Selasa, 19 Juni 2018


Organisasi Masyarakat Sebagai Pilar Terakhir Demokrasi?


Minggu, 04 Maret 2018 | 21:14:06 WIB


/

TIDAK ada rumah yang kokoh tanpa pilar yang kuat, begitu juga dengan negara. Tidak ada negara yang sejahtera tanpa pilar demokrasi yang baik, pilar demokrasi dalam sebuah negara sudah dijelaskan oleh Jhon Locke dalam bukunya yang berjudul 'Two Treaties of Goverment' mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi tiga tipe kekuasaan yaitu: Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang.

Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Namun kemudian teori Jhon Locke ini disempurnakan oleh Montesque dengan kekuasaan federatif digantikan oleh kekuasaan yudikatif yang berfungsi sebagai lembaga peradilan.

Tiga pilar demokrasi inilah yang kemudian dianut oleh semua negara di dunia yang memilih demokrasi sebagai sistem politik mereka, termasuk Indonesia. Seiring berjalannya waktu banyak ahli berpendapat bahwa media massa merupakan pilar ke empat dari demokrasi melihat bagaimana sentralnya peran media massa sebagai alat mencerdaskan masyarakat. Indonesia telah menganut ke empat pilar demokrasi tersebut, tapi mengapa negara kita tidak dapat mewujudkan demokrasi yang diinginkan masyarakat?

Jangan Berharap Pada Legislatif dan Eksekutif

Demokrasi secara substansial bukan hanya sebagai sistem politik tentang dilaksanakannya pemilu setiap 5 tahun. Bukan pula sistem politik yang mengedepankan kebebasan individual bagi masyarakatnya untuk berpendapat dan bersuara namun lebih dari itu demokrasi dipilih karena dianggap sebagai sistem politik yang paling cocok untuk mensejahterakan masyarakat.

Refresentatif dari lembaga legislatif adalah adanya wakil rakyat yang dipilih setiap 5 tahun sekali baik ditingkat pusat maupun daerah. Rasanya kita sudah muak akan kinerja para wakil rakyat kita ini sebagai salah satu pilar demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wakil rakyat kita ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan juga golongannya.

Bisa dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sama sekali tidak substansial terhadap kepentingan rakyat banyak. Contohnya pengesahan UUMD3 yang baru dimana di dalamnya terdapat pasal-pasal kontroversial diantaranya adalah DPR menjadi anti kritik karena yang mengkritik DPR dapat dipidanakan dan anggota DPR yang akan diperiksa KPK harus melalui izin presiden terlebih dahulu.

Tentunya banyak RUU yang lebih penting untuk disahkan yang jelas-jelas berkaitan dengan kepentingan rakyat seperti RUU Terorisme dan RUU Narkotika. Memang kinerja dari wakil rakyat kita ini sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat.

Bagaimana dengan eksekutif? Hampir tidak ada bedanya. Lihatlah sudah berapa banyak kepala daerah baik itu gubernur atau bupati dan walikota yang tertangkap korupsi? Mereka lebih sibuk mengurusi proyek-proyek besar dari pada mengurusi urusan masyarakat.

Biasanya hal ini dilakukan untuk mengembalikan modal yang hilang ketika pemilihan kepala daerah yang lalu. Beginilah jika mental pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.

Jangan Pula Pada Penegak Hukum dan Pers

Sudah lama penegakan hukum di Indonesia menjadi ironi karena dilakukan secara tebang pillih. Pelaku korupsi miliaran dapat melenggang bebas sementara nenek tua renta pencuri kayu bakar dipenjara. Potret penegakan hukum di negara kita memang sangat memperhatikan. Hal ini terlihat dari lembaga penjaga keadilan itu sendiri bagaimana mantan ketua MK Akil Moechtar terlibat kasus korupsi.

Begitu juga dengan mantan anggota MK Patrialis Akbar yang terlibat kasus serupa. Rasanya penegakan hukum kita memang sudah sangat jauh dari amanat konstitusi yang berbunyi “semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum” yang secara jelas mengatakan tidak boleh adanya pembedaan-pembedaan dalam penegakan hukum.

Setelah ketiga pilar demokrasi tadi didak dapat menjalankan perannya dengan baik, muncul pers yang diharapkan dapat menjadi pilar baru dalam penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Namun rupanya hal itu hanya menjadi harapan semu belaka.

Pers sekarang malah terang-terangan sebagian diantaranya berafiliasi dengan partai politik untuk menjalankan politik praktis. Pers yang seharusnya dapat dijadikan kontrol sosial oleh masyarakat malah ikut-ikutan mengkhianati masyarakat. Orientasi media massa bukan lagi mencerdaskan masyarakat tapi berbalik hanya mencari keuntungan materi semata dan itu dibuktikan dengan pemberitaan di media massa yang kebanyakan tak lagi sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

Organisasi Masyarakat Sebagai Pilar Terakhir Demokrasi

Harapan itu sekarang ada di Organisasi Masyarakat (Ormas). Ormas dapat dijadikan opsi sebagai pilar demokrasi karena pentingnya peran ormas di dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada dua ormas besar berbasis keagamaan yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi penjaga sekaligus pilar demokrasi yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Tanpa mengecilkan peran ormas lainnya, rasanya NU dan muhammadiyah memang memiliki peran paling sentral karena berbasis anggota yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia.
Memang akhir-akhir ini peran ormas sedikit terlupakan. Muhammadiyah seakan terlalu sibuk membangun sekolah, rumah sakit, universitas dan terlihat jauh dari umatnya. Begitu pun dengan NU yang terlalu sibuk mengirimkan kadernya untuk menjadi menteri dan juga sibuk berpolitik sehingga jauh dari umatnya.

Sudah seharusnya ke dua ormas besar ini dapat kembali menjalankan fungsi menyejahterakan umatnya masing-masing, kembali menjadi ormas yang mementingkan kepentingan umat dan tidak mementingkan kepentingan elit organisasinya saja. Sudah cukup rasanya berharap kepada partai politik, anggota DPR, ataupun aparat penegak hukum karena yang kita dapat hanyalah kekecewaan tak berujung.

Sudah saatnya ormas menjadi pilar demokrasi yang dapat menjadi wadah untuk memperkuat peran masyarakat.

Pada akhirnya penulis berharap organisasi masyarakat dapat menyadari pentingnya peran mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Ormas dapat dijadikan wadah sebagai alat kontrol sosial oleh masyarakat terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Perspektif ormas sebagai pilar demokrasi harus kita kembangkan bersama-sama karena sekarang ormas menjadi harapan terakhir masyarakat sebagai pilar demokrasi untuk mensejahterakan masyarakat.

Semoga saja.

Penulis adalah wakil ketua HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, aktif menulis di media massa


Penulis: Deki R Abdillah
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments