Rabu, 20 Juni 2018


Pemerintah Resmi Larang Mobil Dinas Dibawa Mudik


Jumat, 08 Juni 2018 | 21:30:04 WIB


Sekda Provinsi Jambi M Dianto
Sekda Provinsi Jambi M Dianto / metrojambi.com

JAMBI - Sebelumnya pemerintah memperbolehkan pejabat membawa mobil dinas untuk mudik, namun kini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi melarang penggunaan fasilitas dinas untuk keperluan mudik.

Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor B/21/M.KT.02/2018, menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018.

Dalam ketentuan tersebut, pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.

Sekda Provinsi Jambi M Dianto memastikan seluruh pejabat di Provinsi Jambi yang memiliki mobil dinas akan mematuhi peraturan dari KemenPAN-RB yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik tersebut. "Saya sepakat penggunaan mobil dinas ini dilarang," tegasnya.

Dijelaskannya, larangan ini dibuat guna penegakan disiplin PNS demi menjamin pelayanan publik berjalan optimal dan tidak mengganggu program pemerintah.

"Kekhawatiran pemerintah pusat dan KPK jika mobil dinas dibawa keluar provinsi bisa menyumbang kemacetan lalu lintas sedangkan program pemerintah mengurangi kepadatan lalu lintas," sebutnya.

Meskipun mematuhi, Dianto juga mempertanyakan pengertian mudik yang sebenarnya kepada KemenPAN-RB. Karena menurutnya pengertian mudik itu bergantung pada jarak.

"Mungkin kekuatiran pemerintah pusat, mobil dinas ini akan dipakai hingga ke luar provinsi, namun kalau menurut saya pengertian mudik harus didasarkan pada jarak, karena tidak mungkin jika tinggal di Kota Jambi dan mudik di Muarojambi itu juga terhitung sebagai mudik," katanya.

Namun, Dianto mengharapkan agar para ASN yang memiliki kendaraan dinas tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan KemenPAN-RB guna mendukung program pemerintah agar arus mudik lancar.

"Saya minta para ASN mematuhi peraturan ini untuk tahun berikutnya akan saya pertanyakan rincian mudik yang lebih jelas kepada KemenPAN-RB," katanya lagi.

Pada pemberintaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi membolehkan pejabat yang memiliki kendaraan dinas, menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

Ketegasan ini disampaikan Sekda Provinsi Jambi, M Dianto.  Ia menyebut, aturan itu disesuaikan dengan pernyataan Menpan-RB yang membolehkan kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi mudik lebaran. “Jadi kita juga akan terapkan aturan ini,” ujarnya.

Artinya, kata dia, pejabat yang memiliki mobil dinas dipersilahkan untuk membawa kendaraan dinasnya ketika mudik.
"Tapi saya juga akan diskusikan dengan Plt gubernur terkait hal ini," kata Dianto.


Penulis: Sharly
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments