Sabtu, 26 Mei 2018


Pelantikan Pejabat Pemprov Berpolemik, Kepala BKD Siap Tanggung Jawab


Selasa, 06 Februari 2018 | 11:18:22 WIB


Pelantikan 392 pejabat eselon tiga dan empat lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
Pelantikan 392 pejabat eselon tiga dan empat lingkup Pemerintah Provinsi Jambi / Humas Provinsi Jambi

JAMBI-Dalam pelantikan 392 pejabat eselon tiga dan empat lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, banyak pihak yang menilai pelantikan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Karena tidak setuju dengan pelantikan tersebut, puluhan pendemo kemarin sempat mendatangi kantor BKD Provinsi Jambi untuk menuntut penolakan atas pelantikan eselon III dan IV yang dinilai tidak sesuai aturan.

Menanggapi hal ini, Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi menjelaskan bahwa pelantikan yang dilakukan sudah sesuai regulasi dan aturan yang ada. Menurutnya terkait adanya pro kontra itu sudah menjadi hal biasa."Saya siap tanggung jawab atas apa yang terjadi nantinya," sebutnya.

Dijelaskan Husairi lagi, pelantikan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari gubernur  Jambi karena pelantikan harus segera dilaksanakan. Ini mengingat banyaknya jabatan kosong karena ada yang telah pensiun dan mengundurkan diri.

"Saya memang sudah menghadap wakil gubernur namun memang wakil gubernur tidak setuju karena saat ini Provinsi Jambi sedang dalam keadaan genting sehingga saya meminta arahan dari beliau dan ditunjuklah Sekda yang melantik," sebut Husairi.

Dalam hal ini Wakil Gubermur Jambi, Fachrori Umar, kembali memberikan pernyataan terkait keengganan dirinya melantik ratusan pejabat eselon III dan IV Pemprov Jambi beberapa hari lalu.

Saat dikonfirmasi, Fachrori mengatakan, jika ia tidak mau melantik pejabat karena alasan keamanan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pasca pelantikan.

"Saya tidak mau melantik karena nanti menjadi masalah. Saya tidak ingin gara-gara pelantikan itu timbul masalah yang tidak baik," terang Fachrori, Senin (5/2/2018).

Fachrori juga mengaku mendengar kabar adanya pungutan liar (pungli) terkait pelantikan pejabat tersebut. Hanya saja, kata Fachrori, dirinya tidak melihat secara langsung.

"Kalau dengar banyak. Makanya, kan saya sudah bilang dulu, harus jujur dan adil," ujarnya sambil tertawa.

Menanggapi hal ini, Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi mengaku telah memanggil kepala BKD namun berhalangan dan  diwakili oleh seorang kabid.

"Dalam pertemuan perwakilan BKD mengatakan pelantikan tersebut telah melalui tahapan yang benar serta telah melalui proses rapat dengan Baperjakat, dan murni usulan dari kepala OPD," jelasnya.

Dia menyarankan kepada tim Baperjakat agar sebelum melaksanakan mutasi ke depannya  harus ada cek dan ricek yang mendalam. Jangan hanya menuruti kepala OPD saja, dan jika mau memindahkan harus melihat bagaimana track record.

"Jangan hanya main pindahkan saja dan jika ingin Jambi lebih baik," tegasnya. Syahbandar juga memberikan masukan untuk pemerintah provinsi agar mensolidkan  tim di dalam, karena jika tidak solid bagaimana mau berjalan dengan baik programnya.


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments