Selasa, 22 Mei 2018


Kritik Untuk Lembaga Penjaga Keadilan


Senin, 12 Februari 2018 | 14:20:10 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

SAJAK-sajak Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum nampak semakin hari semakin terkubur. Mengutip kata-kata bijak dari filsuf  Yunani yang terkenal, Plato mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.

Kenyataannya pada Kamis (8/2/2018) penjaga keadilan kita Mahkamah Konstitusi  (MK)  dengan sangat ‘bijaksana’ memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bisa dikatakan sebagai objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keputusan MK ini terlihat sangat mengecewakan bagi masyarakat. Bagaimana bisa KPK yang notabennya merupakan lembaga independen negara dikatakan sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Bagaimana bisa MK mengambil keputusan yang berbeda dengan empat keputusan mereka sebelumnya tentang hak angket DPR.

Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor
5/PUU-IX/2011. Empat putusan tersebut juga disinggung oleh empat hakim MK yang menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sidang putusan kemarin.

Pada intinya, keempat putusan itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

KPK  merupakan lembaga independen negara yang dibentuk oleh undang-undang berdasarkan amanat dari reformasi. Lembaga ini dalam sejarahnya bukan lembaga yang dapat dikaitkan dengan pihak mana pun sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya. Putusan MK ini terlihat sangat naif dan membingungkan, bahkan banyak orang awam dalam hukum tahu bahwa KPK merupakan lembaga independen. Terlebih bagi pakar hukum negara seperti mantan ketua MK Mahfud MD yang mengatakan bahwa MK terlihat tidak konsisten dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih keputusan yang diambil sekarang bertentangan dengan keputusan yang ada sebelumnya.

DPR tentunya menjadi pihak yang paling berbahagia dengan putusan MK tersebut. Dengan adanya keputusan ini, mereka seakan mendapat lampu hijau untuk meneruskan pansus hak angket mereka terhadap KPK.

Partai-partai yang kemarin menarik diri dari keanggotaan pansus mulai bergairah kembali dengan adanya putusan MK ini. Di tengah KPK yang
terus berjuang untuk memberantas korupsi, semakin gencar pula pihak-pihak tertentu berupaya untuk membatasi dan melemahkan gerak KPK ini.

Dengan adanya keputusan ini DPR dapat lebih leluasa menyelesaikan urusan internal mereka, seperti yang diketahui DPR telah menyepakati untuk merevisi UUMD3 dengan pasal-pasal kontroversial tentunya, bukan DPR namanya jika tidak kontroversial. Pasal yang dimaksud adalah revisi pasal 84 tentang komposisi pimpinan dewan.

Pasal ini mengakomodir keinginan PDIP sebagai partai pemenang pemilu untuk masuk ke dalam komposisi pimpinan dewan ditambah dengan Gerindra dan PKB. Selanjutnya adalah revisi pasal 245 tentang pemerikrasaan anggota DPR yang terlibat pidana. Dalam revisi ini disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan izin dari Presiden.

Sudah sejak lama memang DPR terkenal selalu sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri yang biasanya adalah urusan pragmatis soal jabatan dan kekuasaan. Bandingkan berapa RUU yang telah diselesaikan yang terbukti substansial demi kepentingan rakyat dengan RUU yang mereka ributkan siang dan malam untuk kepentingan mereka sendiri.

Memang ada sesuatu yang harus diluruskan terkait kinerja anggota dewan kita yang terhormat ini. Bahkan beberapa anggota dan pimpinan dewan ini lebih sering menunjukkan kritik terhadap kinerja lembaga lain dari pada fokus memperbaiki kinerja mereka sendiri yang di mata rakyat semakin hari terlihat semakin mengecewakan.

Lembaga penjaga keadilan seperti MK seharusnya dapat dengan bijak mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum. MK merupakan lembaga yang harus mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik yang mulai surut. Bukan tidak mungkin dengan keputusan tersebut desakan agar ketua MK Arief Hidayat  mengundurkan diri dari jabatannya semakin menguat, setelah sebelumnya desakan itu muncul karena dia sudah dua kali dijatuhi sanksi kode etik karena melakukan pertemuan dengan beberapa pimpinan komisi hukum DPR.

MK dan DPR seharusnya dapat bersama-sama meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik, karena sebagai lembaga tinggi negara agak mengkhawatirkan sebenarnya jika kedua lembaga ini terus-terusan menggerus kepercayaan publik dengan keputusan dan kebijakan yang mereka buat.

Mereka bekerja untuk rakyat dan sudah sepantasnya dapat memahami dengan benar apa yang masyarakat membutuhkan bukan kemudian sibuk dengan urusan internal yang pragmatis dan jauh dari tujuan untuk mengabdi kepada masyarakat.

Pada akhirnya penulis berharap dan menjadi harapan kita semua tentunya lembaga tinggi negara bukan hanya MK dan DPR, namun juga lembaga tinggi negara lainnya dapat membuat atau menjalankan kebijakan yang benar-benar substansial untuk kepentingan rakyat.

Jangan lagi terjebak pada urusan-urusan internal yang pragmatis yang hanya mengejar kepentingan sesaat seperti jabatan dan kekuasaan. Jadilah pejabat yang tulus untuk mengabdi memenuhi panggilan negeri.

Penulis adalah putra daerah Jambi, Saat Ini Menjadi Wakil Ketua HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Deki R Abdillah
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments