Sabtu, 26 Mei 2018


Sekda Buka Rakor Kades se-Muarojambi


Kamis, 03 Mei 2018 | 11:54:47 WIB


Plt Sekda Muarojambi, Junaidi usai membuka Rakor
Plt Sekda Muarojambi, Junaidi usai membuka Rakor / Sudir Putra

SENGETI- Bupati Muarojambi Masnah Busro diwakili Plt Sekda Junaidi membuka Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Muarojambi semester I tahun 2018.

Acara Rakor Kades ini dilaksanakan di ruang pola Kantor Bupati Rabu (2/5). Turut hadir dalam Rakor Kades tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muarojambi Raden Najmi, Inspektur Inspektorat Muarojambi Budhi Hartono, Kasat Reskrim Polres Muarojambi AKP Andi Musahar, serta para kepala desa se-Muarojambi.

Menyampaikan sambutan bupati, Plt Sekda Muarojambi memberikan apresiasi kepada Dinas PMD atas terlaksananya Rakor Kades ini "Karena selain menjadi ajang tatap muka dan silaturahmi juga menjadi ajang sosialisasi aturan dan kebijakan terkait penyelenggaran pemerintah desa dan mengawal keuangan di desa," sampai Junaidi.

Junaidi berharap, kedepan desa di Muarojambi bisa lebih mandiri mengelola pemerintahan dari berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki. Besarnya dana yang digelontorkan untuk desa tentu tentu disertai dwngan tanggungjawab yang besar pula. Diuraikannya, DD yang dikucurkan pemerintah pusat kepada 150 desa di Muarojambi pada tahun ini sebesar Rp 107 milliar, selain itu ada juga Alokasi Dana Desa sebesar Rp 79 milliar, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan provinsi jambi sebesar Rp 60 juta perdesa/kelurahan.

"Begitu besar besar dana yang dikelola desa, tentu besar juga tanggung jawab yang diemban. Untuk itu Kades harus bisa menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mengingat dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan," papar Sekda.

Oleh sebab itu, lanjut Sekda, Pemkab melalui OPD terkait harus terus melakukan pembinaan melekat termasuk di dalamnya menetapkan kebijakan serta regulasi sebagai dukungan dalam pembinaan dan pengawasan. “ Kepada Kades saya imbau untuk lebih mawas diri, segala ketentuan harus berpedoman kepada aturan agar tidak ada Kades yang bersinggungan dengan hukum," Katanya.

"Seluruh peserta Rakor bisa mengikuti rakor ini dengan seksama, agar dapat meminimalisir permasalahan yang ditemukan di lapangan," timpalnya.

Dalam sambutannya, Kadis PMD Raden Najmi menyampaikan bahwa Rakor ini diadakan sebagai evaluasi kesiapan desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018.

"Khusus terkait Cash Work Padat Karya Tunai. Kemudian mengevaluasi pelaksanaan APBDes 2017 terkait laporan, karena untuk penyaluran Dana Desa termin kedua 40 persen harus sudah masuk laporan realisasi penyelenggaraan penggunaan dana desa 2017," sampai Najmi.


Penulis: Sudir Putra
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments