Selasa, 19 Juni 2018


Yang Ditunggu Itu (Namanya) SK Kemendagri


Senin, 26 Februari 2018 | 15:13:17 WIB


/

MASIH segar dalam ingatan kita tentang OTT KPK di bilangan kota tanjak ini beberapa waktu lalu. Bahkan beritanya sudah benar-benar tersebar ke seluruh pelosok negeri. Betapa tidak, kini Jambi sudah dikenal sebagai salah satu daerah yang sarat dengan prilaku korup.

Mencoba mengingat kembali, kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (GPN) dan istri keduanya sudah lebih dahulu menghebohkan iklim korupsi. Kasus PGN terjadi pada 2015 silam dan mendapat vonis 4 tahun kurungan penjara serta denda 250 juta. PGN didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor dalam tindak pidana korupsi (penyuapan) dengan total 6.1 miliar. Artinya, 3 tahun berlalu, kini jalan itu pula yang (sepertinya) akan dilalui Gubernur Jambi Zumi Zola (ZZ).

Adapun, ZZ “diduga” melanggar pasal 12B pada UU Tipikor dengan tindak pidana gratifikasi. Sebagai masyarakat Jambi, kita “wajib” mendukung orang terbaik kita ZZ untuk tegar menghadapi kasus ini dan bersedia membuka perkara menjadi lebih terang. Keyakinan yang sama juga dirasakan oleh penegak hukum, namun (barangkali) dalam sudut pandang yang berbeda. Ibarat dua sisi mata uang yang masing-masing memiliki gambar berbeda.

Pada kasus GPN dan istri, dugaan bau amis korupsi terkuak dari adanya pengembangan dan pendalaman kasus terutama kaitannya dengan dugaan suap kepala PTUN Medan. Setelah ditemukan bukti permulaan dan dari pemeriksaan saksi-saksi, maka GPN dan istri ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus 2015.  Pada kasus ini juga sempat menyeret seorang pengacara kondang seperti OC Kaligis.

Adapun kasus ZZ, seperti dikutip dari Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, bahwa penetapannya sebagai tersangka merupakan pengembangan yang dilakukan KPK dari penyidikan dugaan suap terkait pengesahan R-APBD Propinsi Jambi TA.2018.

Yang menarik kemudian adalah, para Kepala Daerah (KADA), kini, seolah berbondong-bondong menuju meja pesakitan dan berhadapan dengan KPK. Barangkali ini bisa masuk dalam kategori kepala daerah zaman now.

Keyakinan saya, masyarakat Jambi tidak sepenuhnya percaya gubernur ZZ korupsi dan masih optimis akan lepas dari badai KPK ini. Namun, tidak sedikit pula yang meyakini sebaliknya.

Tulisan ini tidak berpretensi untuk mengadili kedua typikal masyarakat itu. Tetapi, akan memaparkan aspek hukum lain tentang suatu proses yang harus dilalui dalam hal (jika ada) keinginan untuk melakukan “pemakzulan” suatu pemerintahan yang berkuasa melalui mekanisme undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2014 utamanya Pasal-pasal yang berkaitan dengan aspek pemberhentian KADA.

Dalam undang-undang ini, pasal 78 ayat (1) mengamanatkan bhwa KADA dan/atau Wakilnya akan berhenti karena; meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kata yang terakhir ini kemudian diperjelas kriteria pelanggarannya pada ayat (2). Yaitu dengan klasifikasi pelanggaran, meliputi; masa jabatan telah berakhir, tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 bulan, dinyatakan telah melanggar sumpah janji, melakukan pekerjaan yang dilarang sebagaimana termaksud dalam pasal 67 dalam undang-undang ini, melakukkan perbuatan tercela, dan menggunakan dokumen palsu dalam proses pencalonan serta mendapat sanksi pemberhentian.

Yang dimaksud sanksi pemberhentian adalah, jika seorang KADA sudah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana kriteria di atas, serta telah mendapat keputusan tetap dari pengadilan (inkrah) maka pemberhentian bisa diproses. Adapun mekanisme pemberhentiannya harus tetap mengacu kepada UU ini utamanya pasal 80, yaitu diusulkan oleh DPRD.

Jika aspek etika yang dikedepankan, bisa saja pilihan mengundurkan diri atas pemintaan sendiri dapat diambil. Akan tetapi, nyaris tidak pernah ditemukan KADA yang legowo mundur teratur tanpa diikuti embel-embel kasus atau perkara tertentu. Memang, prihal etika sudah diatur dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Benegara.

Akan tetapi, ini bukan hanya sekedar persoalan etika an sich, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Data media merekam, selama tahun 2018 (Jan-Feb 2018) saja, tercatat sudah ada 8 kepala daerah yang “dijamah” oleh KPK. Mulai dari proses OTT sampai kepada pengembangan penyidikan kasus. Bahkan term etis (sepertinya) tidak dibahas secara mendetail di dalam undang-undang ini. Saya gunakan bahasa “dijamah” bermaksud untuk tidak melakukan klaim sepihak atas dugaan kasus korupsi KADA. Meskipun pada akhirnya beberapa diantaranya, ditetapkan sebagai tersangka. Baik perbuatan itu dilakukan oleh KADA secara pribadi maupun akibat dari “gagalnya” seorang KADA sebagai pimpinan mengurus “anak buah” yang berada di bawah koordinasi dan kendalinya dalam hierarki pemerintahan. Dengan kata lain kecakapan dalam memimpin sangatlah berperan guna mengantisipasi segala macam kemungkinan, baik sekarang maupun yang akan datang.

Sementara kalangan ada yang memaknai ini sebagai suatu titik point untuk memulai kembali formasi pemerintahan sedari awal dalam perspektif etika. KADA yang tersangkut kasus hukum diharapkan secara Jantan untuk mundur teratur karena telah gagal membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar persoalan etika saja. Konteks etika menurut faham di sini hanya salah satu part dalam rangkaian politik dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan dan tidak berdiri sendiri.

Proses pemberhentian kepala daerah, di dalam UU (pemerintah daerah) ini  dijelaskan pada pasal 80, bahwa pemberhentian KADA dan/atau wakil KADA diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk Bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD. Dengan kata lain, bahwa pemberhentian KADA ini harus terlebih dahulu diusulkan oleh DPRD kepada Presiden. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal di atas, adalah hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir (point (b), ayat (1), pasal 80).

Mencermati mekanisme ini, maka boleh jadi memberhentikan KADA itu tidaklah mudah dan penuh lika-liku. Yang bisa dilakukan sekarang adalah biarkan proses hukum berjalan dengan sendirinya untuk membuktikan apakah kasus ini benar ada ataukah diada-adakan. biarkan hukum yang membuatnya terang benderang. Masyakat hanya bisa memantau progresnya. Smoga bisa menjadi lebih terang dalam waktu dekat. Amin. Wassalam

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Islam UIN STS Jambi


Penulis: M. Ali Mubarak, MSI.
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments