 22 Januari 2018 | 14:24:40 WIB


/

SEBAGAI salah satu negara agraris terbesar di dunia, tentu menjadi persoalan ketika pemerintah melalui menteri perdagangan berencana untuk mengimpor beras dari beberapa negara di dunia. Terbukti dengan munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat yang kini menjadi bahan perbincangan di beberapa diskusi maupun seminar.

Bahkan beberapa lembaga negarapun turun andil menyoroti masalah ini. Sebut saja seperti DPRRI, di samping sudah menjadi fungsinya sebagai pengawas, momen ini juga dimanfaatkan sebagian anggota legislatif untuk kembali menyerang kinerja pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat dan justru mengarah kepada mafia pangan.

Tentu kita harus melihat fenomena ini dari berbagai sisi sebelum kita menyimpulkan sebuah statement yang hendak dilontarkan kepada publik. Karena permasalahan mengenai pangan ini bisa diibaratkan sebagai sebuah pisau bermata dua yang tajam.

Di satu sisi kasus ini bisa digunakan sebagai upaya untuk menyerang pemerintah dengan embel-embel pemerintah gagal dalam mengelola pasokan beras dalam negeri dan kemudian akan menyengsarakan petani, dan di sisi lain bisa digunakan pemerintah sebagai upaya dalam menjaga stabilitas stok yang pada akhirnya juga menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Dualisme ini yang kemudian menjadi konsumsi publik karena pemberitaannya yang cukup ramai di media mainstream maupun di media sosial.

Yang menjadi sorotan kemudian adalah adanya perbedaan data yang dikelola oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa stok beras nasional masih cukup sampai menjelang panen raya tiba, namun Kementerian Perdagangan mengungapkan fakta yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa stok beras kini mengalami defisit, oleh karena itu perlu dilakukan impor beras untuk mengisi stok cadangan beras nasional.

Tentu perbedaan ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja kedua Menteri Kabiner Kerja Jokowi. Hal tersebut diindahkan oleh anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, beliau mengatakan bahwa kebijakan impor beras menjadi tidak relevan untuk dilaksanakan ketika belum adanya kepastian data yang tepat.

Kebijakan ini selain membingungkan masyarakat juga akan menimbulkan keresahan terhadap petani. Karena pada bulan Februari, adalah bulan panen raya bagi sebagian besar petani beras di Indonesia. Tentu harga yang akan diterima petani ketika pemerintah sudah mengimpor beras akan berbeda dengan sebelum mengimpor beras. Impor beras akan menjadi ancaman baru bagi sebagian besar petani di Indonesia, mengingat waktu kedatangan beras yang di Import dengan panen raya terjadi bersamaan.

Di beberapa pasar di Indonesia khususnya di Jawa Timur, harga beras medium mencapai harga tertinggi. Hal ini tentu terjadi akibat menipisnya jumlah stok beras yang ada. Namun di daerah lain di Indonesia, seperti di Sulawesi, harga beras justru stabil dan stok beras pun terbilang cukup sampai bulan april mendatang. Ini artinya, jumlah stok beras di Indonesia tidak merata dan hal ini mengakibatkan bervariasinya harga beras di pasaran.

Di beberapa media sudah disajikan secara lengkap data-data yang menyebutkan daerah-daerah potensial penghasil gabah maupun padi yang akan melaksanakan panen raya, mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, rata-rata memiliki provinsi yang menghasilkan padi dengan data surplus.

Harapannya tentu pemerintah harus melihat data-data ini sebagai pertimbangan sebelum mengimpor beras, karena jumlah dari seluruh daerah dirasa cukup untuk menjadi cadangan stok beras nasional.

Hal tersebut di sampaikan oleh beberapa anggota DPRRI, maupun DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten. Tentu untuk menjadikannya sebuah pertimbangan, data-data yang disajikan harus memenuhi kriteria sebelum diajukan kepada pemerintah. Dengan tersajikannya data-data yang relevan dan aktual, tentunya pemerintah akan mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan impor beras ini.

Beberapa daerah yang memiliki stok beras yang cukup sehingga tidak menyusahkan pemerintah sepertinya perlu diberikan apresiasi, karena pemerintah daerah setempat pasti memberikan pemahaman yang baik kepada stakeholder tertentu dalam mempertahankan dan menjaga stok dan harga beras dipasaran. Dan beberapa daerah lain yang menjadi daerah minim stok beras juga dapat belajar dari daerah-daerah yang mampu menjaga stabilitas stok dan harga beras. Pengelolaan yang seperti ini menandakan bahwa daerah-daerah tersebut sudah mengimplementasikan sebagian dari asas good governance (pemerintahan yang baik).

Dualisme yang kini dihadapi masyarakat adalah, perlukan beras diimpor,  tentu akan ada beragam jawaban yang terlontar dari pertanyaan ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian kebijakan yang hendak diambil pemerintah ini harus bisa kita lihat secara mata terbuka, terbuka dengan data, terbuka dengan fakta, terbuka dengan kritik dan saran, serta terbuka dengan aspirasi seluruh elemen masyarakat, khususnya para petani di Indonesia, supaya para petani di Indonesia terus menerus antusias menanam padi demi terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok hidup sang anak manusia.

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Unja asal Kabupaten Bungo


Penulis: Daniel Estomihi Purba
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments