Selasa, 19 Juni 2018


Mencari Calon Presiden Alternatif Dalam Pusaran Presidential Threshold


Senin, 12 Maret 2018 | 15:07:38 WIB


/
PESTA demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia akan kembali digelar, dalam hitungan belasan bulan kedepan kita akan disuguhkan pesta demokrasi pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang sudah menjadi agenda rutin kita sejak tahun 2004 yang lalu. 

Partai-partai politik nampak sudah siap mengusung jagoannya masing-masing, ada yang sudah secara resmi mendeklarasikan dukungan ada juga beberapa yang nampak masih menunggu dan membaca situasi tentang siapa yang akan diusung pada pilpres yang akan datang.
 
Pilpres 2019 Rasa 2014
Rasanya tidak berlebihan memang jika penulis mengatakan bahwa nuansa  pemilihan presiden pada tahun depan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pilpres tahun 2014 yang lalu. Saat ini hanya ada Presiden Joko Widodo dan ketua umum Gerindra yang digadang-gadang akan kembali bertarung memperebutkan kursi RI-1 yang artinya hal itu akan mengulang pertarungan empat tahun silam dimana ketika itu Jokowi-JK berhadapan dengan Prabowo-Hatta Rajasa. 

Saat ini dari hasil berbagai lembaga survei menunjukkan Presiden Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi diangka 40-50 persen diikuti oleh Prabowo Subianto diangka 20-25 persen, meskipun ada beberapa nama lain yang muncul seperti Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo namun persentasi elektabilitasnya masih sangat kecil sehingga dirasa sulit untuk mendekati elektabilitas dari Jokowi dan Prabowo.

Saat ini baru Presiden Jokowi  yang hampir dipastikan akan mendapat tiket maju sebagai calon presiden pada pilpres yang akan datang karena sudah mendapatkan dukungan dari lima partai besar yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Dengan dukungan lima partai tersebut, Jokowi sudah punya modal maju di Pilpres 2019.  Hal ini sesuai dengan persyaratan maju pilpres di UU Pemilu, yakni syarat presidential threshold (PT) atau syarat parpol/gabungan parpol bisa mengusung capres adalah memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Untuk Pemilu 2019, hasil Pemilu 2014-lah yang menjadi dasarnya.

Pada Pemilu 2014, Golkar meraih 14,75 persen suara, NasDem 6,72 persen suara, PPP 6,53 persen suara, dan Hanura 5,26 persen suara. Sementara itu, PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu 2014, memiliki 18,95 persen. Dengan begitu, total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,25 persen. Dukungan kepada Jokowi itu belum termasuk dari partai-partai baru yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo dan PKPI yang merupakan partai di luar DPR. Hanya saja, PKPI hingga saat ini masih berjuang untuk menjadi partai peserta pemilu 2019 setelah dinyatakan tidak lolos oleh KPU.
Selain Jokowi, capres lain yang digadang-gadang untuk maju adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. PKS sudah memberi sinyal siap bergandengan tangan lagi dengan Gerindra di Pilpres 2019.
 
PAN yang merupakan partai koalisi pemerintah, juga diprediksi akan bergabung dengan oposisi. Bahkan PAN pula yang membuka wacana soal 'Koalisi 212' yang merupakan hasil penggabungan nomor urut PAN di Pemilu 2019, yaitu 12, dan nomor urut 2 milik Gerindra. Berkaca pada Pilpres 2014 lalu, Gerindra meraih 11,81 persen suara, kemudian PKS 6,79 persen suara, dan PAN 7,59 persen suara. Jika koalisi ini benar terbentuk maka jumlah dukungan yang sudah dikantongi Prabowo adalah 26,19 persen. Menurut UU Pemilu, dengan jumlah ini, Prabowo juga sudah mendapatkan tiket untuk maju sebagai capres. Dengan niat Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto, terbuka peluang duel Jokowi versus Prabowo terulang pada Pilpres 2019. Partai Demokrat, yang selalu menyebut berada di tengah, tampaknya sulit membuat poros baru. Sementara itu, PKB dan Demokrat yang belum menentukan sikap memiliki total kekuatan sekitar 19,23 persen. Dengan rincian PKB sebesar 9,04 persen, dan Demokrat sebesar 10,19 persen suara.

Poros ketiga dalam pusaran Presidential Threshold
Presidential Threshold yang dijelaskan dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara minimal 20 persen dalam pemilu 2014 yang lalu, hal ini jelas menyulitkan untuk terbentuknya poros baru karena koalisi pemerintah sudah hampir pasti mendukung calon petahanan presiden Joko Widodo ( PAN dan PKB belum memutuskan calon yang diusung) sementara Gerindra dan PKS hampir pasti kembali mengusung Prabowo Subianto, Demokrat yang biasa menyebut diri sebagai partai penyeimbang  masih belum menentukan Pilihan. Tiga partai yang belum menentukan calon yang mereka usung kemudian memunculkan spekulasi tentang adanya poros ketiga dalam pilpres 2019, pimpinan ketiga partai tersebut sudah beberapa kali bertemu untuk membahas poros ketiga ini. Ketiga partai tersebut jika benar berkoalisi dipastikan memenuhi syarat Presidential Threshold yang ada karena pada pilpres 2014 yang lalu PAN memiliki 7,59 persen suara, Demokrat 10,19 persen dan PKB dan 9,04 persen suara. Namun masalah baru timbul karena masing-masing partai dikabarkan memiliki calon tersendiri untuk dijadikan calon presiden atau wakil presiden. PKB mengusung ketua umum mereka Cak Imin, PAN juga mengusung ketum mereka Zulkifli Hasan dan Demokrat dikabarkan ambisius ingin menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhyono (AHY). 

Sebenarnya poros ketiga ini menjadi satu-satunya harapan untuk memunculkan calon alternatif pada pilpres yang akan datang, ketiga partai ini diharapkan berani untuk mematahkan persepsi sebagian pihak bahwa pilpres tahun depan akan sama saja dengan pilpres empat tahun silam dan juga calon alternatif dapat memberikan semangat kompetisi dan iklim demokrasi yang baik kepada negara ini, rasanya memang ada yang salah ketika pemilihan presiden hanya diikuti dua pasangan calon apa lagi   dua calon yang hampir dipastikan akan kembali bertarung adalah calon yang sama pada pilpres sebelumnya terlebih  jika sampai terjadi pasangan tunggal. Jika poros ketiga ini tidak jadi terbentuk besar kemungkinan PKB dan Demokrat akan bergabung dengan koalisi pemerintah mendukung Presiden Joko Widodo dan PAN akan bergabung dengan poros oposisi bersama PKS dan Gerindra mendukung Prabowo Subianto dan tentunya sejarah akan mencatat bahwa regenerasi dan sistem perpolitikan tidak mampu menghasilkan calon pemimpin alternatif apa lagi calon pemimpin berkualitas nan berkarakter.
 
Pada akhirnya penulis berharap bahwa gelaran pesta demokrasi pada tahun 2019 yang akan datang dapat memunculkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat walaupun ditengah peraturan yang membatasi calon-calon pemimpin baru untuk ikut serta didalamnya. Partai politik sebagai lembaga pembentuk pemimpin diharapkan dapat mengutama kan kepentingan rakyat dari pada kepentingan politik praktis dan sekedar mencari aman karena jika mereka kembali melakukan hal demikian sepertinya memang kita harus mulai mempertimbangkan kembali apakah sistem perpolitikan yang kita percayai sekarang sudah berpihak kepada kita atau justru diam-diam secara perlahan menghancurkan negara yang kita cintai ini.
 
Penulis adalah Wakil Ketua HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Aktif Menulis Literasi Di Media

Penulis: Deki R Abdillah
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments