Senin, 18 Juni 2018


Butuh Data Valid dan Kerjasama Semua Pihak Atasi Masalah Sosial


Jumat, 09 Maret 2018 | 21:30:53 WIB


Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto, berfoto bersama peserta rapat koordinasi bidang sosial kabupaten/kota se-Provinsi Jambi
Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto, berfoto bersama peserta rapat koordinasi bidang sosial kabupaten/kota se-Provinsi Jambi / Humas Pemprov Jambi

JAMBI - Untuk menegaskan pentingnya data valid serta kerjasama antar lembaga termasuk tokoh masyarakat dan swasta dalam upaya menangani masalah sosial masyarakat di Provinsi Jambi, Dinas Sosial dan Catatan Kependudukan dan Sipil Provinsi Jambi menggelar  rapat Koordinasi bidang sosial kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tahun 2018, Jumat (9/3/2018).

Dalam rapat ini Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengatakan  bahwa dalam kunjungan ke daerah-daerah ternyata masih ditemui data penyandang cacat yang harus segera ditangani. Contohnya ada yang memerlukan bantuan kaki palsu atau tangan palsu. Namun karena namanya bantuan social, tidak serta merta akan didapat oleh penyandang social. Untuk itu pentingnya database terkait hal ini.

Menurut dia, permasalahan sosial tidak hanya untuk masyarakat umum, namun Komunitas Adat Terpencil termasuk Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi menjadi tanggung jawab pemerintah. Penanganan dengan data yang valid menjadi sangat penting.

"Berapa jumlah Suku Anak Dalam, data harus valid, ada Temenggung SAD yang akan menyampaikan kepada jenang untuk berkomunikasi dengan dunia luar untuk memfasilitasi kebutuhan termasuk mengetahui keberadaan SAD," katanya.

Dianto juga mengungkapkan bahwa tidak hanya SAD yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani permasalahan sosial masyarakat, tapi kemiskinan dan kebutuhan akan akte juga menjadi perhatian utama guna mewujudkan ketertiban akan data.

"Desember 2017 Provinsi Jambi berada di peringkat pertama dari seluruh Indonesia yang mampu melampaui target kepemilikan akte kelahiran yang dibebankan oleh Kementerian Dalam Negeri pada seluruh provinsi di Indonesia," ungkap Sekda.

Sekda juga berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2018 dan 2019. Kepemilikan akte menjadi penting bagi pemenuhan hak-hak anak dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan hak lainnya.

"Akte kelahiran menjadi salah satu indikator yang menjadi tolok ukur bagi penetapan program kabupaten/kota Layak Anak (KLA) yang dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," kata Sekda.  

Beberapa pekerjaan rumah bidang sosial diantaranya korban tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak, peningkatan kesehatan lanjut usia, penyebaran HIV dan narkoba, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan berbagai permasalahan terkait penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya.

"Berharap agar sinergi bersama lintas sektor lainnya terus ditingkatkan karena permasalahan kemiskinan dan penanganan 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial (PMKS) tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial saja tetapi butuh dukungan dari sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk pekerjaan umum khususnya dalam hal pemenuhan akses air bersih dan sanitasi," ujar Sekda.

Sebelumnya dalam Laporan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Arif Munandar menyampaikan Rakor Sosial merupakan upaya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembiayaan sumber daya manusia dan kerjasama antara kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat serta peningkatan partisipasi semua pihak termasuk swasta dan tokoh masyarakat dan adat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Salah satunya koordinasi terkait  permasalahan pendataan SAD namun untuk hal ini Arif mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah turun untuk mendata SAD yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat agar masyarakat sadar adminduk.

"Saat ini di beberapa daerah yang memiliki Suku Anak Dalam telah kami lakukan pendataan adminduk namun belum maksimal dan akan lebih dimaksimalkan lagi di tahun ini," pungkasnya.


Penulis: Sharly
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments