Selasa, 19 Juni 2018


Pro Kontra Penundaan Proses Hukum Bagi Cakada Terlibat Korupsi


Rabu, 14 Maret 2018 | 14:44:25 WIB


/

USULAN pemerintah untuk menunda proses hukum bagi calon kepala daerah yang berkompetisi dalam pilkada serentak mendatang kepada KPK menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.

Adapun pernyataan tersebut diucapkan oleh Menkopolhukam usai rapat koordinasi pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara Pilkada. "Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," kata Wiranto seperti dikutip dari kompas.com.

Masyarakat yang pro terhadap penegakan hukum menganggap usulan ini merupakan sebuah kemunduran dalam penegakan hukum. Pun demikian sebaliknya, masyarakat yang mengganggap penundaan proses hukum dalam masa pilkada sebagai wacana baik berpendapat bahwa hal ini dapat membuat iklim pilkada jauh dari politisasi hukum yang akan membawa kepada politik identitas maupun negatif campaign.

Pernyataan yang dilontarkan pasca Rakorsus antara pemerintah, DPR dan penyelenggara Pilkada patut ditelusuri maksudnya. Secara tersirat Menkopolhukam memiliki maksud yang baik agar dalam proses pilkada isu hukum tidak dijadikan alat untuk mempolitisasi keadaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kondusifitas pilkada tersebut. Namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar.

Persoalan penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain apalagi hal tersebut menghambat penegakan hukum.
Apabila benar adanya nanti penundaan terhadap proses hukum terhadap cakada yang terlibat persoalan hukum patut dicurigai bahwa ada apa dengan pemerintah?

Indonesia Adalah Negara Hukum

Dalam pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari falsafah sebagai negara hukum memiliki arti bahwa setiap aktivitas bernegara haruslah dilandasi dengan hukum.
Hukum yang dimaksud adalah ada aturan yang mengatur. Dalam hal ini, pertanyaan mendasar adalah apakah dapat negara meminta proses hukum tersebut ditunda?
Pernyataan ini sungguh suatu kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia yang sedang berjuang dalam semngat pemberantasan korupsi.


Pemerintah Dinilai Ramah dengan Korupsi

Masyarakat yang kontra terhadap penundaan ini melihat negara sedang ramah dengan pemberantasan korupsi dan kondisi ini akan memperburuk citra presiden yang merupakan nakhoda dalam bernegara.
Presiden harus memberikan pernyataan bahwa negara mendukung penuh pemberantasan korupsi, apapun momentumnya dan bagaimanapun keadaannya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap pemerintah.
Upaya memanggil Menkopolhukam dinilai perlu untuk memberikan peneguran agar tidak memberikan kesan pemerintah menstimulus pelemahan penegakan hukum.

KPK Harus Gentleman

Di sisi lain harusnya kita bergembira jika KPK segera memproses 34 nama yang akan dijadikan sebagai tersangka. KPK yang seharusnya tidak mendahului proses hukum hingga sampai pada tahap putusan pengadilan tetap harus mampu membuktikan bahwa KPK tidak diseret dalam pusaran kepentingan politik Pilkada.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPK menyatakan dari Cakada yang berkompetisi di Pilkada ada yang 90 persen akan menjadi tersangka.
Oleh karenanya KPK harus segera melakukan proses hukum terhadap pernyataan tersebut.

Jika tidak segera dibuktikan dan diungkap maka jangan salahkan masyarakat jika kepercayaan terharap KPK akan melemah. Dan akan dilabeli sebagai lembaga menakut-nakuti.

Pencerdasan Politik Masyarakat

Pilkada yang sejatinya merupakan ajang penjaringan pemimpin daerah sepenuhnya dimiliki oleh rakyat. Dengan semngat dari rakyat okeh rakyat dan untuk rakyat. Semangat ini haruslah diwujudkan dengan adanya pencerdasan politik dalam pilkada.
Rakyat akan menentukan arah kemana daerahnya akan dibawa. Oleh karenanya jika cakada yang nyata-nyata terindikasi persoalan hukum ditunda proses hukumnya tentu merupakan suatu pembodohan dalam proses demokrasi. Biarkan masyarakat melihat sendiri karakter calon pemimpin mereka yang akan dipilih apakah layak, atau tidak untuk memimpin daerah 5 tahun ke depan.

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya, Asal Jambi


Penulis: Afriansyah
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments