Selasa, 22 Mei 2018


A Man Behind The Gun


Selasa, 30 Januari 2018 | 14:57:54 WIB


/

BILA kita merenung sejenak terhadap perjalanan sejarah, khususnya bagi bangsa Indonesia dimana para penguasa dari berbagai periode kekuasaan senantiasa tidak luput dari sifat-sifat kolonialisme yang dapat menyuburkan bibit-bibit penyakit atau patologi administrasi, yang mereka implementasikan ketika memegang kekuasaan dengan didorong oleh suatu kebanggaan dan kesombongan, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya dipandangnya sebagai manusia yang tidak berguna dan kalau perlu mereka singkirkan karena dianggap hanya menjadi beban dan tidak memberikan manfaat.

Memang sangat disadari bahwa keberadaan administrasi karena manusia, sehatnya administrasi karena manusia, sakitnya administrasi karena manusia dan matinya suatu administrasi karena manusia pula.

Berbicara tentang manusia menurut Jalaludin Rakhmat, “Manusia adalah mahkluk yang eksploratif dan potensial. Dikatakan mahkluk eksploratif karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia disebut mahkluk potensial karena pada diri manusia tersimpan sejumlah kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan”.

Manusia eksploratif dan potensial sebenarnya dapat menciptakan kondisi administrasi yang sehat, tetapi dapat pula menciptakan kondisi administrasi menjadi sakit, apabila manusia tidak lagi menjunjung tinggi kebenaran.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan potensial untuk menciptakan adminitrasi yang baik seharusmya mampu menghindari hal-hal yang bersifat negative atau sesuatu yang tidak bermoral seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam tinjauan moral dan hukum, korupsi dan segala variannya adalah praktik yang harus ditolak.

Namun, secara sosiologis meluasnya korupsi membawa suatu akibat yang menguntungkan bagi tegaknya public good governance karena bersama dengan terungkapnya kasus korupsi, tersingkap juga berbagai konspirasi dalam bentuk nepotisme yang pada giliran berikutnya melahirkan kroniisme.

Ada persamaan dan perbedaan diantara nepotisme dan kroniisme sebagai praktik dalam birokrasi. Dua praktik itu mempunyai kesamaan bahwa penempatan seseorang dalam birokrasi tidak didasarkan pada kompetensi teknis, tetapi pada faktor-faktor non teknis. Perbedaannya, dalam nepotisme, posisi dalam birokrasi ditentukan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, sedangkan dalam kroniisme posisi itu ditentukan oleh hubungan perkoncoan.

Dinasti merupakan gejala nepotisme yang dalam perkembanganya akan menciptakan kroniisme. Dalam beberapa kasus di Indonesia bahwa hubungan yang terikat faktor kekeluargaan cenderung menjadi tertutup dan ekslusif, terutama apabila para kerabat itu sudah terlibat dalam penyelewengan dan pelanggaran hukum.

Ketertutupan itu mempersulit transparasi dan akuntabilitas. Juga menjadi penghambat bagi monitoring dan pengawasan. Akibatnya, penyelewengan dan pelanggaran hukum yang terjadi akan terus menumpuk dari waktu ke waktu.

Kebijaksanaan tercapai kalau kita berpegang teguh pada asas right principle in the rigt place atau asas yang benar harus diterapkan ditempat yang benar. Inilah pertimbangan utama bahwa nepotisme dan kroniisme dianggap praktik yang merugikan birokrasi.

Tantangan besar yang akan dihadapi administrasi publik di hampir semua negara adalah prevalensi dari patologi birokrasi, yaitu kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self-serving), mempertahankan status quo dan resistensi terhadap perubahan, cenderung terpusat dan dengan kewenangannya yang besar seringkali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya ketimbang kepentingan masyarakat.

Dari sifat seperti inilah lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah dan dianggap tidak mengenal etika.

Adanya wacana pengusulan pengangkatan Plt. Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari perwira tinggi aktif Polri sangat menghentak nalar publik. Undang-Undang Polri No.22/2002 Pasal 28 ayat 1 secara tegas mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dapat bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Tugas pokok dan fungsi Polri sesuai amanat UU adalah menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum bukan sebagai birokrat dalam pemerintahan. Dalam Pasal 28 Ayat 3 UU Polri No.22/2002 disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Di sisi lain, penunjukan dua jenderal aktif Polri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya.

Berdasarkan ke dua Undang-Undang tersebut, maka jelas terlihat bahwa terdapat isi undang-undang yang saling bertentangan satu sama lain, dimana Undang-Undang Polri melarang anggota mereka yang aktif untuk menempatkan jabatan diluar profesi mereka, dan Undang-Undang Pilkada dengan tegas telah mengkriteriakan siapa yang memiliki hak untuk ditempatkan. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini masih ada yang tumpang tindih, bahkan ada yang bertentangan dan tidak sejalan dengan peraturan lainnya.

Adanya tumpang tindih ini terjadi karena masih adanya egoisme sektoral untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut masih melakukan kompromi-kompromi yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya, sudah jelas satu perundang-undangan lainnya tidak selaras, tetapi masih dipaksakan dengan rekayasa administrasi.

Dalam hirarki perundang-undangan telah jelas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang sejajar tidak boleh bertentangan. Sehingga, dalam pelaksanaannya pejabat jangan terlalu banyak kompromi, harus taat asas, karena rancangan undang-undang pemerintah berasal dari lembaga atau institusi terkait.

Oleh karena itu, setiap lembaga atau institusi harus memiliki ahli dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan harus memiliki inisiatif dalam melakukan koordinasi dengan lembaga atau institusi lainnya. Sudah merupakan kewajiban semua lembaga atau institusi untuk tertib administrasi agar terciptanya suatu kehormonisan dalam tata kelola pemerintahan yang mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance.

*** Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN STS JAMBI


Penulis: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments