Selasa, 22 Mei 2018


Negara dan Oganisasi Masyarakat


Selasa, 30 Januari 2018 | 15:21:19 WIB


/

ADA perasaan berbeda yang dirasakan penulis melihat kondisi Negara kita hari ini. kondisi yang hampir tidak pernah penulis rasakan bahkan dalam keadaan apapun sebelumnya.

Hari ini kita bisa merasakan bahwa masyarakat kita seakan terbelah menjadi dua kelompok besar yang sebenarnya hanya diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik saja, kemudian diplesetkan menjadi isu SARA yang semakin lama semakin terlihat jelas perbedaannya.

Semua ini dimulai semenjak pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu, dan mencapai puncaknya pada pilkada DKI Jakarta dan berlangsung sampai sekarang. Entah mengapa isu SARA menjadi isu paling menarik untuk dibahas akhir-akhir ini dan bahkan dijadikan senjata dalam proses  demokrasi. Lalu bagimana peran negara dalam menghadapi organisasi masyarakat yang bertentangan dengan negara?

Negara hari ini terlihat gagal menjadi rumah yang nyaman bagi semua rakyatnya. Negara hari ini  terlihat memperlihatkan hegemon” yang nyata bagi sebagian kelompok masyarakat terutama ormas-ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah. Hegemoni menurut Karl Max adalah sebagai suatu dominasi kekuasaaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya, melalui kepemimpinan moral dan intelektual yang dibantu dengan dominasi dan penindasan.

Negara hari ini terlihat membatasi ruang-ruang berekspresi masyarakatnya, dibandingkan memberikan solusi atas tuntutan dan keresahan masyarakatnya negara lebih suka menempuh cara instan yang dianggap dapat membungkam suara-suara mereka yang bertentangan dengan pemerintah.

Tidak pernah sebelumnya ormas-ormas secara terang-terangan memusuhi kelompok partai tertentu yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka, mereka kemudian secara terbuka berafiliasi dengan partai politik tertentu untuk mengalahkan partai yang sedang berkuasa saat ini. Ormas-ormas ini seakan ingin menyalurkan ideologi dan pemikiran mereka kepada parpol yang dianggap mempunyai kesamaan ideologi dengan mereka, ideologi yang sebelumnya ditolak dan diabaikan oleh partai yang berkuasa saat ini.

Masyarakat kita dari dulu juga terkenal dengan fanatisme yang tinggi terhadap organisasi masyarakat yang mereka ikuti, apalagi jika ormas tersebut dianggap ormas yang religius dan dapat mewakili perasaan dan keinginan mereka, tidak heran bila sekarang berbagai aksi yang dilakukan oleh ormas tertentu dapat menyedot perhatian yang luar biasa besar bagi masyarakat umum. Hal ini tentunya menjadi fenomena politik yang menarik sekaligus rawan bagi negara kita hari ini.

Di sisi lain ada pula ormas-ormas yang secara militan mendukung pemerintah dan partai politik tertentu, kelompok ini adalah kelompok rasional dan nasionalis yang tidak hanya memandang negara melalui ideologi dan pandangan politik saja namun lebih berdasarkan apa yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakat kebanyakan. Kelompok ini biasaya selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah karena beranggapan bahwa pemerintah mampu untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pertentangan antara dua kelompok besar ini merembet kepada kepala daerah yang baru terpilih dari hasil pertentangan ini yaitu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies-sandi. Kelompok pendukung gubernur sebelumnya senan tiasa mengkritik setiap kebijakan Anies yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka begitu pun sebaliknya terutama dimedia sosial hal ini terlihat jelas dengan banyaknya akun pendukung satu sama lain.

Lalu dimana dan bagaimana seharusnya posisi negara? Sekali lagi, negara dalam hal ini harus bisa menjadi rumah yang nyaman bagi setiap masyarakatnya, sekalipun masyarakat tersebut memiliki suara-suara yang bertentangan dengan  negara. Negara berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakatnya dengan alasan apapun, apalagi jika hanya karena perbedaan pandangan politik ini kemudian negara menerapkan konsep hegemoni kepada masyarakatnya sendiri.

Jika  negara kita bisa melaksanakan  itu semua dengan adil, saat itu pula negara kita bisa dikatakan sebagai negara demokrasi karena “hakikat negara demokrasi adalah jika rakyat berdaulat atas dirinya sendiri”. (Muhammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka, Daulat Rajat 1931).

Menarik memang jika melihat fenomena perpolitikan negara kita sekarang, sudah terlalu banyak aspek yang tercampur dan justru membuat hilangnya esensi dari politik itu sendiri. Negara dalam hal ini yang memiliki semua kekuasaan untuk mengatur jalannya pemeritahan dan sistem masyarakat yang ada. Mau dibawa kemana negara kita sekarang? Rasanya adalah pertanyaan yang paling tepat sekarang, tahun ini adalah tahun politik dan pastinya kita akan melihat fenomena politik yang sama akan terulang hal ini bahkan sudah terlihat jelas dibeberapa daerah ketika parpol berbondong-bondong menjadikan ormas tertentu sebagai mesin politik mereka. Hal ini tentunya memerlukan pandangan yang bijak dari semua pihak untuk mengatasi persoalan ini, karena jika hal ini terus berlangsung maka sangsinya tentu berdampak buruk bagi masyarakat kita sendiri.

Pada akhirnya penulis berharap negara dapat dengan bijak menempatkan diri ketika berhadapan dengan masyarakatnya sendiri yang memiliki perbedaan-perbedaan suara dengan pemerintah, jangan sampai negara menempatkan posisi yang salah dan seakan berhadapan langsung dengan masyarakatnya sendiri karena apapun itu tujuan utama negara adalah memberikan kesejahteraan kepada semua masyarakat.

Penulis adalah Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Deki R. Abdillah
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments