Selasa, 19 Juni 2018


Hati-hati! Sembelih Sapi Betina, Bisa Berujung Penjara


Kamis, 01 Maret 2018 | 14:18:06 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa
JAMBI - Kementerian Pertanian (Kementan) telah melarang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) menyembelih sapi betina produktif. Hal itu dilakukan untuk mempercepat program swasembada daging sapi Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. 

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesmavet dan P2HP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, drh. Juli Supriyono, mengatakan ini adalah salah satu program UPSUS SIWAB yang tertuang dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting. 

"Program ini menjadi bagian penting dari upaya dalam melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau di Indonesia terkhusus di Provinsi Jambi. Karena itu, pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dilarang," beber Juli, Kamis (1/3/2018).

Ia melanjutkan, pemotongan ternak betina produktif menjadi permasalahan dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau. Selama ini, kata dia, angka pemotongan ternak betina produktif tiap tahun cukup tinggi. 

"Berdasarkan data ISIKHNAS, pemotongan ternak betina produktif tahun 2015 sebanyak 23.024 ekor, namun angka itu terus ditekan setiap tahunnya," jelasnya. 

Di 2017 lalu, kata dia, tingkat pemotongan ternak sapi dan kerbau mencapai 12.096 ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Sementara untuk tingkat pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif tercatat mencapai 1.915 ekor. Angka ini masih cukup tinggi untuk Jambi. 

Pemotongan ternak betina produktif tertinggi, jelasnya, terdapat di Kabupaten Batanghari yakni kerbau 271 ekor sapi 201 ekor, lalu di Sarolangun kerbau 311 ekor sapi 113 ekor, di Merangin pemotongan sapi mencapai 212 ekor dan Kabupaten Bungo kerbau 9 ekor sapi 104 ekor. 

"Tingginya tingkat pemotongan ternak betina produktif ini dikhawatirkan dapat menurunkan populasi ternak dan berimbas pada meningkatnya harga jual daging di pasar," ujar Juli.

Target Upsus Siwab tahun 2018, kata Juli, mengalami penurunan dari tahun 2017 yang hanya 3 juta ekor akseptor dengan target kebuntingan 70% dari jumlah ternak di IB dan target kelahiran 80% dari jumlah ternak yang bunting. 

Untuk menunjang target Upsus Siwab tersebut, maka dilakukan pengendalian pemotongan betina produktif untuk memastikan sapi/kerbau betina produktif yang telah di IB maupun yang telah bunting tidak dipotong di RPH dan di TPH. 

"Demi menggendalikan pemotongan ternak betina produktif ini, kita tidak saja melakukan pembinaan dan pengawasan, namun juga sudah melakukan penindakan (shock terapy) terhadap pelanggaran pemotongan ternak betina produktif dan penjagal yang melakukan pemotongan di TPH yang tidak diawasi oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah penyelia dokter hewan,” bebernya.

Pelaku, jelas dia, dapat diancam 1 tahun penjara dan paling lama 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta. 

Untuk itu, ia meminta masyarakat termasuk pelaku pemotongan hewan agar lebih hati-hati. "Jangan sampai nantinya ditemukan petugas adanya pemotongan sapi atau kerbau betina, sebab hal itu bisa dipidana," pungkasnya.

Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments