Rabu, 23 Mei 2018


Ilusi Politik dan Bias Data Ekonomi Nasional


Selasa, 24 April 2018 | 14:16:52 WIB


/

POLITIK di Indonesia saat ini tengah berada pada situasi yang menuntut warganya untuk memberikan perhatian secara khusus. Hal ini tidak lain disebabkan oleh intensifnya pemberitaan baik dalam skala regional atau bahkan nasional yang secara ekslusif membahas tentang dinamika politik Indonesia menuju pesta demokrasi di tahun 2019.

Secara tidak langsung dari berbagai pemberitaan politik yang ada, masyarakat akan mendapati suatu fenomena menarik bahwa kondisi politik memiliki korelasi pada bidang ekonomi.

Kondusifitas ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh iklim politik yang ada pada negara tersebut. Alasan ini tidak dapat dianulir dikarenakan stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung dari model kebijakan serta strategi yang diambil oleh para birokratnya. Sebagai contoh, mundurnya penasehat ekonomi senior AS Gary Chon berimplikasi sangat luas tidak hanya dirasakan oleh internal AS tapi bahkan secara signifikan berpengaruh terhadap ekonomi global. Jika dicermati lebih dalam, mundurnya Gary Chon merupakan anti klimaks dari konflik politis mengenai kebijakan tarif yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia berbeda jika harus disandingkan dengan negara lain manapun yang ada di dunia. Ditambah dengan bonus demografis dan kondisi geografis yang cenderung khas, menjadikan Indonesia penuh dengan dinamika. Namun dinamika ini bisa menjadi problematika manakala masyarakatnya tidak menyadari pentingnya memahami ekonomi untuk didifusikan dalam pandangan politik. Konfigurasi ekonomi ke lanskap politik akan menjadikan politik menjadi lebih bijak dan memiliki makna.

Salah satu premis ekonomi (pemikiran umum) yang diterima secara universal adalah kemajuan suatu negara bergantung pada pertumbuhan ekonominya. Meier (1995) bahkan memberikan definisi yang eksplisit tentang pertumbuhan ekonomi yakni sebatas mengenai peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dalam kurun waktu yang panjang, dengan tidak disertai adanya ketimpangan sosial yang semakin luas dan jumlah masyarakat yang masuk pada garis kemiskinan absolut tidak bertambah.

Sekilas narasi mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut sangatlah ideal, namun faktanya Joseph Stiglitz memberikan pernyataan yang dekonstruktif. Stiglitz menyadari bahwa indikator ekonomi yang dipublikasikan oleh pemerintah sering tidak sinkron dengan realitas di masyarakat. Itu mengapa stigma pemerintah dianggap berbohong kepada masyarakat menjadi kuat dan mengakar.

Fakta di atas memberikan catatan baru bahwa indikator ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi bisa saja bias. Pertumbuhan ekonomi yang dikatakan oleh pemerintah dalam kondisi baik dan relatif memiliki tren kenaikan secara gradual tidak merepresentasikan kondisi masyarakat Indonesia secara kolektif melainkan parsial. Dan data semacam ini terkadang menjadi pisau bermata dua, di satu sisi dijadikan amunisi oleh pihak oposisi untuk menyerang dan mengkritisi kebijakan serta kinerja pemerintah dan pada sisi yang lain oleh pemerintah sendiri digunakan untuk memvisualkan pencapaian kerja atau prestasi yang berhasil diperoleh selama menjalankan program kerjanya.

Masyarakat Indonesia harus mulai menyadari pentingnya ekonomi pembangunan. Di mana variabel ekonomi yang digunakan untuk menjustifikasi maju atau tidaknya perekonomian tidak berhenti pada pertumbuhan, namun juga pada interaksi variabel non-ekonomi yang dikenal dengan istilah indikator sosial. Indeks Pengembangan Manusia atau biasa disebut dengan Human Developing Index serta Indeks Mutu Hidup atau Physical Quality of Life Index bisa dijadikan sebagai concern tentang target ekonomi di suatu negara.

Mahatma Gandhi memberikan formula yang bijak tentang ekonomi haruslah berpijak pada apa yang ia sebut realisasi potensi manusia. Dan oleh Amartya Sen penerima nobel ekonomi (1998), beliau mengartikulasikan konsep tersebut dalam praktek ekonomi dengan istilah “capabilities of function”. Konsep ini memberikan makna bahwa kesejahteraan suatu negara akan mampu direalisasikan ketika setiap individu menemukan perannya dalam fungsi ekonomi.

Sudah saatnya penduduk Indonesia cerdas memilih pemimpin. Jangan mudah terbuai dengan data ekonomi yang ditampilkan oleh seluruh calon pemimpin karena data perlu diintepretasikan serta divalidasi dengan data yang lain sehingga menghasilkan kesimpulan. Lihat secara seksama tentang program kerja calon pemimpin mana yang paling memberdayakan manusia Indonesia, memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk mengeksplorasi fungsinya dalam memajukan bangsa, dan tidak menjadikan growth of economy sebagai satu-satunya barometer tentang kemajuan Indonesia.

Indonesia yang sejahtera adalah waktu di mana rakyatnya memiliki peran serta fungsi yang nyata untuk ikut terlibat dalam kemajuan bangsanya, dan tidak memilih sebagai penonton. Jangan jadikan diri anda sebagai objek pembangunan, mulailah menyadari bahwa karena Anda adalah subjek maka pembangunan itu nyata terjadi di Indonesia.

Dosen Ekonomi Islam STIES Al Mujaddid Tanjung Jabung Timur


Penulis: Ragil Satria Wicaksana, S.E.I., M.S.I.
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments