Rabu, 20 Juni 2018


Wagub Minta Bantuan Pusat Selesaikan Perambahan Lahan TNKS


Selasa, 13 Maret 2018 | 20:37:41 WIB


Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, saat menggelar pertemuan dengan rombongan Wantannas yang dipimpin Irjen Pol. Tjetjep Agus, Selasa (13/3/2018)
Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, saat menggelar pertemuan dengan rombongan Wantannas yang dipimpin Irjen Pol. Tjetjep Agus, Selasa (13/3/2018) / Humas Pemprov Jambi

JAMBI – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, meminta bantuan pemerintah Pusat UNTUK penyelesaian konflik perambahan hutan yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Permintaan tersebut disampaikan Fachrori saat berdialog dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang berkunjung ke Jambi, Selasa (13/3/2018). Rombongan Wantannas tersebut dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH selaku Plt. Sesjen Wantannas.

Dalam pertemuan di ruang utama kantor Gubernur Jambi tersebut, juga dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dari seluruh unsur instansi vertikal dari lintas Forkopimda dan sejumlah perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
 
Fachrori menyampaikan, saat ini pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian masalah perambahan hutan yang dilakukan masyarakat. "Pemerintah Provinsi dan kabupaten telah berupaya untuk menyelesaikannya, dan kami meminta bantuan Pusat untuk menyelesaikan dan memberi solusi kepada kami dan juga masyarakat yang melakukan perambahan atau memanfaatkan lahan TNKS untuk kegiatan pertanian," ujar Fachrori.

Selain itu, Fachrori juga menyampaikan harapan agar kunjungan Wantannas tersebut memberikan dampak akselerasi bagi pencapaian Jambi TUNTAS 2021. Selain itu, Fachrori juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki program-program strategis yang dilaksanakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat upaya pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

"Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat TNI/Polri, dan kami berharap dengan adanya kerjasama yang saling membahu, mendukung upaya keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," terang Fachrori.

Lebih lanjut Fachrori mengatakan, koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Menurutnya, sinkronisasi program dan kegiatan antar sektor akan menghasilkan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, proses koordinasi jangan hanya sebatas ucapan dan slogan semata namun harus senantiasa kita laksanakan sebagaimana yang kita laksanakan. Dan pertemuan kita kali ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap ketahan nasional di daerah sehingga pencapaian tujuan utama mewujudkan terbangunnya sistem keamanan nasional dan pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara dapat sama-sama kita wujudkan," tandasnya.

Sementara itu, Irjen Pol Tjetjep Agus menjelaskan tugas Wantannas untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaaan ketahanan nasional dan menjamin pencapaian tujuan kepentingan nasional, membawahi 14 kementerian dan melaporkannya langsung kepada Presiden RI. Wantannas juga memiliki tugas penting agar setiap warga negara memiliki semangat bela negara dan memperkuat ketahanan nasional.
 
"Kunjungan kerja kami ke Provinsi Jambi ini guna mencari data suksesnya program pemerintah, khususnya terkait dengan program pemerintah ini yaitu 9 Nawacita yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Tjetjep.

Ditambahkannya, dari diskusi yang singkat bersama pihak Pemprov Jambi, diharapkan bisa menambah wacana terkait dengan data apa saja dan bagaimana kondisi di Jambi.

"Kita mendapatkan data dan laporan bagaimana kegiatan politik dijalankan, khususnya terkait dengan kesiapan Pilkada yang dilaksanakan di tiga kabupaten. Ini akan kita lihat datanya karena di dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini ada waktu yang sangat rawan yaitu terakhirnya petugas-petugas dari Bawaslu atau KPU, bagaimana anggaran, serta logistik," pungkasnya.


Penulis: Sharly
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments