Rabu, 23 Mei 2018


Pengadilan Khusus Pilkada, Kapan?


Selasa, 24 April 2018 | 14:04:22 WIB


/

TAHUN ini, Indonesia kembali merayakan pesta demokrasi. Ada 171 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018. Namun, jika menilik pilkada tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Pilkada acapkali tidak berjalan dengan baik. Ini karena ada banyak pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada yang membuat esensi dari demokrasi tidak seutuhnya terimplementasi.

Perlu diketahui bahwasanya meskipun pada hakikatnya pelanggaran baik etik, pidana maupun administrasi sepanjang proses Pilkada telah ada, institusi yang berwenang menanganinya adalah KPU, Bawaslu maupun DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu).

Namun ketika kita tarik pada hasil akhir dari proses Pilkada, yaitu keputusan hasil perolehan suara oleh KPU, ada hal yang terlupakan bahwa kewenangan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sudah tidak relevan lagi. Hingga saat ini masih menjadi problematik siapa dan bagaimana penyelesaian sengketa hasil perolehan suara Pilkada yang ideal. Pengadilan Khusus Pilkada merupakan solusinya. Kapan?

Mengutip pendapat Marloe bahwa salah satu ukuran dari suatu Pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Berkaitan dengan hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate akan dengan sendirinya terbangun manakala tidak terjadi pelanggaran dan permasalahan terhadap hasil daripada pelaksanaan pemilu.

Kalaupun kemudian terjadi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu, hal tersebut mampu diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar pemilu tetap legitimate. Dalam konteks Pilkada, praktis perlulah dibentuk Pengadilan Khusus Pilkada agar ketika terjadi sengketa perselisihan hasil Pilkada dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang baik demi terwujudnya Pilkada yang legitimate.

Menelaah dalam perspektif yuridis, perlu disadari bahwa dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, Pilkada tidak masuk dalam rezim Pemilu, justru Pilkada merupakan ranah pemerintah daerah yang termaktub dalam pasal 18 UUD NRI 1945 yang mana pada ayat (4) mengatakan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tidak menyebutkan secara eksplisit untuk dilaksanakan melalui pemilihan umum, hanya menyebutkan secara “demokratis”.

Bahkan kewenangan MK saat ini dapat dikatakan Inkonstitusional, mengapa demikian? Menurut putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, telah menyatakan bahwa MK tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, MK juga menyebutkan Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu.

Saat ini, pembentukan pengadilan khusus yang menangani sengketa hasil Pilkada telah diamanatkan dalam pasal 157 ayat (1) UU No 10 tahun 2016. Maka, sudah seyogianya tidak ada alasan untuk menunda membentuk Pengadilan Khusus Pilkada yang mana saat ini masih berada pada MK dan hingga sekarangpun belum terdengar dari pihak legislatif untuk merancang dan membentuk pengadilan khusus tersebut.

Kita ketahui bersama, setiap tahunnya, ada banyak permohonon sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh paslon kepala daerah ke MK. Menurut data dari website resmi Mahkamah Konstitusi dalam rekapitulasi perkara hasil Pilkada dari tahun 2008-2017, tercatat 910 pengajuan sengketa hasil Pilkada, namun nyatanya 467 permohonan sengketa hasil Pilkada ditolak, 332 tidak diterima, 3 gugur dan 26 ditarik kembali. Ini disebabkan oleh karena syarat ambang batas pengajuan sengketa selisih perolehan suara sebanyak 0,5-2 persen yang disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk daerah dinilai lebih mengedepankan keadilan prosedural daripada keadilan substantif.

Hal inilah yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan permohonan sengketa hasil Pilkada didominasi oleh penolakan MK karena tidak memenuhi selisih ambang batas perolehan suara. Bahkan, MK saat ini dijuluki dengan sebutan ‘Mahkamah Kalkulator”. Perlu diketahui bersama bahwa MK hakikatnya adalah pengawas konstitusi (The Guardian of The Constitution) namun hari ini MK juga dinilai sebagai pengawas demokrasi (The Guardian of Democracy) yang menambah beban MK, yang sebenarnya, dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, MK tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada.

Menurut hemat penulis, idealnya Pengadilan Khusus Pilkada yang nantinya akan dibentuk, diposisikan dibawah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sengketa Pilkada didominasi dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi. Hal inipun relevan dengan objek sengketa yakni keputusan KPUD atas hasil akhir perolehan suara yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah masuk dalam ranah kewenangan PTUN. Meskipun, secara normatif KTUN tentang hasil perolehan suara saat ini bukan merupakan objek sengketa. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU PTUN agar tidak terbentur dalam pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada.

Pengadilan khusus ini direkomendasikan untuk mengedepankan keadilan subtantif yaitu tidak mematok ambang batas selisih perolehan suara, yang digantikan dengan pelanggaran-pelanggaran etika, pidana, maupun administrasi yang terjadi sepanjang proses Pilkada dijadikan sebagai alat bukti utama untuk mengajukan sengketa dan menilai sah tidaknya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Harus disadari bahwa ambang batas yang saat ini diterapkan MK sangatlah tidak kompatibel, mengingat pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada sangat mempengaruhi hasil perolehan suara.

Maka kemudian patutlah ditelaah bahwa substansi dari sengketa Pilkada bukan terletak pada angka-angka hasil suara namun yang harusnya ditelaah adalah bagaimana proses berjalannya Pilkada. Selanjutnya, karena hakim PTUN dinilai belum memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa, maka sebagai awal pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada sebaiknya diisi oleh mantan hakim atau usulan MK (Mahkamah Konstitusi) dan usulan pihak dari Bawaslu yang secara praktik berpengalaman dan mengetahui seluk beluk Pilkada.

Dari uraian diatas, sudah selayaknya Pengadilan Khusus Pilkada penting untuk segera dibentuk. Kita tidak dapat mengatakan sepenuhnya bahwa Pilkada saat ini sudah “demokrasi” sementara dalam penyelesaian sengketa hasil perolehan suara belum mencerminkan demokrasi. Salam Demokrasi.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi


Penulis: Hottua Manalu
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments